JAKARTA, Eranasional.com – Politikus PKS yang juga Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan MK agar bersikap konsisten.

Menurut Hidayat, perubahan soal batas usia capres-cawapres merupakan kewenangan DPR alias open legal policy.

Menurut dia, sikap MK itu telah berulang kali disampaikan sejak 2007 saat menolak gugatan batas usia pejabat negara.

Bahkan, MK juga sempat menolak permohonan uji materi terkait usia calon kepala daerah yang diajukan oleh pemohon dari partai yang kini melakukan langkah serupa.

“Jangan sampai dugaan ini mendapatkan pembenaran, dengan ketidakkonsistenan MK dalam memutus perkara ini,” imbuh HNW.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menegaskan dirinya tak akan ikut campur atau intervensi terhadap proses gugatan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pasal dalam UU Pemilu tentang batas usia minimal capres-cawapres.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai demokrat mengaku sudah lama mengendus upaya gugatan batas usia Capres-Cawapres di Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Deputi Balitbang Partai Demokrat Syahrial Nasution mengatakan, Ketua Majelis Tinggi partainya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku mengendus hal itu.

Menurut Syahrial, SBY pernah menyinggung hal tersebut dalam diskusi dengan sejumlah elite Demokrat pada akhir Mei lalu.
Namun, kala itu isu tersebut belum ramai dibicarakan karena sejumlah elite politik masih fokus pada proses gugatan sistem pemilu.

“Pak SBY sudah mengendus langkah lain dari cawe-cawe yang sedang berlangsung,” kata Syahrial dalam keterangannya, Jumat (4/8).

Kata dia gugatan batas usia Capres-Cawaprws di MK saah ini adalah langkah terakhir dari cawe-cawe yang bisa dimanfaatkan presiden.

Langkah itu, menurut dia, dilakukan setelah upaya perpanjangan masa jabatan presiden kandas.