Agus yang menjadi calon anggota DPD daerah pemilihan Jawa Timur itu merasa dirugikan.

Dia merasa dirugikan lantaran adanya perbedaan hasil jumlah suara yang tertera di formulir C-1 atau sertifikat hasil dan rincian penghitungan perolehan suara di TPS, dengan lampiran formulir model D atau hasil pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

Agus menjelaskan data yang diterimanya terdapat perbedaan suara di tiga kabupaten di Madura, Jawa Timur.

Sebelumnya sampel data yang didapat ada perbedaan suara di tiga desa, namun hal ini terus terjadi hingga ke tingkat kabupaten.

“Sampling itu menunjukkan perubahan yang drastis antara C-1 menjadi lampiran model D, yang menguntungkan beberapa orang saja,” tegas Agus di Bawaslu RI, Jakarta, Rabu 13 Maret 2023.

Kata Agus sebelumnya dia sudah melaporkan dugaan kecurangan itu ke Bawaslu Jawa timur.

Lapaoran ke Bawaslu RI kata dia merupakan tindak lanjut dari laporan di bawaslu Jawa timur itu.

Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI Idham Holik mengatakan 686 TPS itu tersebar di 38 provinsi, 216 kabupaten/kota, 396 kecamatan dan 497 desa/kelurahan.

“Dilaksanakan mulai tanggal 15 Februari hingga 24 Februari 2024,” kata Idham Holik, Jumat, 24 Februari 2024.

Mengenai alasan kenapa KPU belum menindaklanjuti semuanya rekomendasi Bawaslu, kata Idham, harus dikaji lebih jauh oleh jajarannya di daerah.

Meski begitu, lanjut Idham, dirinya sudah menginstruksikan KPU provinsi dan kabupaten/kota serta petugas pemilu setempat untuk melakukan kajian faktual dan hukum secara komprehensif.

“Kalau sekiranya memang rekomendasi itu akurat dan faktual, maka laksanakan PSU. Tapi, kalau sekiranya hasil kajian berkata lain, maka sampaikanlah itu kepada Bawaslu yang menerbitkan surat rekomendasi,” ujar Idham.

Untuk diketahui, berdasarkan pengawasan Bawaslu, terdapat banyak hal yang menjadi penyebab keluarnya rekomendasi PSU di 780 TPS.

Hal yang terbanyak dimaksud yakni ditemukannya pemilih tidak ber-KTP atau tidak memiliki surat keterangan tapi diperbolehkan mencoblos di TPS padahal tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) ataupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

Selain itu, terdapat pemilih yang memiliki KTP elektronik yang mencoblos tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah tempat memilih.

Hal lainnya yaitu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih.

Penemuan lainnya, Bawaslu juga menemukan pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali. Dalam persoalan ini, Bawaslu merekomendasikan agar disampaikan permintaan saksi untuk hadir menyaksikan PSU.

Selain itu, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diminta segera menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK (Daftar Pemilih Khusus) paling lambat sehari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.

Bawaslu juga meminta KPU memberi tahu kepala daerah, pimpinan instansi vertikal di daerah, pimpinan perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. (*)

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan dengan ditemukannya dugaan itu maka sangat mungkin dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 2.413 TPS tersebut.

“Kemungkinan PSU dilakukan di TPS-TPS itu besar sekali. Tapi sedang ditelusuri oleh Pawascam (Panitia Pengawas Kecamatan) dan Bawaslu Kabupaten/Kota, apakah benar demikian,” kata Bagja kepada wartawan, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, Bagja mengaku pihaknya belum mendapatkan data detail berapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali di 2.413 TPS tersebut.

Adapun dari laporan yang masuk ke Bawaslu RI, ribuan TPS itu tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Banten.

Juga ditemukan di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Loly Suhenty membeberkan masalah-masalah lainnya yang terjadi pada proses pemungutan suara.

Kata Loly, totalnya ada 13 masalah yang ditemukan, di antaranya terjadi intimidasi terhadap pemilih dan penyelenggara Pemilu 2024 di 2.632 TPS.

Sayangnya, Loly tidak menjelaskan secara tegas intimidasi seperti apa yang terjadi.

Masalah lainnya yaitu ditemukan kasus pemungutan suara di atas pukul 07.00 WIB di 37.466 TPS, dan di 12.284 TPS tidak tersedia alat bantu disabilitas netra atau braille template.

Kemudian, sebanyak 10.496 TPS yang logistik pemungutan suaranya tidak lengkap. Lalu, di 5.449 TPS petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)-nya tidak menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Di 8.219 TPS didapati adanya pemilih khusus yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili kelurahan dalam KTP elektronik. Dan, di 6.084 TPS mengalami surat suaranya tertukar,” tambahnya.

Untuk diketahui, TPS yang mengalami surat suaranya tertukar berada di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan.

Masalah-masalah lainnya terjadi 2.509 TPS didapati adanya saksi yang tidak dapat menunjukan surat mandat tertulis dari tim kampanye atau peserta pemilu.

“Sebanyak 5.836 TPS didapati ada pendamping pemilih penyandang disabilitas yang tidak menandatangani surat pernyataan pendamping,” ungkapnya.

Lanjut Loly, ada pula 3.521 TPS yang saksinya mengenakan atribut memuat unsur dukungan terhadap kontestan Pemilu 2024.

“3.724 TPS tidak memasang Papan Pengumuman DPT di sekitar TPS dan tidak memuat pemilih yang ditandai bagi pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat,” papar Loly.

Kata Loly, saat ini jajaran pengawas Pemilu juga sedang melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap potensi PSU dan penghitungan suara ulang, pemungutan dan penghitungan suara lanjutan dan susulan. (*)

“Berdasarkan rilis tadi pagi, sekitar 1.400 TPS berpotensi melakukan PSU (pemungutan suara ulang),” kata anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty saat ditemui di Hotel Arya Duta, Jakarta Pusat, Kamis, 15 Februari 2024.

Namun, lanjut Loly, kemungkinan dilakukan PSU sedang didalami. “Saat ini masih berproses,” ujarnya.

Selain itu, Bawaslu juga mendapatkan informasi, proses penghitungan suara masih banyak yang belum selesai dan masih dalam proses penyelesaian.

Sedangkan soal pelanggaran dalam Pemilu 2024, Loly memastikan Bawaslu akan mengecek jumlahnya. Kata dia, angka jumlah pelanggaran masih dinamis.

“Angkanya terus bergerak berkenaan dengan pelanggaran,” jelasnya.

Dia mengatakan, Bawaslu juga sedang mendalami peristiwa viral yang terkait dengan Pemilu 2024.

Di sisi lain, ungkap Loly, Bawaslu menemukan data 80.000 pemilih dalam satu TPS di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Padahal, berdasarkan ketentuan maksimal 300 pemilih dalam satu TPS.

“Bahkan ada yang 80.000 pemilih di satu TPS dari hasil Sirekap. Ini kan tidak mungkin dan sedang kami cek,” ujar Lolly. (*)

“Kita akan panggil panitianya,” kata Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, Senin 20 November 2023.

Padahal kata dia, kepala desa dilarang dilibatkan dalam proses kampanye.

Kepala maupun perangkat desa juga dilarang menyatakan dukungan terhadap kandidat mana pun.

Namun dia belum mau ambil kesimpulan atas peristiwa ribuan kepala desa deklarasi dukung Prabowo dan Gibran.

Menurutnya, Bawaslu harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

“Kades dilarang untuk dilibatkan dalam kampanye,” ucapnya.

JAKARTA, Eranasional.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI ungkap data 4 jutaan pemilih potensial tidak terekam dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah ditetapkan KPU RI.

Jumlah tersebut merupakan warga yang belum melakukan perekaman e-KTP dan juga pemilih yang akan berumur 17 tahun pada 14 Februari 2024, saat Pemilu 2024 dilangsungkan.

Untuk hal ini, Bawaslu menyarankan KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam menyinkronkan data pemilih tanpa KTP elektronik.

“KPU melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk sinkronisasi data pemilih non-KTP elektronik yang ditemukan Bawaslu sebanyak 4.005.275 orang,” ungkap anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty, dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, 3 Juli 2023.

Menurut Lolly, 4.005.275 pemilih potensial itu tetap dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara Pemilu 2024 yang jatuh pada 14 Februari 2024.

JAKARTA, Eranasional.com –  Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengapresiasi kinerja Polri selama tahun 2022. Bagja mengajak Polri untuk bersama-sama mengawal Pemilu 2024 mendatang.

Bagja mengatakan, sinergitas Bawaslu dan Polri sudah terlaksana dari berbagai hal. Salah satunya kerjasama dengan Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri merumuskan indeks kerawanan Pemilu.

“Kami berterima kasih kepada polisi dalam hal bersama Bawaslu banyak hal yang sudah dilakukan. Pertama tetap membina penyelenggaraan pidana Pemilu, kemudian kami juga bekerjasama dengan teman-teman Baintelkam tentang indeks kerawanan Pemilu yang sudah kami luncurkan,” kata Ketua Bawaslu RI Bagja di Mabes Polri, Sabtu kemarin (31/12/2022).

Bagja menjelaskan, tahun 2023 mendatang akan diluncurkan indeks kerawanan pemilu berdasarkan isu, baik independensi Pemilu maupun politisasi SARA. Bagja berharap Bawaslu dan Polri bisa terus bekerjasama dalam mengawal Pemilu 2024 nantinya.

“Dan tahun depan ada indeks kerawanan pemilu berdasarkan isu. Isu pertama adalah penyelenggara pemilu yang independen kemudian isu. Kedua politisasi SARA melalui media sosial. Ini yang akan kami keluarkan pada tahun depan. Tahun ini sudah dikeluarkan indeks kerawanan seluruhnya,” ujarnya.

“Kami harapkan kami bisa tetap bisa bekerjasama bahkan sampai saat seleksi rekrutmen Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota kami bekerjasama dengan kepolisian,” imbuhnya.

Ketua Bawaslu RI ini juga menyoroti kasus pemilu 2019 yang menelan korban jiwa, termasuk anggota Polri. Dia berharap kasus yang terjadi pada Pemilu 2019 Tak terulang kembali.

“Kita tentu tidak melupakan bahwa rekan-rekan polisi yang berpulang pada tahun 2022 dan ada juga yang 2019 yang lalu yang bekerjasama bahu-membahu bersama penyelenggara pemilu ikut serta mengamankan dan mensukseskan pemilu 2019 yang itu kemungkinan tidak banyak didengar orang. Bahwa ada sekitar 25 atau 26 personel polisi yang meninggal dunia pada 2019 bersama teman-teman penyelenggara Pemilu,” jelasnya.

“Jadi seluruh KPU, polisi bahu-membahu dalam menyelenggarakan Pemilu di tahun 2019 yang lalu, dan kami berharap akan sampai juga pada tahun 2024,” imbuhnya melansir detikcom, Minggu (1/1/2023). **