Bawaslu Jakpus menyatakan Gibran telah terbukti melanggar Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) karena membagi-bagikan susu secara gratis kepada masyarakat di arena Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Beberapa waktu lalu, saat ditanya hal itu, Heru Budi melengos, terkesan enggan menanggapi.

“Pak, soal sanksi yang diberikan kepada Gibran di CFD bagaimana?” tanya awak media kepada Heru di sela acara pembagian sertifikat rumah kepada warga di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Januari 2024.

Mendapat pertanyaan itu, Heru Budi hanya menghela napas panjang. Dia lalu membuang muka saat pertanyaan yang sama kembali ditanyakan.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa kegiatan Gibran membagi-bagikan susu di area CFD sebagai pelanggaran Pergub Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Temuan pelanggaran itu diteruskan Bawaslu Jakpus ke Pemprov DKI Jakarta, untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

Menanggapi itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menduga Pemprov DKI memang sengaja mengulur-ulur waktu untuk memberikan sanksi kepada Gibran.

“Dalam kasus ini ada kesengajaan. Kalau saya melihatnya ada upaya mengaburkan persoalan ini,” kata Trubus, Rabu, 23 Januari 2024.

Menurut Trubus, kurang responsifnya para pejabat di lingkungan Pemprov DKI, tidak terlepas karena sosok Gibran yang merupakan putra Presiden Jokowi.

Sementara itu, pakar mikro ekspresi Kirdi Putra mengatakan, bungkamnya Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono mencurigai ada hal yang ditutup-tutupi dalam kasus Gibran ini.

“Saya melihat, dalam persoalan ini Heru Budi memilih no comment. Dengan tidak menjawab, sama saja dia menutup-nutupi masalah,” ujar Kirdi.

Kirdi berkeyakinan, Heru Budi menutupi itu karena sosok Gibran yang adalah putra sulung Presiden Jokowi.

“Apalagi, Heru Budi menjadi Pj Gubernur DKI Jakarta karena ditunjuk oleh Jokowi,” pungkasnya. (*)

Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey menjelaskan bahwa kegiatan Gibran itu melanggar Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

“Bawaslu Jakpus merekomendasikan temuan adanya kegiatan pembagian susu oleh Gibran Rakabuming Raka kepada warga yang berada di wilayah car free day Jakarta Pusat sebagai pelanggaran hukum lainnya,” ucap Sonny Pangkey, panggilan akrabnya, dalam keterangan tertulis, Kamis, 4 Januari 2024.

Dia mengungkapkan, keputusan ini merupakan hasil kajian dalam rapat bersama antara Bawaslu Jakpus dengan Bawaslu DKI Jakarta, Rabu, 3 Desember malam.

Kata Sonny lagi, temuan pelanggaran tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Bawaslu DKI Jakarta untuk disampaikan ke Pemprov DKI Jakarta dan ditindaklanjuti.

“Diteruskan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta untuk disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Sonny.

Untuk diketahui, Bawaslu Jakpus memanggil Gibran untuk diperiksa terkait kegiatannya bagi-bagi susu di CFD Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Sebelum memeriksa Gibran, Bawaslu Jakpus memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani dan dua kader PAN, yakni Sigit Purnomo alias Pasha dan Surya Utama alias Uya Kuya.

Mereka bertiga diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta yang berlangsung pada 3 Desember 2023.

Kegiatan ini kemudian masuk daftar temuan pelanggaran Bawaslu Jakpus untuk selanjutnya diselidiki.

Gibran sendiri membantah dirinya berkampanye di area CFD Jakarta. Menurut dia, tidak ada alat peraga kampanye (APK) digunakan ataupun ajakan untuk mencoblos.

“Enggak ada alat peraga kampanye. Kami enggak mengajak untuk mencoblos,” ucap putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.

Wali Kota Solo ini mengaku hanya membagikan susu gratis di lokasi CFD karena ada banyak warga di sana.

Meski demikian, Gibran mengakui bahwa pembagian susu secara gratis merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

“Bagi-bagi susu kan salah satu program dari kami. Ada program makan siang gratis juga,” tutur Gibran. (*)

Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tiba di kantor Bawaslu Jakpus sekitar pukul 13.40 WIB.

Dia dimintai klarifikasinya soal kegiatan bagi-bagi susu di area Car Free Day (CFD) Bundaran Hotel Indonesia pada awal Desember 2023 lalu yang diindikasikan merupakan pelanggaran pemilu.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) prabowo-Gibran, Habiburokhman mengatakan Gibran hadir meski surat pemanggilan yang dilayangkan Bawaslu Jakpus terhadap dirinya sebenarnya tidak layak dan salah ketik.

“Surat pertama yang dilayangkan Bawaslu terdapat kesalahan pengetikan tanggal, yang seharusnya 2 Januari 2024, menjadi 2 Januari 2023.  Oleh karena itu, Mas Gibran tidak memenuhi panggilan tersebut,” jelas Habiburokhman.

Lalu, Bawaslu Jakpus kembali melayangkan panggilan kedua, namun dinilai tidak layak memenuhi syarat 1×24 jam.

“Surat kedua itu diterima hari Selasa, 2 Januari 2024  pukul 17.35 WIB,” ujarnya.

Habiburokhman membenarkan, Wali Kota Solo tersebut dimintai keterangannya terkait kegiatan bagi-bagi susu di area CFD Bundaran HI.

Lanjutnya, Gibran diperiksa karena ada yang melaporkannya ke Bawaslu RI.

Namun, oleh Bawaslu RI laporan itu tidak ditindaklanjuti karena tidak ditemukan unsur tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis di CFD Bundaran HI.

“Status laporan disebutkan tidak ditindaklanjuti. Alasannya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pemilu dengan terlapor Mas Gibran,” tegasnya.

Makanya, dia heran Bawaslu Jakpus memanggil Gibran, padahal Bawaslu RI sudah menyatakan tidak ada tindak pidana pemilu dalam kegiatan bagi-bagi susu gratis. (*)

Bawaslu Jakarta Pusat menyatakan akan memanggil putra sulung Presiden Jokowi tersebut pada Selasa, 2 Desember 2024.

“Saya ngikut aja. Kalau dipanggil saya datang,” kata Gibran di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, Senin, 1 Januari 2024.

Namun, Gibran mengaku dirinya belum mendapat panggilan resmi dari Bawaslu. Dia akan mengecek apakah panggilan tersebut ada.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo mengatakan Bawaslu Jakarta Pusat tengah mengkaji secara mendalam dan komprehensif setelah Bawaslu RI menyampaikan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya.

Karena itu, Bawaslu Jakarta Pusat merasa perlu meminta keterangan dari Gibran.

“Nah fakta baru itu akan mengarah meminta keterangan kepada aktor utamanya, termasuk Gibran Rakabuming Raka,” kata Benny, Sabtu, 30 Desember 2023.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jakarta Pusat Christian Nelson Pangkey mengonfirmasi bahwa Gibran akan dipanggil pada hari Selasa, 2 Januari 2024.

“Tidak mungkin kami memanggilnya di hari libur. Hari Selasa, 2 Januari 2024,” kata Christian. (*)

Hal ini yang menjadi alasan bagi Bawaslu Jakpus belum memutus perkara dugaan pelanggaran pemilu tersebut.

Ketua Bawaslu Jakpus Christian Nelson mengatakan pihaknya akan mengkaji dan menganalisa temuan baru itu lebih mendetail.

Namun, dia tidak menyebutkan data dan fakta baru yang dimaksud, dengan alasan akan mengkaji lebih mendetail terlebih dahulu.

“Kami belum berani mempublikasikan hal yang kurang mendetail. Karena kami juga menjaga dan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam menyampaikan keputusan publik terkait dengan status hukum,” kata Christian Nelson, Jumat, 29 Desember 2023 malam.

Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakpus Dimas Trianto berharap data atau fakta baru yang ditemukan itu tidak akan bermuara pada pelanggaran pidana.

Meski begitu, lanjut Dimas, fakta dan data baru itu akan menjadi pertimbangan kembali untuk memanggil Gibran setelah dikaji lebih mendalam.

Pelanggaran yang dimaksud adalah Gibran membagi-bagikan susu secadra gratis di area Car Free Day (CFD) yang berada di wilayah Jakarta Pusat.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakpus Dimas Triyanto mengatakan seharusnya Ketua DPW PAN Jakarta tersebut menjalani pemeriksaan pada hari Kamis, 21 Desember 2023 siang.

Namun, Eko Patrio tidak hadir ke kantor Bawaslu Jakpus dengan alasan sakit. Padahal itu panggilan yang kedua.

“Untuk Eko Patrio karena sudah dua kali panggilan tidak hadir, kami rasa cukup klarifikasi dari Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, Surya Utama alias Uya Kuya, dan Zita saja dalam membuat kajian nanti,” kata Dimas saat dikonfirmasi, Selasa, 26 Desember 2023.

Menurut Dimas, klarifikasi yang disampaikan Pasha Ungu, Uya Kuya, dan Zita dirasa sudah cukup dan bisa mewakili keterangan Eko Patrio.

Dengan begitu, selanjutnya Bawaslu Jakpus akan meminta keterangan dari Gibran, untuk melengkapi bahan penyelidikan.

“Kemungkinan kami akan mengundang Gibran saja. Sekarang sedang dipersiapkan, kemungkinan Rabu, 27 Desember besok akan kami kirim surat pemanggilannya,” ucap Dimas.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Jakpus Christian Nelson Pangkey atau Sonny Pangkey mengatakan Eko Patrio, Pasha Ungu, Uya Kuya, dan Zita diketahui ikut hadir saat Gibran membagi-bagikan susu di area CFD Jakarta.

“Intinya mendalami dan menindaklanjuti suatu laporan atau temuan, ada tahapan klarifikasi yang kami lakukan untuk memperjelas duduk perkara yang ada, sehingga dari hasil klarifikasi, kami mendapat poin-poin penting,” jelas Sonny.

Untuk diketahui, larangan kegiatan politik di area CFD tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).

Saat ditanya soal pelanggaran kampanye yang dilakukan dirinya di area CFD Jakarta, Gibran.

“Enggak ada alat peraga kampanye (APK) yang kami gunakan. Kami juga enggak mengajak untuk mencoblos,” kata Gibran.

Namun dia mengaku membagi-bagikan susu secara gratis di lokasi Car Free Day Jakarta karena ada banyak warga di sana.

Meski demikian, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama capres Prabowo Subianto.

“Selain susu gratis, ada juga program makan siang gratis,” ucap Gibran. (*)