Ketua Bawaslu Kota Pekalongan, Miftahuddin mengatakan, bahwa penertiban APK-BK dilakukan di 4 kecamatan, yakni kecamatan Pekalongan Utara, Timur, Selatan dan Barat yang melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Panwas Kecamatan dan Kelurahan.

“Selama satu hari ini, kami akan menertibkan apk diseluruh titik wilayah Kota Pekalongan. Jalan lintas kota, kecamatan dan kelurahan. Sasarannya adalah APK yang melanggar PKPU, yakni di tempat ibadah, pendidikan, pelayanan kesehatan dan fasilitas milik pemerintah,” terangnya.

Sedangkan yang melanggar Peraturan Wali Kota (Perwal), lanjut dia, yakni di tiang lampu lalu lintas, petunjuk arah, di pohon yang dipaku atau merusak, spanduk yang melintang dan ditempat terlarang yang kurang dari 5 meter.

“Sebelum kita tertibkan, kita inventarisir terlebih dahulu di sejumlah titik lokasi dan totalnya ada sekitar 200-an,

“Tapi kita juga menertibkan yang belum diinvetarisir (pemasangan baru), yang melanggar PKPU dan Perwal dengan melakukan pengkajian cepat. Karena kita ingin menerapkan asas keadilan untuk para peserta Pilkada,” tuturnya.

Miftah menambahkan, selain itu, pihaknya juga sudah mengumpulkan para stakeholder dan LO (Liaison Officer) untuk penertiban atau pemindahan APK yang dinilai melanggar aturan.

“Rata-rata yang melanggar aturan adalah para relawan. Mereka memasang APK sendiri, tidak berkoordinasi dengan LO, dan tanpa melihat regulasi yang ada. Jadi, untuk APK yang melanggar ini kami hanya tertibkan sisanya saja,” pungkas Miftah.

Berdasarkan data dari Bawaslu Kota Pekalongan, tercatat ada 773 APK-BK yang dinilai melanggar aturan dan sudah ditertibkan. Yakni, terdiri dari 156 APK-BK untuk wilayah Kecamatan Pekalongan Barat, 179 Pekalongan Utara, 190 Pekalongan Selatan dan 248 Pekalongan Timur. (em-aha)

Perihal ini tertuang dalam putusan Nomor 23 tahun 2024 yang diputus oleh Ketua Majelis Yulius dengan anggota Majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono.

Dengan putusan ini maka Mahkamah Agung telah mengubah ketentuan batas Usia minimal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang awalnya ditetapkan 30 tahun.

Perihal ini tertuang dalam putusan Nomor 23 tahun 2024 yang diputus oleh Ketua Majelis Yulius dengan anggota Majelis Cerah Bangun dan Yodi Martono.

MA pun memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Pasal 4 ayat 1 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, atau wali kota dan wakil wali kota. []

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebutkan beberapa nama yaitu Ridwan Kamil yang akan kembali dicalonkan sebagai Cagub Jawa Barat periode kedua,  Airin Rachmi Diany sebagai Cagub Banten, dan Khofifah Indar Parawansa yang kembali dicalonkan untuk periode kedua sebagai Cagub Jawa Timur.

Nama-nama beken lainnya yaitu mantan bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar sebagai Cagub DKI Jakarta, dan mantan Kabaintelkam Polri Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Cagub Papua Barat.

“Di antaranya yang akan kita dukung adalah Pak Paulus sebagai Cagub Papua Barat, Ibu Airin sebagai Cagub Banten, dan Pak Ridwan Kamil sebagai Cagub Jawa Barat,” kata Airlangga di kantor DPP partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Selasa, 21 November 2023.

Namun, Airlangga enggan menyebutkan nama bakal Cagub Jawa Tengah. Dia hanya menyebutkan kandidatnya adalah anak muda yang merupakan kader Golkar.

Airlangga menyebutkan, total calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar sebanyak 1.117 orang yang terdiri dari bakal Cagub/Cawagub, Wali Kota/Wakil Wali Kota, dan Bupati/Wakil Bupati. Mereka dikumpulkan untuk diberi pengarahan agar berkontribusi dalam Pemilu Legislatif (Pileg) yang digelar Februari 2024, lebih dulu dari Pilkada Serentak. (*)