Dia menegaskan, bahwa rekonstruksi Al-Khoziny bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan fase kebangkitan tata kelola lembaga pendidikan Islam. Tragedi runtuhnya bangunan pesantren pada 29 September lalu harus menjadi pelajaran besar tentang pentingnya standar keselamatan dan sistem pengawasan yang kuat.

“Momentum ini harus menjadi wake-up call bagi kita semua. Saatnya menata masa depan pesantren agar lebih aman, lebih berkualitas, dan memiliki integritas kelembagaan yang kuat,” kata Cak Imin, Kamis (11/12/2025).

Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadap penguatan pesantren. Sebab, pesantren memiliki peran historis sebagai pusat moral, penyebaran ilmu, dan kawah candradimuka pejuang bangsa.

Menurut Cak Imin, pesantren adalah sistem pendidikan paling komprehensif yang memadukan ilmu dunia dan akhirat secara seimbang. Ia mendorong para santri agar tidak hanya mendalami ilmu agama, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan diri dan berkontribusi bagi masyarakat.

Allen pun mengingatkan agar jajaran Kabinet Merah Putih dapat bersatu dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

Menurutnya pernyataan soal ajakan taubat nasuha tidak tepat karena masyarakat saat ini lebih membutuhkan penanganan bencana secara cepat. Alien mengingatkan saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Melainkan harus berkolaborasi memberikan penanganan bencana terbaik bagi masyarakat.

“Tidak perlu saling menyalahkan, apalagi antar lembaga kementerian, pernyataan tersebut kesannya menghakimi dan saling menyalahkan,” ujarnya kepada wartawan, dikutip Jumat (5/12).

“Kalau salah kita semua salah, kita semua harus bertaubat. Yang dibutuhkan saat ini adalah langkah cepat penanganan para korban bencana, bukan saling melempar siapa yang bertanggung jawab atas bencana ini,” imbuhnya.

Menurutnya bencana alam yang terjadi tidak memiliki faktor penyebab tunggal. Namun hasil dari kompleksitas sejumlah faktor, maka perlu kajian mendalam, hingga akar masalah penyebab bencana dapat terjawab.

“Bencana yang terjadi merupakan interaksi dari banyak faktor, yakni alamiah, faktor lingkungan, faktor sosial dan tata kelola dan lainnya,” tutupnya.

Sebelumnya Cak Imin mengaku menyurati tiga menteri dan mengajak untuk melakukan tobat nasuha imbas bencana banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu yang diajak Cak Imin yakni Menhut Raja Juli.

Rapat digelar sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem, dengan fokus pada penetapan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) agar selaras dengan program pemberdayaan masyarakat.

“Sesuai Inpres Nomor 8 Tahun 2025, Kementerian ATR/BPN berwenang menetapkan objek tanah yang digunakan sebagai TORA, dan kami memastikan tanah-tanah tersebut selaras dengan program pengentasan kemiskinan ekstrem, khususnya bagi masyarakat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) desil 1 dan 2,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid seperti dikutip siaran pers, di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Desil sendiri merupakan sistem peringkat kesejahteraan masyarakat yang digunakan pemerintah. Berdasarkan tingkat kesejahteraan terdapat 10 kategori (desil), dua di antaranya adalah kategori sangat miskin (desil 1) serta kategori miskin dan rentan (desil 2).

Terkait penentuan penerima TORA, berdasarkan Perpres Nomor 62 Tahun 2023, penerima hanya dibatasi pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tanah.

Namun, hasil koordinasi terbaru menambahkan dua kriteria utama, yaitu masuk dalam DTKS desil 1 atau desil 2, serta memiliki penghidupan yang bergantung pada tanah, seperti petani dan buruh tani.

Artinya, jika penerima yang memenuhi kriteria tersebut tidak tersedia di lokasi TORA, pemerintah membuka opsi migrasi dari daerah lain, dengan prioritas tetap diberikan kepada masyarakat sekitar.

Program TORA menyediakan tanah yang dapat ditanami untuk tanaman pangan seperti singkong, maupun untuk kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, atau peternakan. Pemerintah tidak menetapkan luas baku per keluarga, melainkan menyesuaikan dengan potensi pendapatan yang layak dari lahan tersebut.

“Luas lahan tergantung economic of scale. Yang penting tanah dapat menghasilkan pendapatan yang cukup, bisa tiga hektare, bisa dua, tergantung komoditasnya,” kata Menteri Nusron.

Untuk mencegah penjualan tanah, TORA tidak diberikan dalam bentuk Hak Milik, melainkan melalui sertifikat Hak Pakai.

“Lahan tersebut bentuknya tidak hak milik, tapi hak pakai. Bisa dipakai, tidak bisa dijual, tapi bisa dipakai seumur hidup. Kalau anaknya akan melanjutkan bisa, tapi tidak bisa dijual. Sertifikat Hak Pakai ini juga bisa diagunkan ke bank bila dibutuhkan untuk modal,” jelas Menteri Nusron.

Target

Menko PM, Abdul Muhaimin Iskandar, mengatakan bahwa target pengentasan kemiskinan adalah 0% pada 2026 dan maksimal 5% pada 2029. Sehubungan dengan itu, ia menilai distribusi aset produksi, terutama tanah, sebagai salah satu langkah paling efektif dalam pengentasan kemiskinan jangka panjang.

“Seluruh pelaksanaan Reforma Agraria harus melibatkan masyarakat desil 1 dan 2 sebagai penerima utama. Pak Nusron menyampaikan ada banyak program distribusi tanah untuk pertanian, perkebunan, dan peternakan. Target kami, sedikitnya 1 juta orang miskin dapat menikmati program Redistribusi Tanah melalui TORA,” ujar Abdul Muhaimin Iskandar.

Hal itu disampaikan Muhaimin usai menjenguk korban luka atas ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, di Rumah Sakit Islam, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Diketahui, ambruknya bangunan pesantren tersebut mengakibatkan sejumlah santri luka hingga meninggal dunia.

Muhaimin berpendapat, pengecekan regulasi bangunan pesantren secara langsung harus segera dilakukan.

Sebab, jika tidak dilakukan, ada kekhawatiran peristiwa serupa bisa menimpa para santri di daerah lain.

“Karena memang keterbatasan anggaran rata-rata kan? Nah, ini saya minta Kemenag juga turun tangan ambil inisiatif (mengecek izin bangunan). Ya secepat (harus dimulai),” ucapnya.

Bahkan, pihak Kemenag, kata Muhaimin, harus mengambil inisiatif mengecek izin tersebut dengan turun ke lapangan atau jemput bola.

“Bukan sekedar soal regulasi, Kemenag harus jemput bola, regulasi sudah banyak, jemput bola Kemenag semua, jemput bola ambil inisiatif,” kata Muhaimin.

Ia juga mengingatkan pengelola pesantren agar tidak asal-asalan dalam mendirikan atau merenovasi bangunan.

Pihak pesantren, kata dia, dapat berkoordinasi dengan pemerintah setempat.

“Tolong jangan asal bangun, mari kita konsultasi baik-baik. Kita siapkan kalau butuh dikoordinasi tekniknya silakan kontak DPRD setempat, Pemda, Bupati nanti akan dibawa ke Kementerian,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim SAR Gabungan mulai mengerahkan alat berat untuk mengevakuasi korban reruntuhan mushala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, Kamis (2/10/2025), menjelaskan, keputusan itu dilakukan setelah petugas SAR Gabungan berdialog dengan keluarga korban yang masih menunggu kabar anak-anaknya di posko.

“Jadi mereka keluarga korban memutuskan agar kami aparat mengevakuasi menggunakan alat berat,” kata dia. []

Dia mengungkapkan jima Kementerian Sosial (Kemensos) telah memverifikasi data para siswa Sekolah Rakyat secara langsung.

“Ya, Kemensos itu peninjauan ke rumah. Kemensos setelah dapat data, timnya berkunjung ke rumahnya (calon siswa), dipotret, dihitung, dikalkulasi. Jadi, berdasarkan fakta rumahnya,” ujar Cak Imin, sapaan akrabnya, di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Senin (14/7/2025).

Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) memgatakan setiap calon siswa Sekolah Rakyat telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Pertama, lulus administrasi atau masuk Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada Desil 1 dan 2.

Setelah itu, kata Gus Ipul, panitia atau pihak yang ditunjuk akan mendatangi rumah calon siswa-siswi Sekolah Rakyat untuk memastikan data yang masuk sesuai kondisi di lapangan.

Selanjutnya, Kemensos bersama pemerintah daerah berkoordinasi guna memastikan setiap individu yang didaftarkan betul-betul layak masuk Sekolah Rakyat.

Terakhir, masing-masing calon siswa Sekolah Rakyat akan mengikuti tes kesehatan sebelum dinyatakan diterima.

Gus Ipul menjelaskan validasi data tersebut mengacu pada sebuah mekanisme atau sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Artinya, individu yang mendaftar ke Sekolah Rakyat merupakan orang yang betul-betul dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, yakni miskin dan miskin ekstrem.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin), saat ini masih ada 3,1 juta penduduk miskin ekstrem di Indonesia.

“Kita akan meningkatkan bantuan khusus untuk yang miskin ekstrim,” ujar Cak Imin di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Kamis (30/1/2025).

Cak Imin mengungkapkan, pemerintah bakal fokus kepada pengentasan angka miskin ekstrem.

“Sekitar 790 ribu kepala keluarga miskin ekstrem. Kita fokus di situ akan mengatasi seluruh problematika yang dihadapi saudara-saudara kita yang ada di wilayah miskin ekstrem,” ujarnya.

Cak Imin pun mengatakan akan ada tiga tahap dalam upaya pengentasan miskin ekstrem.

Tahap pertama, Pemerintah bakal meningkatkan bantuan khusus untuk penduduk miskin ekstrem.

“Kita akan memberikan akses kepada yang produktif dari segi isi usia, dari segi peningkatan kapasitas skill untuk bisa bekerja lebih produktif,” jelasnya.

Selanjutnya, Cak Imin mengatakan pemerintah akan mendorong masyarakat miskin ekstrim menjadi mandiri.

“Nah ini sudah kita lakukan. Tiga bulan ke depan kita akan mensasar 3,1 juta warga miskin ekstrim ini untuk mendapatkan bantuan khusus supaya semakin cepat meninggalkan posisi level miskin ekstrem ini,” pungkasnya. []

Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah SMK Assyifa, di mana program ini memberikan makan siang gratis kepada sejumlah siswa.

Dalam kunjungannya, Cak Imin mengapresiasi pelaksanaan program yang digagas oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Ia menyebut program ini sebagai langkah mulia yang harus terus dikembangkan demi kesehatan dan masa depan generasi muda Indonesia.

“Kita menyaksikan makan bergizi gratis yang dikoordinir oleh Badan Gizi Nasional. Ini adalah program unggulan yang mulia dan harus sukses,” ungkap Cak Imin, usai kegiatan, Senin (06/01/25).

Cak Imin menekankan pentingnya pemenuhan gizi yang memadai bagi anak-anak Indonesia untuk menunjang pertumbuhan fisik dan kecerdasan mereka. Dirinya pun mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam memastikan keberhasilan program ini.

“Kita semua mari bahu-membahu mendorong suksesnya pelayanan makan bergizi gratis. Anak-anak Indonesia harus tumbuh dengan gizi yang memadai, dan dengan program ini, insya Allah semuanya akan sehat, tumbuh kuat, dan cerdas,” tambahnya.

Program MBG bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup anak-anak melalui pemenuhan kebutuhan gizi harian mereka.

Dengan distribusi yang merata, program ini diharapkan dapat menjangkau lebih banyak sekolah di Indonesia, sekaligus menjadi solusi dalam mengatasi permasalahan gizi pada anak-anak.

Hal tersebut disampaikan Muhaimin Iskandar kepada wartawan, Rabu 30 Oktober 2024.

“Ya saya turut bersedih,” ujar Cak Imin.

Cak Imin berharap, Tom Lembong bersabar menghadapi ujian dan kuat dalam menjalani proses hukumnya.

“Semoga Pak Tom sabar, mudah-mudahan kuat,” ujar Cak Imin.

Lantas Cak Imin dikonfirmasi, apakah ada campur tangan penguasa dalam penetapan Tom Lembong sebagai tersangka korupsi impor gula. Cak Imin mengaku tidak tahu.

“Saya enggak tahu,” tegas Cak Imin.

Diketahui, Tom Lembong pernah menjadi Wakil Juru Kampannye Tim Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat Pilpres 2024.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong dan CS selaku Direktur Pengembangan Bisnis PT PPI sebagai tersangka kasus impor gula.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar mengatakan, perbuatan yang dilakukan oleh Tom Lembong diduga telah merugikan negara Rp 400 miliar dalam kasus korupsi impor gula.

“Kasus posisi dalam perkara ini yaitu, pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Koordinasi (Rakor) antar Kementerian tanggal 12 Mei 2015 telah disimpulkan bahwa Indonesia mengalami surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor gula,” kata Harli.

“Akan tetapi, pada tahun 2015, Menteri Perdagangan Tersangka TTL memberikan izin Persetujuan Impor (Pl) gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada PT AP untuk mengolah Gula Kristal Mentah (GKM) menjadi Gula Kristal Putih (GKP),” sambungnya. []

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Sidang Pleno Ke-4 Muktamar PKB usai 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029 pada sidang pleno ke-2.

“Setelah mendengar pernyataan kesediaan dari Muhaimin Iskandar, saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid dikutip dari Antara, Minggu (25/8/2024).

Sebelumnya, Cak Imin dimintai kesediaan oleh Jazilul dalam sidang pleno ke-4.

Ia kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang PKB.

“Saya ingin bertanya ke DPC-DPC, apakah pengurus DPC ingin melihat saya memimpin kembali?” kata Cak Imin.

Para peserta muktamar menyatakan secara bersama-sama agar Cak Imin memimpin kembali partai itu.

“Lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan, lanjutkan,” kata muktamirin membuat suara Cak Imin kurang terdengar.

Cak Imin menyatakan kesediaan memimpin kembali partai tersebut.

“Saya menerima permintaan sahabat-sahabat untuk mengurus PKB periode 2024-2029,” katanya.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60 membuka peluang bagi partai berlambang moncong banteng putih itu mengusung paslon sendiri.

“Dengan keputusan MK ini, PDIP bisa mengusung sendiri,” jelas Muhaimin, dikutip dari Okezone, Sabtu 24 Agustus 2024.

Mantan Calon Wakil Presiden (Wapres) 2024 ini berharap PDIP lancar dalam mengusung paslon di Pilkada Jakarta 2024.

“Ya moga-moga lancar,” harap Muhaimin.

Sebelumnya, Anies melangsungkan kunjunga ke DPD PDIP Jakarta, Sabtu 24 Agustus 2024 siang.

Ketua DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta, Adi Wijaya menyebutkan, DPD DKI Jakarta kemungkinan bakal mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacagub Jakarta.

Bahkan, dia menyebutkan dialah yang cocok mendampinginya.

“Kalau saya Insya Allah,” ujar Ketua DPD PDI Perjuangan, Adi Wijaya pada wartawan, Sabtu 24 Agustus 2024.

Menurutnya, DPD PDI Perjuangan Jakarta bakal mengusung Anies Baswedan sebagai Bacawagub Jakarta.

Namun, kepastian itu masih menantikan hasil keputusan dari Ketum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

“Kita tunggu Ibu Megawati. Kan ibu belum teken,” pungkasnya. []

Cak Imin pun langsung merespons tegas tudingan ini di media sosial X pribadinya, @cakimiNow.

“(Pansus Angket Haji) fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” tulis Cak Imin dikutip, Senin (29/7/2024).

Cak Imin menjelaskan, Pansus Haji 2024 ini justru terbentuk karena selama ini Kemenag terkesan menutupi data yang seharusnya dibuka ke publik.

Salah satunya, alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi yang terindikasi menyalahi aturan.
“KETERTUTUPAN Kemenag, membuat Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama penggunaan visa hak jemaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jemaah yang sudah antre berpuluh tahun,” tulisnya.

Sebelumnya, Gus Yahya bicara soal Pansus Haji yang digulirkan di DPR. Dia menduga, ini ada kaitannya dengan masalah pribadi untuk menjebak adiknya yang saat ini menjabat sebagai Menag.

“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya,” kata Gus Yahya dalam konferensi per Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (28/7/2025).

ansus Angket Haji ini disepakati dibentuk pada rapat paripurna DPR RI awal Juli. Namun karena dibentuk di ujung masa sidang, pansus haji ini harus bekerja di masa reses.

Pansus Angket Haji ini beranggotakan 9 fraksi yang berada di DPR RI, tidak hanya oleh PKB. Adapun total anggotanya adalah 30 orang.

Meski begitu, karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI di masa reses, hingga saat ini pansus angket haji belum juga melaksanakan rapat. Bahkan, ketua pansus angket haji juga belum dipilih.

Kata Cak Imin PKB didirikan, disusun dan dibuat dari Nahdlatul Ulama (NU), untuk diabdikan kepada rakyat dan bangsa Indonesia.

Hal itu ia katakan saat memberikan pembekalan kepada seluruh anggota legislatif dari PKB yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Riau dalam Sekolah Pemimpin Perubahan Wilayah 4 di Brastagi, Karo, Sumatera Utara, Jumat 26 Juli 2024.

“Bukan untuk NU pribadi, tapi seluruh bangsa Indonesia, tapi untuk berkibarnya merah putih bagi kejayaan Indonesia,” kata Cak Imin, dikutip dari keterangan tertulisnya.

Dia menyebut, setelah terpilih menjadi anggota legislatif, kader PKB bukan saja memikul mandat pemilih, tetapi seluruh rakyat Indonesia.

“Buat apa kita hadir, hidup dan tumbuh sukses tapi cuma untuk mengukir sejarah sendiri. Mungkin mulia, mungkin masuk surga, tetapi tidak mendapat surga tertinggi. Karena itu, yang dulu niatnya jadi DPR karena nganggur, karena kepingin, mari niat itu kita naikkan untuk memperjuangkan mandat bangsa Indonesia,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR RI itu meminta anggota legislatif yang berasal dari PKB agar bermanfaat bagi negara.

“Ini membuktikan PKB untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, mari kita niatkan setiap kelelahan yang kita abdikan, setiap waktu yang akan kita habiskan, semuanya benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia,”ujarnya

“Dengan niat yang tulus karena merah putih, kita tidak terbang karena dipuja, tidak tumbang karena dihina,” katanya.

Menurut Cak Imin, Indonesia bisa maju kalau seluruh rakyat bersatu dan bekerja untuk kemajuan Indonesia.

“Di tangan pemimpin PKB bukan hanya dari Sumatera Utara, bukan saja dari Riau, dari Aceh, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, tapi masa depan PKB seluruh Indonesia bergantung para pemimpin-pemimpin ini semua,”ucap Cak Imin.

“Semuanya kita sama dan menyatu, dari Aceh sampai Papua. Seorang pemimpin PKB di Aceh satu kesatuan dengan seorang pemimpin di Papua,” pungkasnya. []

Pasalnya, Menag tampak marah ketika ada pihak yang mengkritik pelaksanaan Haji 2024.

“Kemarin dikritik, marah Kemenag, dikritik soal Minah orang tidur laki-laki perempuan bertumpuk dalam kondisi pakaian ihram,” ujar Cak Imin saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, dikutip dari Medcom Kamis (25/7/2024).

Menurut Cak Imin Menag berdalih pelaksanaan haji seperti itu telah dilakukan menyebut sejak zaman Nabi Muhammad. Ia menegaskan seharusnya pemerintah tidak boleh membiasakan suatu hal yang salah.

Ia memandang persoalan haji dari tahun ke tahun tidak ada solusinya. Beruntungnya, kata Cak Imin, jemaah haji selalu sabar dan menganggap kesulitan itu bagian dari cobaan dalam beribadah.

“Dari dulu tidak ada solusi, setelah satu abad baru ada solusi, yang namanya lempar jumroh bertingkat, kenapa Arafah Mina enggak dibikin bertingkat? Tentu menunggu Pak Jazilul menjadi menteri agama kira-kira,” ucap Cak Imin.

“Saya yakin Allah telah menakdirkan Pak Prabowo sebagai presiden yang akan datang, dan ini sudah pilihan baik,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan arahan dalam acara Hari Lahir Ke-26 PKB di Balai Sidang Jakarta, Selasa (23/7/2024) malam.

Dia juga mengatakan bahwa kalah dalam sebuah persaingan, terutama Pemilu 2024, merupakan hal yang biasa.

“Akan tetapi, saya terima kasih Bang Surya Paloh (Ketua Umum Partai NasDem), saya bisa ikut hadir dalam Pilpres 2024 karena detik-detik terakhir saya bersama Bang Surya Paloh menyusun koalisi yang Alhamdulillah bisa mewarnai demokrasi pada 2024 ini,” jelas dia.

Oleh sebab itu, ia secara pribadi maupun partai mengaku bersyukur karena telah memaknai demokrasi dan kompetisi yang sehat, sehingga menjadi fondasi pada masa mendatang.

Sementara itu, Cak Imim turut menanggapi ajakan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad agar PKB turut masuk dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti.

“Terima kasih atas ajakan Pak Dasco, semua siap bersama-sama Pak Dasco, dan Pak Prabowo di masa yang akan datang,” katanya.

Ia kemudian berkelakar bahwa Partai Keadilan Sejahtera turut diajak dalam pemerintahan Prabowo bersama Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka nanti.

“PKS, don’t worry (jangan khawatir), saya juga ikut mendaftarkan, ajak juga PKS, Pak Dasco, untuk bareng-bareng, dan semua kekuatan bangsa untuk bersama-sama menata Indonesia yang sedang di persimpangan jalan, ekonominya sulit, keadaan tidak semudah yang kita bayangkan,” ujarnya.