Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Bennt Sabdo mengatakan, pelanggaran itu diduga dilakukan oleh seorang caleg DPR RI.

“Ada informasi awal dugaan politik uang salah seorang caleg DPR RI di Tambora, Jakarta Barat,” kata Benny.

Menyikapi itu, Koordinator Divisi Pencegahan dan Pengawasan, Humas dan Hubungan antara Lembaga Bawaslu Jakarta Barat Abdul Roup mengatakan pihaknya sedang menyelidiki dugaan ada caleg DPR RI melakukan politik uang itu.

“Sedang ditelusuri oleh Panwaslu Kecamatan Tambora,” kata Abdul Roup, Selasa, 13 Februari 2024.

Sayangnya, Roup enggan menyebutkan identitas caleg DPR RI yang diduga melakukan politik uang itu, dengan alasan masih menyelidiki.

“Masih kami telusuri. Nanti akan kami jelaskan kalau sudah lengkap datanya,” ujarnya.

Dengan munculnya dugaan ini, Roup meminta Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) dan Kelompk Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) turut berpatroli untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang di masa tenang.

“Kalau menemukan praktik politik uang, silakan lapor berjenjang melalui Panwascam,” pungkas Roup. (*)

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya mengaku dirinya dan warga lainnya mendapatkan amplop berisi uang dan foto caleg DPR RI tersebut.

“Iya benar, ada ‘serangan fajar’. Saya dapat kok,” kata warga tersebut.

Dugaan praktik politik uang itu dilaporkan oleh anggota ormas Revolusi Pemuda Bekasi (RPB), Willy Shadli, ke Bawaslu Kota Bekasi.

“Saya melaporkan terjadinya money politic di masa tenang yang diduga dilakukan salah satu caleg DPR RI dari Partai Golkar,” kata Willy, Selasa, 13 Februari 2024.

Dia menyebutkan, uang Rp100.000 itu dikemas dalam amplop bergambar dan nama caleg tersebut.

Willy datang ke kantor Bawaslu Kota Bekasi, Senin, 12 Februari malam dengan menyerahkan barang bukti berupa foto dan video.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bekasi, Muh Sodikin mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan dari Willy Shadli. Katanya, laporan itu teregistrasi dengan nomor 020.

“Laporannya terkait dugaan money politic atau politik uang di masa tenang terhadap salah satu peserta pemilu dari Partai Golkar, inisialnya R,” kaa Sodikin.

Bawaslu Kota Bekasi akan melakukan kajian terlebih dahulu selama dua hari, sebelum menentukan apakah laporan itu memenuhi unsur untuk diproses ke tahap selanjutnya. (*)

Di kesempatan itu, caleg nomor urut 4 ini menyempatkan diri berdialog dengan para pedagang untuk menyerap aspirasi sekaligus mengajarkan cara berpolitik yang cerdas.

“Turun langsung ke pasar tradisional ini sejalan dengan program PPP untuk melihat dan hadir di tengah masyarakat,” kata Agoes Joesni.

Kepada Agoes, para pedagang mengeluhkan soal penurunan omzet akibat dari naiknya harga beberapa bahan pokok dalam beberapa terakhir ini.

Agoes mengatakan, eksistensi para pedagang pasar tradisional sangat penting dalam menggeliatkan perekonomian daerah. Sehingga, kebijakan pemerintah yang mendukung para pedagang pasar harus dikawal dan diwujudkan.

“Karena, memang ujung tombak perekonomian, dimulai dari pedagang kecil di pasar tradisional,” tegasnya.

“Dengan terjun ke lapangan dan bertatap muka langsung dengan rakyat, kita bisa ikut merasakan betapa besarnya peran pejuang ekonomi khususnya para pedagang,” ucap Agoes.

Agoes menyatakan, jika dirinya mendapat amanah untuk menjadi anggota DPR RI. Maka, kebijakan yang pro ke para pedagang pasar tradisional akan dia perjuangkan secara penuh.

Selain memberikan sosialisasi langsung ke pedagang, dengan tujuan untuk mengajarkan masyarakat agar berpolitik dengan cerdas, Agoes juga mengenalkan secara langsung dirinya, serta visi misi yang nantinya menjadi program dirinya yaitu harga murah, kerja mudah, hidup berkah.

Di kesempatan yang sama, Agoes Joesni juga mengkampanyekan pasangan pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

“Ini juga salah satu bentuk ikhtiar untuk memenangkan PPP di DPR RI, dan memenangkan pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pekalongan,” ujarnya. (*)

Untuk diketahui, sekitar 30 persen dari 9.917 caleg DPR RI di dalam Daftar Calon Tetap (DCT) yang diumumkan KPU RI pada 3 November tidak membuka riwayat hidupnya ke publik.

“KPU telah berkirim surat ke partai politik berkenaan publikasi daftar riwayat hidup atau profil caleg dalam DCT pada 4 November 2023 bersamaan dengan DCT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Senin (6/11).

Tak hanya itu, di dalam beberapa kali pertemuan dengan partai politik, KPU juga telah menyampaikan tentang pentingnya hak pemilih mengetahui daftar riwayat hidup caleg dalam DCT.

Ia pun menyinggung Pasal 17 huruf h UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dijelaskannya, daftar riwayat hidup adalah salah satu bentuk informasi yang dikecualikan dalam UU tersebut. Maka dari itu, daftar riwayat hidup caleg dalam DCT akan bisa dipublikasi oleh KPU apabila telah mendapatkan izin dari caleg yang bersangkutan melalui partai politiknya.

“Dengan demikian, publikasi daftar riwayat hidup caleg dalam DCT yang terpublikasi sangat bergantung izin personal dari caleg yang bersangkutan kepada KPU melalui partai politik peserta pemilu,” jelas Idham.

KPU, lanjut Idham, masih memberi kesempatan apabila partai politik telah mendapat izin personal dari caleg di dalam DCT untuk mempublikasikan daftar riwayat hidupnya, meski hal itu tidak diatur secara eksplisit dalam regulasi kepemiluan.

Dengan bergabungnya dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman menyatakan dirinya sudah tidak aktif lagi sebagai jurnalis.

“Benar, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik, baik sebagai Pemimpin Redaksi SindonewsTV, Wakil Pemimpin Redaksi iNews, maupun sebagai Pembawa Acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews”, ujar Aiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023).

Dia memilih tidak aktif lagi sebagai jurnalis lagi demi menjaga independensi dan etika sebagai jurnalis.

Selain itu, lanjut Aiman, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurut dia, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon capres-cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen.

Selain menjadi juru bicara Ganjar-Mahfud, Aiman juga merupakan caleg DPR RI dari Partai Perindo. Dan, Sabtu (4/11) ini KPU RI merilis Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Nama Aiman tercatat dalam DCT.

“Sesuai janji saya dulu saat pertama kali mendaftar di partai, bahwa ketika DCT muncul dan ada nama saya di situ, maka seketika itu saya mundur dari profesi wartawan” pungkas Aiman. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – KPU RI mengumumkan daftar calon sementara (DCS) anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota untuk Pemilu 2024, Sabtu, 19 Agustus 2023.

DCS ini memuat nomor urut partai politik, nama parpol, tanda gambar parpol, nomor urut calon, foto diri terbaru calon, nama lengkap calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

Sedangkan DCS anggota DPD memuat nomor calon, nama lengkap calon yang disusun berdasarkan abjad, pas foto diri terbaru calon, jenis kelamin, dan kabupaten/kota tempat tinggal calon.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan PKPU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota DPD, KPU akan mengumumkan DCS Anggota DPR dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 kepada publik pada tanggal 19 – 23 Agustus 2023.

Sebagai informasi, pendaftaran bakal calon anggota legislatif (bacaleg) oleh parpol peserta pemilu sudah berlangsung sejak 1-14 Mei 2023. Proses pencalonan legislatif ini adalah pintu awal mewujudkan lembaga legislatif. 

Sedangkan, pendaftaran bakal calon anggota DPD sudah dimulai pada 6 Desember 2022 lalu.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu Serentak 2024 sangat penting bagi masa depan bangsa Indonesia. 

Dengan mengetahui rekam jejak caleg yang akan dipilih sebagai wakil rakyat, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam bersikap, cerdas dalam memilih wakilnya.

Oleh karena itu, pada 19-28 Agustus 2023 KPU memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapannya terhadap DCS tersebut.

Informasi terkait DCS, akan diumumkan di laman resmi KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, media massa nasional/lokal, dan media elektronik. 

Masyarakat dapat melihat nama-nama caleg yang berkontestasi di daerah pemilihan (Dapil) mereka untuk Pemilu Serentak 2024. 

Berdasarkan Data Pencalonan Anggota DPR Pemilu Serentak Tahun 2024, ada sebanyak 12 parpol yang dapat memenuhi 100 persen dari jumlah kursi pada setiap dapil, yakni PKB, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, PKS, Partai PAN, Partai Demokrat, PSI, Perindo, dan PPP. 

Idham Holik selaku Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU RI mengatakan, masyarakat dapat mengakses DCS anggota DPR dan DPD untuk Pemilu Serentak 2024 melalui website https://infopemilu.kpu.go.id/.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tidak mendaftarkan mantan ketua umumnya, Suharso Monoarfa, sebagai caleg DPR RI di Pemilu 2024.

Pelaksa tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono mengatakan Soeharso yang memutuskan tidak ingin menjadi caleg karena mau fokus menjalani tugas di pemerintahan.

“Pak Soeharso, senior kami mantan ketua umjn kami, di samping tugas beliau banyak, di Bappenas sedang mengawal IKN sehingga tak memiliki sisa waktu untuk mencalonkan. Beliau memutuskan untuk tidak mencalonkan sebagai caleg,” kata Mardiono di Kantor KPU RI, Jumat (12/5).

Berbeda dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi. Meski sama-sama anggota kabinet, Zainut didaftarkan PPP sebagai caleg DPR RI di Pemilu 2024.

Zainut, kata Mardiono, akan maju sebagai caleg PPP di salah satu dapil diJawa Timur.

“Zainut Tauhid, Wakil Menteri Agama Insya Allah beliau mencalonkan. Kami beri tugas di Dapil Jatim,” kata Mardiono.

Mardiono juga memutuskan tidak maju sebagai caleg di Pemilu 2024. Kecuali jika ada bakal caleg dari PPP yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU.

PPP telah mendaftarkan 580 bakal caleg tingkat DPR RI untuk maju di Pemilu 2024 ke KPU pada hari ini, Jumat (12/5).

JAKARTA, Eranasional.com – Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan Andika Kangen Band alias Babang Tamvan akan maju sebagai caleg dari Partai Demokrat pada Pemilu 2024.

Kamhar menyebutkan, Andika Kangen Band merupakan kader Partai Demokrat yang tergabung di DPD Lampung.

“Andika Kangen Band tercatat sebagai Pengurus Partai Demokrat DPD Provinsi Lampung. Sepengetahuan kami, bro Andika berniat maju pada kontestasi Pemilu 2024,” kata Kamhar, Kamis (16/2/2023).

Kata Kamhar lagi, Andika bakal maju sebagai caleg untuk tingkat DPR RI. Dia mempastikan Demokrat akan mendukung penuh Andika.

“Pasti kami dukung penuh pencalonan dia,” tuturnya.

Andika Kangen Band sendiri menyatakan siap maju sebagai caleg DPR RI pada Pemilu 2024. Dia akan berjuang meraih dukungan masyarakat di Dapil I Lampung dari Partai Demokrat.

“Saya siap maju di tanah kelahiran. Saya ingin berkontribusi untuk Lampung,” ucap Andika, Kamis (16/2/2023).

Dia mengungkapkan, untuk terpilih sebagai anggota DPR RI, vokalis Kangen Band ini akan menggaet pemilih milenial. Dia berjanji akan mengembangkan industri kreatif, kesenian dan potensi wisata Lampung jika terpilih menjadi anggota DPR RI.