Mahasiswa membantu BUMDes menyusun laporan keuangan dan menerapkan digitalisasi pencatatan transaksi. Pendampingan tersebut mendukung pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ketua Jurusan Bisnis Polije, Dessy Putri Andini, mengatakan kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran vokasi yang menekankan pengalaman nyata di lapangan.

“Kami mendorong mahasiswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu memberikan solusi bagi masyarakat. Pendampingan BUMDes menjadi ruang belajar sekaligus bentuk kontribusi Polije dalam memperkuat tata kelola keuangan desa,” ujarnya.

Mahasiswa AKP Polije, Najwa Alifa Hamdah, mengaku kegiatan tersebut memperluas pemahamannya tentang penerapan akuntansi sektor publik. Ia juga merasakan pentingnya peran mahasiswa dalam mendukung pembangunan desa.

“Kami mendampingi BUMDes menggunakan aplikasi pencatatan keuangan agar administrasi lebih mudah. Laporan keuangan menjadi lebih rapi dan sistematis. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ilmu yang kami pelajari dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.

Direktur BUMDes Ajong Rejo, Ishak Setiawan, mengapresiasi pendampingan mahasiswa Polije. Menurutnya, sistem administrasi keuangan kini lebih tertata dibanding sebelumnya.

“Sebelumnya pencatatan keuangan masih dilakukan secara manual. Setelah mendapat pendampingan mahasiswa Polije, laporan menjadi lebih rapi dan mudah dipertanggungjawabkan. Perubahan ini mendukung pengembangan usaha BUMDes,” ujarnya.

Pendampingan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan vokasi tidak hanya menghasilkan lulusan yang kompeten, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Melalui kolaborasi dengan BUMDes, Polije terus mendorong tata kelola keuangan desa yang lebih profesional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Ade Nurdiana Kepala Desa (Kades) Bojong mengatakan, renovasi kantor desa yang menghabiskan biaya Rp. 166.300.000 tersebut menggunakan anggaran dana desa tahun 2025.

“Untuk renovasi kantor Desa Bojong, kita akan membuat sekat tembok untuk para staf kantor desa agar lebih nyaman dalam menjalani aktifitasnya,” ucap Ade, Selasa (10/6/2025).

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Bojong yang membantu melancarkan kegiatan.

“InsyaAllah untuk kedepannya akan kita bangun Desa Bojong yang lebih maju dan Mandiri,” pungkas dia.

Reporter: Athan

Dalam persidangan yang digelardi Pengadilan Negeri (PN) Palembang itu menyatakan bahwa terdakwa yang mengemban masa jabatan 2019-2025 telah menggunakan dana desa tersebut untuk foya-foya, main judi online (judol) dan mabuk-mabukan di tempat karaoke.

Firmansyah, menyebutkan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa berupa penyimpangan Dana Desa tahun 2020 di antaranya berupa pembangunan drainase yang tidak sesuai dengan rancangan anggaran biaya atau RAB.

“Termasuk laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahap I, tahap III dan tahap III yang merupakan dasar pencairan,” kata dia dikutip dari Kumparan, Rabu (16/10/2024).

Dana desa tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) selama ia menjabat pada periode 2013 hingga 2019.

Kasat Reskrim Polres Kota Tangerang, Kompol Arief N Yusuf, mengungkapkan modus korupsi yang dilakukan tersangka dengan cara memalsukan bukti bon, membuat setoran fiktif, hingga melakukan mark-up laporan anggaran desa.

“Total dari hasil yang telah ia korupsi sejak menjabat jadi kepala desa senilai Rp 2,5 miliar,” kata Arief dalam konferensi pers di Polresta Tangerang, Sabtu (28/9/2024).

Arief menerangkan, uang hasil korupsi digunakan tersangka untuk keperluan pribadi dan juga hiburan malam.

Diketahui hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Boyolali, ditemukan kerugian keuangan negara senilai Rp 1 miliar lebih.

Kapolres Boyolali Ajun Komisaris Besar Muhammad Yoga, yang diwakili Kepala Satreskrim, Inspektur Satu Joko Purwadi mengemukakan pengusutan kasus dugaan korupsi tersebut telah dilakukan Polres Boyolali sejak 2023.

“Kasus ini kami tingkatkan ke penyidikan sejak April 2024 dan menetapkan MHJ sebagai tersangka,” kata dia, dikutip dari Tempo, Rabu (11/9/2024).

Dia menyebut tersangka diduga menilap dana bantuan keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk penyertaan modal BUMDes.

“Tindak pidana korupsi ini dilakukan dengan cara tidak melaksanakan kegiatan yang telah dianggarkan dalam APBDes, meskipun anggaran untuk kegiatan tersebut tetap dicairkan,” ungkap dia.

Berdasarkan hasil audit dari Inspektorat Kabupaten Boyolali, ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.023.302.000,00 atau satu miliar dua puluh tiga juta tiga ratus dua ribu rupiah.

Polisi menjerat tersangka MHJ dengan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukumannya minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun atau denda minimal 50 juta rupiah dan maksimal Rp 1 miliar.

“Satreskrim Polres Boyolali melalui Unit Tindak Pidana Korupsi telah mengirimkan berkas perkara tahap I terkait dugaan tindak pidana korupsi itu ke Kejaksaan Negeri Boyolali pada Senin, 9 September 2024,” ucap dia.

Ia menjelaskan pihaknya akan menunggu hasil pemeriksaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melanjutkan proses ke tahap II setelah ada P.21 dari JPU.

“Kami berharap kasus ini dapat segera diselesaikan agar keadilan dapat ditegakkan,” pungkas dia.

Arah kebijakan dana desa pada tahun 2025 salah satunya mempertajam kebijakan pengalokasian dana desa yang mempertimbangkan kinerja desa.

“Meningkatkan kualitas tata kelola Dana Desa melalui penyaluran Dana Desa berdasarkan kinerja pelaksanaan sesuai fokus penggunaan yang ditetapkan,” dikutip dari Buku II Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2025, Sabtu (17/8/2024). Arah kebijakan dana desa lainnya yaitu mendorong peningkatan kemandirian desa melalui pemberian reward berupa alokasi kinerja dan insentif desa. Selain itu, meningkatkan kualitas data pengelolaan keuangan desa berbasis elektronik yang terintegrasi.

Dana desa dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun kemudian terus mengalami peningkatan. Perkembangan dana desa periode tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dari sebesar Rp 71,1 triliun pada tahun 2020, menjadi sebesar Rp 70,85 triliun pada outlook tahun 2024.

“Desa adalah ujung tombak pembangunan nasional. Harapannya kalau desa-desa ini sudah antikorupsi, bisa naik ke tingkat kecamatan antikorupsi, naik lain ke tingkat kota-kabupaten, hingga berakhir dengan negara Indonesia yang bebas dari korupsi,” kata Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK Kumbul Kusdwijanto melalui keterangan tertulis, Jumat (19/7/2024).

Kumbul menjelaskan KPK memiliki program pembinaan desa antikorupsi, yang sudah dijalankan di seluruh pelosok Indonesia. Kegiatan itu juga dibuat untuk mengawasi perkembangan kesejahteraan, untuk memastikan pembangunan wilayah dengan menggelontorkan dana desa.

Pemantauan korupsi dan pendidikan antirasuah di desa penting, karena pemerintah sudah menggelontorkan dana besar. Catatan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), negara sudah mengeluarkan APBD Rp538 triliun untuk membangunan desa sejak 2015-2023.

Sayangnya, dana yang dikeluarkan tidak sebanding dengan perkembangan desa yang saat ini terjadi. Malah, kata Kumbul, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di wilayah terpencil malah jadi 12 persen dan itu jauh dari target nasional yakni 8,5 persen dan 9 persen.

“Pada tahun 2023 jumlah masyarakat miskin sebesar 12,22 persen, 2022 sebesar 12,36 persen, 2021 sebesar 12,53. Hal ini diperparah dengan angka stunting yang berada diangka 17,8 persen pada 2023,” ucap Kumbul.

Kasus korupsi Kepala Desa Jatimakmur Suhendri ini segera dilimpahkan Kejaksaan Negeri Brebes ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Kabupaten Brebes Antonius mengatakan Suhendri ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana desa pada tahun 2019 hingga 2022. Dia menggelapkan dana desa sebesar Rp977,57 juta.

“Berdasarkan audit pihak Inspektorat Brebes, penyelewengan uang yang didapat dari saluran bantuan modal dan kegiatan yang tidak dilaksanakan, termasuk anggaran Bantuan Keuangan APBD yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan oleh tersangka,” kata dia, Jumat (28/6/2024).

Antonius menjelaskan dana desa itu berasal dari bantuan penyertaan modal BUMDes sebesar Rp34 juta, bantuan langsung tunai (BLT) untuk 333 keluarga penerima manfaat sebesar Rp99,9 juta.

Selain itu, dia juga menyikat anggaran dana desa pembuatan pagar keliling dan talud senilai Rp210,7 juta.

Dari anggaran tersebut, dia cuma merealisasikan sebesar Rp21,68 juta.

Dari pengakuan tersangka, sang kades tersebut memakai dana desa untuk judi online berupa slot, judi Singapura, dan trading.

“Selain untuk judi online, uang dana desa juga digunakan tersangka untuk trading,” imbuh dia.

Antonius menambahkan berkas perkara tindak pidana korupsi Kades Jatimakmur Sehendri dilimpahkan Polres Brebes kepada Kajari Brebes pada Kamis (27/6).

Menurut dia, berkas perkara ini sudah cukup P-21 dan terpenuhi untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Semarang.

“Ya, kami secepatnya akan melimpahkan kasus itu ke Pengadilan Tinggi Tipikor Semarang karena berkas perkara sudah P-21 (lengkap),” jelas dia.

Mantan kades itu juga telah diadili dan dijatuhi vonis oleh Pengadilan Tipikor Bandung secara in absentia.

“Sejak penyidikan hingga putusan hakim, terpidana tidak pernah hadir,” kata kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Garut, Jaya P Sitompul pada Rabu (12/6/2024).

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung telah memutus Aang terbukti melakukan korupsi dana desa tahun anggaran 2019 dan 2020. Putusan itu disampaikan hakim pada Senin, 10 Juni 2024, tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia.

Dalam putusannya, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun 3 bulan. Selain itu, Aang juga diwajibkan membayar denda sebesar Rp 300 juta atau kurungan selama 6 bulan. Aang juga diwajibkan untuk mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 931 juta. Bila tidak dibayar, dia diancam kurungan penjara selama 3 tahun 7 bulan.

Modus korupsi yang dilakukan eks kades di Garut itu, di antaranya membuat proyek fiktif dan juga mark up anggaran pembangunan posyandu. Aang menjabat sebagai kepala desa dari 2014 hingga 2020.

“Modusnya beragam karena ini dilakukan selama dua tahun anggaran,” pungkas dia.

Program bagi-bagi bansos pada masa kampanye Pemilu 2024 memang menjadi tema yang paling sering dipersoalkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Kebijakan tersebut dituduh menjadi cara Jokowi mengarahkan pemilik hak suara untuk memilih Prabowo-Gibran.

Salah satu perlawanan diberikan anggota Tim Hukum Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra dengan mempersoalkan kebijakan dan dana desa yang dikelola Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Kementerian tersebut dipimpin kakak kandung cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar yaitu Abdul Halim Muhaimin.

“Kalau dikontekskan Jokowi dengan gibran, apakah tidak relevan mengaitkan Muhaimin Iskandar dengan adiknya yang Mendes yang menguasai penyaluran dana desa ini. Mengapa hal ini luput dari perhatian?” kata Yusril di Sidang PHPU, Mahkamah Konstitusi, Selasa (2/4/2024).

Hal ini diungkap saat majelis hakim MK tengah mendengarkan keterangan salah satu ahli yang dihadirkan tim hukum paslon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD yaitu Dosen Universitas Indonesia, Hamdi Muluk.

Menurut Yusril, agar fair, seharusnya ahli juga menyoal seluruh potensi pengerahkan sumber daya negara oleh pejabat-pejabat eksekutif yang memiliki hubungan dengan kontestan Pilpres 2024.

Dia menilai, pembagian dan pengelolaan dana hingga saat ini juga tak transparan, janggal, dan berpotensi diselewengkan.

“Dana desa itu Rp1 miliar per desa. Jumlah desa ini di negara kita 83.971 desa. Dan ada pendamping desa yg langsung itu di bawah kontrol Mendes [Menteri Desa Abdul Halim Muhaimin],” ujar Yusril.

Hamdi Muluk pun memberikan respon, fenomena potensi pemberian bantuan dari eksekutif kepada kontestan yang memiliki ikatan dapat diterapkan pada seluruh peristiwa; tak terbatas pada Jokowi dan Gibran. Akan tetapi, menurut dia, tingkat pengaruhnya berbeda.

Meski demikian, Hamdi juga mengatakan, belum melakukan penelitian secara detail soal pengaruh kebijakan kementerian desa dengan perolehan suara paslon nomor urut 01.

“Memang kalau kita mau studinya detail betul kita bisa meng konsiderasi data yang lebih lokal. Saya tidak punya data itu saya punya data yg lebih universal menggambarkan fenomena ini.” kata Hamdi.

Dalam pertemuan itu Jokowi berjanji besaran dana desa yang dikucurkan akan ditambahkan.

“Saya perlu menyampaikan mengenai ini, agar semangat kita untuk membangun desa tidak luntur. Karena dana desa akan terus ditingkatkan jumlah rupiahnya,” kata Jokowi di Desa Margagiri, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Namun, Jokowi meminta agar para kepala desa se-Kabupaten Serang tidak asal-asalan dalam mengelola dana desa.

“Kalau yang awur-awuran hati-hati. Bapak Ibu diawasi, ada yang mengawasi,” ucap Jokowi.

Menurut Jokowi, dana desa harus dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi sesuatu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di sebuah desa. Katanya, dana desa bisa menjadi pendorong aktivitas produksi di desa.

Lebih lanjut, Jokowi menyebutkan, saat ini terdapat sejumlah infrastruktur yang sudah terbangun dan memberikan manfaat dari penggunaan dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Salah satunya, pembangunan jalan desa yang telah mencapai 350.000 kilometer.

“Berarti per desa kurang lebih 4-5 kilometer, karena ada 75.000 desa. Ini hasil yang sangat baik,” imbuhnya.

“Kemudian juga jembatan desa yang sudah terbangun data yang ada di saya 1.900.000 meter jembatan desa. Dan ini harus meningkat terus, meningkat, meningkat,” sambung Jokowi.

Dia mengklaim, pembangunan jalan desa sepanjang 350.000 kilometer tersebut merupakan bukti nyata pemerintah yang tidak hanya melaksanakan pembangunan infrastruktur besar. Menurut Jokowi, jumlah jalan desa yang telah terbangun jauh lebih panjang dibandingkan pembangunan jalan tol di seluruh Indonesia.

Selanjutnya, kata Jokowi, jumlah pasar di desa yang telah dibangun sebanyak 14.600 pasar. 

“Kemudian embung yang dibangun dari dana desa sudah 6.700. Ini bukan jumlah yang kecil,” tegasnya.

Oleh karena itu, Jokowi mengimbau kepada para kepala desa untuk merencanakan pembangunan infrastruktur dengan baik, salah satunya melalui penyusunan desain bangunan.

Dia memastikan, pemerintah pusat melalui Bappenas siap membantu pemerintah desa dalam menyusun perencanaan tersebut.

“Bappenas siap membantu Bapak, Ibu semuanya untuk mendesainkan. Terpenting, bapak dan ibu kepala desa memiliki antusias yang tinggi, pasti akan dibantu. Insya Allah akan dibantu,” pungkas Jokowi. (*)

Sanksi tersebut yakni berupa pemotongan dan Dana Alokasi Umum (DAU) serta dana bagi hasil.

Menurutnya, hal itu merupakan penguatan physical desa.

“Dengan demikian jadi lebih jelas, karena ada dua cara dimana yang tidak ada jadi ada dan sanksi tidak jelas menjadi tegas,” ujar Ivanovich dalam chanel BPI Kemendes PDTT, pada Rabu 13 Desember 2023.

Jika dilihat dari trasfer ke desa yang mencapai 97% dari APBDes, karena Dana Alokasi Desa dan Dana Bagi Hasil juga porsi yang sangat tinggi di dalam APBDes.

“Jadi transfer keuangan di daerah itu pasti sangat berat karena proposi sangat tinggi bagi APBD,” jelas Ivanovich.

MAKASSAR, Eranasional.com – Pejabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, angkat bicara terkait polemik penggunaan dana desa untuk budidaya pisang.

Menurutnya, isu yang berkembang saat ini kemungkinan akibat miskomunikasi.

Ia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 8 Tahun 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, minimal 20 persen Dana Desa untuk tanaman pangan.

Ada juga yang dianggarkan untuk stunting dan program prioritas nasional lainnya.

“Minimal 20 persen. Bisa tidak 21 persen? Ini bisa, demikian juga jumlah lainnya di atas 20 persen seperti 40 persen atau 99 persen,” kata Bahtiar, di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat, 13 Oktober 2023.

“Ada program lain yang juga diperhitungkan, tentu menjadi mandatory terhadap penggunaan dana desa tersebut,” sambungnya.

Sebagai Penjabat Gubernur, Bahtiar mengaku sedang menggerakkan untuk peningkatan pangan, memberi imbauan agar tahun 2024, 40 persen dana desa untuk tanaman pangan.

Eranasional.com – Untuk mencegah adanya korupsi di tingkatan bawah, Wakil Bupati Karawang Aep Syaepuloh mengingatkan kepada para kepala desa untuk lebih transparan dalam mengelola dana desa.

Menurutnya, transparansi pengelolaan dana desa tentunya perlu dilakukan oleh desa mulai dari sekarang.

“Perlu kami ingatkan, pengelolaan dana desa itu harus berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipated dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran,” katanya, kepada wartawan.

Ia mengakui kalau pengelolaan dan penggunaan dana desa bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan. Sebab ada mekanisme dan pengawasan agar dana desa benar-benar tepat sasaran dan untuk kepentingan masyarakat.

Menurut dia, sesuai dengan laporan yang diterima, besaran dana desa di masing-masing desa itu berbeda-beda. Mulai dari Rp800 juta hingga Rp2 miliar.

Besaran dana desa tersebut sesuai dengan klasifikasi jumlah penduduk dan status desa.

“Terkait dengan transparansi dana desa bisa menggunakan Siskeudes atau sistem keuangan desa,” katanya.

Wabup juga menyampaikan kalau pihaknya terus melakukan pendampingan, pemantauan dan pengawasan pengelolaan dana desa.

“Itu kami lakukan untuk pencegahan korupsi dana desa,” kata dia. [Antara]

Eranasional.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan penyaluran dana desa sejak 2015 sudah mencapai Rp 400,1 triliun. Mendengar angka yang sangat besar tersebut, semua pejabat yang hadir kaget dan terdiam.

Mengawali sambutan dalam acara peluncuran Sertifikat Badan Hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional BUMDesa, Jokowi mengatakan sejak tahun 2014, pemerintah telah berkomitmen membangun negara Indonesia dari pinggiran, perbatasan dan desa. Pembangunan tidak lagi dilakukan berpusat pada Pulau Jawa, tetapi di seluruh wilayah yang tersebar di Indonesia.

Pembangunan yang dilakukan pemerintah juga bukan hanya infrastruktur yang besar-besar saja, seperti jalan tol, pelabuhan besar atau bandara. Tetapi juga jalan-jalan di kampung dan desa, membangun embung-embung kecil didesa dan memperbaiki pasar rakyat yang ada di desa-desa.

Untuk melakukan pembangunan di desa-desa tersebut, pemerintah sudah menyalurkan dana desa sejak tahun 2015 hingga tahun ini, 2021 sebesar Rp 400,1 triliun.

Saat menyebutkan angka dana desa yang sudah disalurkan, semua pejabat dan peserta rakornas BUMDes pada terdiam. Lalu Jokowi mengatakan kenapa mereka pada diam, apakah mereka kaget mendengar angka yang begitu besar sudah dikeluarkan oleh pemerintah.

“Perlu saya ingatkan bahwa Penyaluran dana desa sejak tahun 2015 sampai saat ini, kita sudah menyalurkan Rp 400,1 triliun. Kok pada diam, kaget?” ujar Jokowi, Senin (20/12/2021).

Mendengar pertanyaan Jokowi tersebut, para pejabat dan peserta yang hadir langsung bertepuk tangan sebagai jawabannya.

Kemudian, Jokowi merincikan alokasi dana desa yang telah disalurkan pemerintah. Pada tahun 2015, dana desa yang sudah disalurkan mencapai Rp 20,8 triliun, 2016 sebesar Rp 46,7 triliun, 2017 sebesar Rp 59,8 triliun, 2018 sebesar Rp 59,8 triliun, 2019 mencapai Rp 69,8 triliun dan 2020 sebanyak Rp 71,1 triliun dan dan terakhir 2021 sebesar 72 triliun.

Sementara itu, lanjut Jokowi, peningkatan anggaran juga terlihat dari APBD Desa setiap tahunnya. Pada tahun 2014, rata-rata APBD Desa di seluruh Indonesia mencapai Rp 329 juta. Kemudian di tahun 2015, mengalami kenaikan rata-rata menjadi Rp 701 juta dan tahun 2021 mencapai Rp 1,6 miliar.

Melihat anggaran dana desa dan APBD Desa yang terbilang sangat besar, Jokowi mengingatkan agar semuanya hati-hati dalam mengelola dana-dana tersebut. Karena kalau tidak tepat sasaran dan pengelolaannya tidak baik, maka bisa mengarah ke tindakan yang merugikan masyarakat.

“Hati-hati pengelolaan dana desa yang jumlahnya tidak sedikit. Jumlahnya sangat besar sekali. Sekali lagi Rp 400,1 triliun itu duit yang gede sekali. Begitu salah sasaran, begitu tata kelolanya tidak baik, bisa lari ke mana-mana. Ini perlu saya Ingatkan,” tegas Jokowi.