Hal ini dibenarkan Kabiro Humas Setjen Kemhan RI Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha. Ini juga sekaligus kunjungan luar negeri pertana Prabowo pasca-Pemilu 2024.

“Perlu Kami sampaikan bahwa Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto memang memiliki agenda untuk melakukan kunjungan resmi ke Republik Rakyat China dalam waktu dekat,” kata Edwin kepada wartawan, Sabtu (30/3/2024).

Mengutip dari detik.com Edwin menyebut kunjungan kerja itu bagian dari keberlanjutan komitmen kedua negara untuk mewujudkan kerja sama strategis.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan kedua negara dalam memperkuat dialog dan kerja sama strategis, yang sangat penting bagi keamanan dan stabilitas regional,” ucapnya.

Sebelumnya, kabar Prabowo akan ke China itu disampaikan langsung oleh Kementerian Luar Negeri Beijing. Dilansir AFP, Jumat (29/3/2024) kunjungan ini menjadi kunjungan pertama bagi Prabowo sejak proses pemilihannya di pemilu. Kunjungan ini disebut atas undangan Presiden Xi Jinping.

Baca: Sidang Pilpres RI di MK Disorot Media Asing, Bahas Anies-Ganjar
Prabowo yang akan mulai menjabat pada akhir tahun ini, akan mengunjungi China pada Minggu hingga Selasa, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Hua Chunying.

Xi Jinping juga mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kemenangannya dalam pemilu. China disebutkan adalah salah satu sumber investasi asing langsung terbesar di Indonesia.

“Selama sidang terkait pemilu di Mahkamah Konstitusi Polri memberikan pengamanan khusus terhadap hakim MK (Mahkamah Konstitusi) yang menangani sidang perkara Pemilu 2024, guna pelaksanaan sidang berjalan aman dan tertib serta berjalan lancar,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan dikutip Rabu (27/3/2024).

Jenderal bintang satu Korps Bhayangkara itu juga menyampaikan sebanyak 377 polisi dikerahkan mengamankan persidangan di MK. Pengamanan dilakukan bersama petugas keamanan dari internal MK.

“Polri juga bekerjasama dengan petugas yang berada di kantor MK tersebut,” ujar dia.

Sebelumnya, Juru Bicara MK Fajar Laksono mengatakan sidang akan mendengarkan permohonan atau petitum masing-masing pemohon sengketa Pilpres. Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) akan mendapatkan kesempatan pertama untuk membacakan permohonan. Kemudian, diikuti dengan pasangan Ganjar-Mahfud MD.

“Besok (27 Maret2024) pemeriksaan pendahuluan, agendanya mendengarkan permohonan pemohon. Jadi pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonannya dalam sidang besok,” ujar Fajar dalam keterangannya, Selasa, 26 Maret 2024.

Meskipun sidang perdana digelar pada 27 Maret 2024, tetapi argo 14 hari kerja sudah terhitung sejak Senin, 25 Maret 2024. Sebab, tanggal tersebut ditetapkan sebagai tanggal registrasi perkara.

Sidang Sengketa Pilpres 2024 Dikawal 8 Hakim MK

Direktur Eksekutif ARCHI Research & Strategic Mukhradis Hadi Kusuma menjelaskan, elektabilitas duet Prabowo-Gibran menempati urutan teratas dengan 44,85 persen. Lalu, urutan dua ada paslon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) dengan elektabilitas 37,63 persen. Duet Amin meninggalkan selisih cukup jauh rivalnya yang juga paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD di posisi terakhir. Pasangan Ganjar-Mahfud meraih 15,95 persen.

Sementara, yang tak memilih atau golput jumlahnya 0,19 persen. Kemudian, yang tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 1,39 persen.

“PBNU sejak awal menyatakan tidak terlibat dalam dukung mendukung, sebagai organisasi tidak terlibat. Walaupun sebagian pengurus dan aktivis ikut, bahkan jadi tim kampanye,” kata Yahya saat di Kompleks Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Senin, 29 Januari 2024.

Bagian dari pengurus PBNU sudah secara terbuka memberikan dukungan. Ada juga tokoh-tokoh NU yang di daerah, seperti Saifullah Yusuf, mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming. Selain itu, ada juga Erick Thohir yang masuk dalam jajaran kepengurusan dan masuk tim pemenangan Prabowo-Gibran.

“Bukan pendukung saya yang mengancam itu,” kata Prabowo di Medan, Sumatera Utara, Sabtu, 13 Januari 2024.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan penangkapan itu.

“Iya benar ditangkap,” kata Trunoyudo saat dikonfirmasi, Sabtu, 13 Januari 2024.

Diberitakan sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (Timnas) capres-cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) meminta Polri mengusut dan menindak pihak yang mengancam akan membunuh Anies.

Juru Bicara Timnas AMIN, Iwan Tarigan mengatakan ancaman itu terlontar dalam sebuah percakapan di media sosial X (Twitter).

“Kami meminta kepada kepolisian untuk melakukan Untuk investigasi dan penegakan hukum,” kata Iwan, Jumat, 12 Januari 2024.

Ancaman terhadap Anies berawal ketika akun pengguna X @sleepyiysloth mengunggah tangkapan layar yang memperlihatkan komentar di platform TikTok yang bernada ancaman yang ditulis @Rifanariansyah.

“Izin bapak, nembak kepala anis itu hukumannya berapa ya,” tanya akun tersebut.

Selain itu, Iwan meminta Tim Satgas Pengawalan Capres- Cawapres yang dibentuk KPU untuk waspada. Namun demikian, dia menyarankan Anies tetap bersikap humanis ketika bertemu dengan rakyat.

“Kepada para pengawal Bapak Anies Baswedan yang sudah disiapkan oleh KPU agar lebih meningkatkan pengamanan agar hal-hal yang menjadi ancaman tidak terjadi,” ujarnya.

Kata Iwan, tim hukum Timnas AMIN telah melaporkannya ke kepolisian. Dia berharap kepolisian segera mengusut ancaman pembunuhan yang berbahaya bagi keberlangsungan Pemilu 2024.

“Tim hukum AMIN sudan menindaklanjuti ancaman pembunuhan itu karèna sangat membahayakan keselamatan Pak Anies dan sebuah perbuatan yang sangat berbahaya di saat kontestasi Pemilu 2024 yang sedang berlangsung,” tandasnya. (*)

Mutiara dan Alam, juga Ibnu Riza main gim bersama dalam acara bertema ‘MikirSantai PlayDay’. Maksud dari acara itu adalah ingin memberikan pesan positif kepada generasi Z jelang Pemilu 2024.

Bagi Mutiara, duduk bareng dengan putra rival ayahnya memperlihatkan bahwa dirinya “biasa-biasa saja” di tahun politik ini. Dia memastikan tidak bermusuhan meski beda pilihan di Pilpres 2024.

“Lebih menunjukkan bahwa walaupun berkompetisi, tetap berteman. Jadi pesannya, Pemilu nanti bisa damai juga. Anak-anaknya capres saja santai banget, dan mudah-mudahan diberikan yang terbaik ke depannya,” kata Mutiara di Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu, 9 Desember 2023.

Menyinggung soal aktivitas ayahnya, Anies Baswedan, Mutiara mengaku tidak bertemu setiap hari. Meski begitu, dia selalu memberikan semangat untuk sang ayah.

“Kalau setiap hari ketemu enggak. Cuma, mudah-mudahan Abah sehat terus, mudah-mudahan sukses lancar semua usahanya. Insya Allah diberikan yang terbaik dan bisa membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya,” ujarnya.

Mutiara Kalah Main Gim

Di acara itu, baik Mutiara, Alam Ganjar dan Ibnu Riza duduk bareng dan memainkan bersama-sama gim Uno Stacko. Dan, mereka memainkan truth or dare sebagai pelengkap dalam games Uno Stacko.

Mengutib CNNIndonesia, Putusan ini merespons Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai Putusan MK 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres.

Putusan perkara nomor 90 tersebut menyatakan syarat usia capres dan cawapres minimal usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat jabatan yang diperoleh Pemilu atau Pilkada.

Putusan tersebut kala itu diketok oleh Anwar Usman semasa menjabat Ketua MK.

Ketua MK Suhartoyo menyampaikan kesimpulan bahwa mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; permohonan provisi tidak dapat diterima; pokok permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ujar Suhartoyo saat membaca amar putusan di Gedung MKRI, Jakarta, Rabu 29 November 2023.

Suhartoyo mengatakan putusan tersebut diputus oleh delapan hakim tanpa Anwar Usman.

Dalam salah satu pertimbangannya, mahkamah menegaskan bahwa Putusan 90 itu bersifat final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. (*)

Sumber: CNNIndonesia

Surat permohonan untuk dapat bertemu itu sudah diajukan pada hari Senin (20/11) pagi ke Balai Kota Solo.

Ba’asyir mengatakan surat tersebut sebenarnya ditujukan kepada capres Prabowo Subianto, namun disampaikan melalui Gibran yang merupakan cawapresnya Prabowo di Pilpres 2024,

Selain itu, Ba’asyir juga mengirim surat permohonan bertemu dengan dua capres lainnya, yakni Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan.

“Tiga capres kita kasih surat. Surat untuk Pak Anies sudah sampai di Jakarta. Ini untuk Pak Prabowo kita harapkan nanti yang menyampaikan wakil beliau, Mas Gibran. Nanti Pak Ganjar kita usahakan di Semarang,” ujar Ba’asyir di Balai Kota Solo, Senin (20/11/2023) pagi.

Ba’asyir mengatakan surat-surat itu dia kirimkan kepada para calon pemimpin bangsa Indonesia karena berkaitan dengan kewajibannya sebagai ustaz atau ulama.

“Karena surat ini kewajiban Agama. Jadi yang mengerti Islam, ustaz atau ulama wajib memberi nasihat kepada calon presiden supaya dalam melaksanakan tugasnya mereka bisa menyelamatkan negara dengan baik,” ujarnya.

Hasilnya, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD meraih elektabilitas tertinggi dengan 36,8 persen. Jumlah tersebut mengungguli Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan 34,7 persen dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar 24,3 persen. Sementara 4,3 persen tidak menjawab/tidak tahu.

“Secara berpasangan, Ganjar Pranowo – Mahfud MD menjadi pilihan tertinggi,” tulis CPI dalam keterangan tertulisnya, dikutip Senin, 6 November 2023.

Pasangan Ganjar-Mahfud terus mendapatkan angka elektabilitas tinggi. Bahkan, hasil 36,8 melampaui hasil elektabilitas berdasarkan survei Charta Politika sebelumnya pada 13-17 Oktober 2023. Saat itu, Ganjar-Mahfud meraih 34,8 persen.

Adapun jumlah sampel survei tersebut sebanyak 2.400 responden yang tersebar di 38 Provinsi di Indonesia.

Metodologi yang digunakan adalah metode acak bertingkat (multistage random sampling) dengan margin of error ±(2.0%) pada tingkat kepercayaan 95%.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) maksimal 70 tahun, serta tidak pernah terlibat pelanggaran HAM.

Adapun perkara tersebut teregistrasi dengan nomor 102/PUU-XXI/2023.

Sementara penggugat yakni Wiwit Ariyanto, Rahayu Fatika Sari, Rio Saputro.

“Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian pasal 169 q UU 7/2017 tidak dapat diterima. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya,” kata Ketua MK, Anwar Usman di ruang sidang MK, Senin, 23 Oktober 2023.

Dalam gugatan itu, pemohon mengajukan menggugat pasal 169 huruf q dan huruf d mengenai syarat bahwa capres dan cawapres harus bebas dari persoalan HAM.

Pemohon dalam petitumnya, meminta MK untuk mengubah pasal 169 huruf q UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menjadi ‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan’.

Pemohon juga meminta agar MK memperluas norma pasal 169 huruf d UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan menambahkan ‘tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat di masa lalu.

JAKARTA, Eranasional.com – Pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, sudah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Usai mendaftarkan diri, Anies menggaungkan beberapa ide dan gagasan yang adil bagi masyarakat.

“Gagasan dasarnya adalah perubahan menghadirkan kesetaraan, menghadirkan keadilan itu yang kami bawa,” tegas Anies di kantor KPU RI, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2023.

Perubahan yang dimaksud Anies yaitu yang dapat dirasakan masyarakat Indonesia dari berbagai golongan dan pekerjaan, termasuk para petani, peternak, dan nelayan.

“Kita menginginkan kebutuhan pokok terjangkau. Di sisi lain, para petani, peternak, nelayan hidupnya sejahtera. Kami ingin adanya kesetaraan kesempatan,”janji Anies.

“Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik melalui pendidikan dan kesempatan perlindungan kesehatan yang lebih baik,” sambungnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi melalui melalui putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 kabulkan permohonan syarat capre cawapres berupa alternatif, selain usia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (PSHK FH UII) menilai putusan itu kental aspek-aspek non-yuridis (politis).

“Aspek politis sangat jelas lebih kental menyelimuti perkara ini, dibanding aspek dan rasionalitas yuridis,” kata Yuniar Riza Hakiki selaku Peneliti PSHK UII dalam siaran pers, Selasa, 17 Oktober 2023.

Dia menyebut bukti, dari substansi perkara berkaitan erat dengan pencalonan/pendaftaran calon Presiden dan calon Wakil Presiden Pemilu 2024.

Rangkaian persidangan dalam beberapa perkara yang substansinya serupa, tetapi dalam waktu yang tidak berjauhan menghasilkan pendirian (amar putusan) MK yang berbeda.

Nampak jelas “Gerbong Majelis Hakim MK” dalam memutus, sebagaimana diungkap jelas “Aib” persidangan perkara ini oleh Hakim yang mempunyai pendapat berbeda.

JAKARTA, Eranasional.com – Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy (Rommy) mengungkapkan sikap Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyikapi “dansa politik” yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa terakhir ini. Kata Rommy, Megawati membiarkannya Jokowi berdansa politik hingga musik berhenti.

“Dalam pertemuan dengan Ibu Mega, para ketua umum parpol koalisi menanyakan sampai kapan Pak Jokowi ini dibiarkan melakukan dansa politik. Sampai musiknya berakhir,” ungkap Rommy dalam sebuah acara diskusi, Senin (16/10/2023).

Lantas kapan waktu musik akan berhenti? Menurut Rommy yaitu pada akhir masa pendaftaran capres-cawapres di KPU, yaitu 25 Oktober 2024.

 “Kapan musiknya berhenti? Nanti tanggal 25 Oktober. Kita masih menunggu sampai tanggal 25,” ujarnya.

Soal ajakan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah yang ingin menyatukan Jokowi dan Prabowo Subianto dengan rekonsiliasi, menurutnya tidak salah dalam dunia politik. Namun, dalam prespektif PDIP hal ini merupakan bentuk pengkhianatan.

“Ajakan Bang Fahri dan kawan-kawannya tidak salah dalam politik demokrasi prosedural untuk diajak tetap bersatu atas nama rekonsiliasi. Tapi diprespektif PDIP berbeda, itu pengkhianatan. Ini bukan bahasa saya, ini bahasa yang muncul di semua WhatsApp grup di PDIP,” ungkap Rommy.

JAKARTA, Eranasional.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan gugatan batas usia Capres-Cawapres dalam sidang Senin, 16 Oktober 2023.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka enggan berbicara atas putusan tersebut. 

Permohonan sebelumnya dilayangkan sejumlah pihak termasuk pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), diduga guna memuluskan langkah putra sulung Jokowi itu maju dalam Pilpres 2024.

Gibran pun dicecar pertanyaan oleh sejumlah awak media atas putusan MK tersebut.

Gibran menyebut tak mengikuti sidang karena sibuk rapat dengan Kementerian Perhubungan.

“Saya nggak tahu putusane wong lagi ae rampung rapat (tidak tahu keputusannya karena baru saja selesai rapat),” kata Gibran di Solo.

Dia bahkan menegaskan tidak peduli dengan putusan MK. Apakah akan menerima atau memuluskan permohonan mengenai batas usia Capres dan Cawapres.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan soal syarat usia minimal capres dan cawapres yang dibacakan pada sidang Senin, 16 Oktober 2023. 

“Partai Solidaritas Indonesia menghormati putusan Mahkamah Konstitusi yang kami yakini merupakan pertimbangan terbaik dalam mengawal demokrasi Indonesia,” kata Direktur Lembaga Bantuan Hukum PSI Francine Widjojo, dalam keterangannya, Senin, 16 Oktober 2023.

Disebutnya, sejak berdiri, PSI konsisten menjadi partainya anak muda serta mengawal dan memperjuangkan hak konstitusi anak muda Indonesia. 

Diketahui, permohonan uji materiil tersebut diajukan PSI pada 9 Maret 2023 setelah melalui diskusi internal sejak Desember 2022. 

Sebanyak empat kader mudanya, yaitu Anthony Winza Prabowo, Danik Eka Rahmaningtyas, Dedek Prayudi, dan Mikhail Gorbachev Dom, PSI meminta agar usia minimal capres dan cawapres yang saat ini 40 tahun dikembalikan seperti dua UU Pemilu sebelumnya menjadi 35 tahun.

“PSI yakin bahwa usia seharusnya tidak menjadi mengubur mimpi dan menghalangi kompetensi anak muda,” kata Francine yang Juga Juru Bicara bidang Hukum PSI.