“Saya melihat sendiri bagaimana progres pembangunannya berjalan dengan sangat baik. Kementerian ATR/BPN mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Otorita IKN, mulai dari pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) hingga tahap pembangunan kawasan yudikatif dan legislatif. Semoga semua berjalan sesuai rencana,” ujar Wamen Ossy.

Dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap pembangunan IKN tidak hanya pada tahap koordinasi, tetapi juga menyentuh dasar utama pembangunan kota, yaitu ketersediaan tanah dan kepastian tata ruangnya.

“Secara fondasi, Kementerian ATR/BPN sedari pembangunan awal di tahun 2020, sudah berperan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan IKN. Lalu, juga dalam hal penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) IKN,” terang Wamen Ossy.

Hingga November 2025, Kementerian ATR/BPN telah menuntaskan 13 paket pengadaan tanah untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN. Ke-13 paket itu meliputi pengadaan tanah untuk tempat pengolahan sampah terpadu IKN, dermaga logistik, bendungan Sepaku, intake sungai Sepaku, duplikasi jembatan Pulau Balang, sistem pengelolaan air minum, hingga jalan bebas hambatan.

Sedangkan dalam aspek tata ruang di IKN, saat ini sudah tuntas sembilan RDTR, yang mana RDTR itu sudah siap diintegrasikan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Dalam rapat koordinasi ini, Kepala Otorita IKN, Muhammad Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa arah pembangunan IKN tahap kedua sudah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah. Dengan peraturan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan prasarana dan sarana fisik dalam rangka IKN menjadi Ibu Kota Politik pada 2028.

“Indikatornya itu mulai dari terbangunnya KIPP IKN sebanyak 800-850 hektare; pembangunan gedung mencapai 20%; pembangunan hunian mencapai 50%; ketersediaan sarana dan prasarana dasar sebesar 50%; lalu, indeks aksesibilitas dan konektivitas menjadi 0,74%,” jelas Kepala OIKN.

Dengan rapat koordinasi ini, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memonitor pembangunan IKN agar berjalan baik dan tuntas. Sebagai informasi, rapat ini merupakan Rapat Kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama Otorita IKN dan sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian ATR/BPN.

Presiden menilai desain sebelumnya, hasil sayembara pada era pemerintahan sebelumnya, masih kurang megah dan perlu diubah agar lebih “grande.”

Instruksi ini disampaikan usai rapat terbatas pengembangan IKN di Istana Kepresidenan pada 21 Januari 2025 lalu.

Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa tim khusus dari Kementerian PUPR dan Otorita IKN akan segera dibentuk untuk melakukan perancangan ulang.

“Beliau (Presiden Prabowo) minta agar desain gedung legislatif dan yudikatif di-review. Arahan ini untuk memastikan bahwa desain tersebut mencerminkan kebesaran negara,” kata Basuki dalam konferensi pers, Jumat, 24 Januari 2025.

Basuki menjelaskan, Presiden menginginkan rancangan yang lebih monumental, melampaui desain hasil sayembara sebelumnya.

“Desain yang ada dulu bagus, tapi dirasa kurang ‘rengreng.’ Beliau ingin gedung-gedung ini lebih megah, mencerminkan kebesaran bangsa,” imbuhnya.

Perubahan desain ini akan difokuskan pada bangunan instansi legislatif dan yudikatif, seperti Gedung DPR/MPR, Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Agung. Sementara, rancangan gedung eksekutif tidak akan diubah, karena sudah memasuki tahap detail design.

“Basic design gedung legislatif dan yudikatif saat ini baru tahap awal. Belum ada detail design. Nantinya, desain baru akan dilelang untuk konsep design and build,” ujar Basuki.

Presiden Prabowo menargetkan IKN siap menjadi ibu kota politik pada 2028. Oleh karena itu, seluruh fasilitas instansi legislatif dan yudikatif harus rampung sebelum tenggat waktu tersebut.

Untuk mendukung target ini, Presiden juga telah merestui anggaran tambahan sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun ke depan.

Proyek ini menjadi bagian dari visi besar Prabowo untuk menjadikan IKN sebagai simbol kekuatan politik dan kebanggaan nasional.

“Presiden ingin IKN tidak hanya menjadi ibu kota administratif, tetapi juga simbol megah dari kebesaran negara kita,” tutup Basuki. []

Mulai hari ini, Prabowo memberi pembekalan selama dua hari kepada seluruh calon menteri, calon menteri hingga kepala badan Hambalang, Bogor, Jawa Barat sebelum pelantikan.

Dari sekian banyak calon menteri, terdapat 10 menteri ekonomi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan masuk kabinet Prabowo-Gibran.

Mereka adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Agraria Tata Ruang (ATR) /Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri BUMN Erick Thohir.

Dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani.

Namun ada beberapa menteri ekonomi Jokowi yang tidak masuk kabinet Prabowo-Gibran karena tidak dipanggil.

Siapa saja mereka? berikut daftarnya:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

3. Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki

4. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi

5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

6. Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. []

Hal ini dibenarkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono yang menyebut rencananya akan menjadi hunian ASN hingga aktivitas komersial sedang disiapkan.

“Jadi sejak setelah selesai dipakai untuk rumah sakit darurat Covid-19, kita memelihara terus dan sekarang akan difungsikan. Kemarin kami Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan dan saya melakukan rapat untuk dikeluarkan Inpresnya terkait pemanfaatan (Wisma Atlet) ke depan,” kata Basuki di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Menurut dia, penyusunan Inpres tersebut sedang dikaji oleh Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). “Mungkin nanti hasilnya yang penting ada (aktivitas) komersialnya, ada ASN-nya,” ucap Basuki.

Sebagai informasi, Pemerintah membahas pemanfaatan Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta Utara, setelah selesai digunakan sebagai rumah sakit darurat saat pandemi Covid-19 pada beberapa waktu lalu.

Pembahasan dilakukan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta.

Mensesneg Pratikno mengatakan pasca-pandemi Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran digunakan untuk berbagai keperluan, sehingga diperlukan kebijakan untuk menentukan penggunaannya secara permanen ke depan.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa Wisma Atlet dulu dibangun dalam rangka Asian Games, kemudian saat Covid-19 dijadikan sebagai tempat untuk rumah sakit darurat dan isolasi.

Karena saat ini pandemi sudah selesai sehingga perlu sebuah kebijakan agar Wisma Atlet sebagai aset negara tidak hanya menjadi tambahan biaya saja.

Menurut Sri Mulyani, Wisma Atlet ke depan akan digunakan untuk aktivitas komersial, perumahan aparatur sipil negara (ASN) juga sebagai lokasi event-event nasional.

Basuki mengatakan, saat ini sudah dibangun lebih dari 30 embung di IKN yang akan memiliki fungsi utama untuk konservasi air.

“Embung juga dapat mempengaruhi iklim mikro di IKN, karena itu kita perlu terus membangun embung-embung lainnya hingga 60 unit,” ujarnya.

Menurut Basuki, pembangunan embung juga sejalan dengan konsep smart forest city yang mempertahankan 70 persen area hijau tak terbangun.

“Kalau sore kita bisa duduk-duduk di Embung A ini sambil melihat Istana Garuda dan Istana Negara, serta kantor-kantor Kemenko yang akan selesai dalam waktu dekat,” kata Menteri Basuki.

Embung A memiliki tampungan 66.000 m3 dan menjadi bagian dari area Sumbu Kebangsaan dekat dengan Istana Negara dan Istana Garuda. Embung juga dilengkapi dengan pedestrian, amphiteater, jogging track, hingga ruang publik.

Pada ujung embung terlihat kawasan perbukitan hijau di balik bilah sayap garuda pada Istana Garuda. Jalur jogging track yang menjadi akses pelintas di kawasan embung, termasuk jembatan kayu yang kokoh. Tampak 6 ekor angsa bermain di tepi embung.

Embung A dibangun mulai Desember 2022 hingga 2024, sebagai salah satu dari 13 embung lainnya.

Adapun nilai kontrak untuk pembangunan 14 embung tersebut adalah sebesar Rp 484 miliar dengan kontraktor pelaksana PT. Brantas Abipraya.

Pembangunan Embung KIPP juga menerapkan konsep Smart Water Management System dalam perawatan area terbuka hijau dengan penyiraman otomatis (Sprinkler) yang beroperasi menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kadar air tanah, suhu, kelembaban dan ph tanah.

Selain itu, guna menjaga kualitas air pada embung terdapat bangunan pendukung berupa sediment trap untuk mengendalikan jumlah sedimen yang masuk kedalam embung.

Adanya Embung KIPP ini nantinya selain menjadi infrastruktur konservasi air dan dapat memperindah KIPP, embung ini juga berfungsi menyediakan air baku untuk keperluan non air minum, menurunkan suhu di sekitar KIPP dan dapat menjadi ruang rekreasi publik. []

Basuki menyatakan pasokan air, listrik, dan jaringan internet telah siap digunakan saat perayaan hari kemerdekaan.

“Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus),” kata Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024), dikutip dari Antara.

Dia mengatakan beberapa bangunan Kementerian Koordinator di IKN juga akan beroperasi, menyediakan fasilitas untuk Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), petugas upacara, dan tamu undangan.

Hotel Nusantara dengan kapasitas 190 kamar, kata dia, akan tersedia untuk akomodasi.

Terkait infrastruktur transportasi, Basuki mengatakan pembangunan jalan tol menuju IKN saat ini baru mencapai Pulau Balang.

Dia menambahkan, pembebasan lahan untuk Seksi 6A dan 6B baru bisa diselesaikan sehingga pekerjaan konstruksi kini bisa dimulai.

“Sekarang sedang bekerja, makanya (pembangunan tol) baru sampai Pulau Balang,” papar dia.

Pembangunan bandara IKN dengan landasan pacu sepanjang 2.200 meter sedang diupayakan untuk selesai tepat waktu.

Namun, Basuki mengakui hujan menjadi tantangan utama, dengan hanya 8 hari cerah dari 30 hari bulan lalu.

Langkah-langkah khusus seperti penggunaan tenda untuk pengaspalan telah diterapkan untuk mengatasi kendala ini.

“Masalah di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang, selebihnya hujan. Sekarang kita mengaspal pun memakai tenda, kita gunakan upaya-upaya,” terangnya.

Sebagai bagian dari persiapan upacara, Menteri PUPR mengumumkan penghentian sementara kegiatan pembangunan luar ruang di IKN mulai 10 Agustus 2024 untuk membersihkan jalan-jalan. Pekerjaan interior akan tetap berlanjut selama periode ini. []

Berdasarkan anggaran tersebut, fokus program TA 2025 akan diprioritaskan sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yaitu “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Menteri Basuki mengatakan arah pembangunan pada RKP tahun 2025 terdiri dari SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif, infrastruktur berkualitas untuk peningkatan produktivitas, serta ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

“Kebijakan belanja bidang infrastruktur pada TA 2025 meliputi pemerataan pembangunan Infrastruktur dasar dan ekonomi, mendukung pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN, serta mendorong skema pembiayaan kreatif dan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk meningkatkan peran badan usaha,” katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI, Kamis 6 Juni 2024.

Rincian rencana kegiatan Kementerian PUPR tahun 2025 per unit organisasi yaitu untuk bidang Sumber Daya Air sebesar Rp 26,53 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain pembangunan 12 unit bendungan lanjutan, pembangunan irigasi seluas 2.000 hektar.

Rehabilitasi dan peningkatan irigasi seluas 15.000 hektar, pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai (32,5 km), dan pembangunan prasarana air baku dengan kapasitas 1,5 m3/detik.

Untuk bidang Bina Marga sebesar Rp 32,31 triliun dengan kegiatan prioritas antara lain peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan sepanjang 26 km.

Pembangunan jalan sepanjang 291 km, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 2.064 m, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan sepanjang 324 m, peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 558 km.

Kemudian preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 107.259 m, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, preservasi rutin jembatan nasional sepanjang 548.513 m.

Revitalisasi drainase serta padat karya, serta dukungan IKN (pembangunan jalan di dalam KIPP, Jalan Tol IKN, Jembatan Pulau Balang).

Kemudian kegiatan prioritas bidang Cipta Karya sebesar Rp 10,48 triliun antara lain pembangunan dan peningkatan SPAM sebesar 773 Liter/detik, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk layanan 3.200 KK.

Pengembangan kawasan permukiman seluas 110,7 Ha, pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 8.300 m2, pengembangan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 10 kawasan.

Pembangunan bangunan gedung dan penataan kawasan IKN sebanyak 17 kawasan, rehabilitasi dan renovasi sekolah/madrasah sebanyak 56 unit, serta dukungan teknis lainnya.

Selanjutnya pada bidang Perumahan sebesar Rp4,53 triliun antara lain pembangunan Rumah Susun, pembangunan Rumah Khusus, pembangunan PSU, dan pembangunan rumah swadaya skema BSPS.

Anggaran sebesar Rp 1,77 triliun juga dialokasikan untuk kegiatan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya. []

“Itu saya nggak mau komentar karena sudah banyak komentarnya,” kata Basuki yang juga Ketua Komite BP Tapera di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/6/2024).

Dia mengatakan, dalam konferensi pers yang dilakukan di Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu lalu, sudah dijelaskan mengenai program ini.

“Banyak sekali memang. Tapi saya kira sudah cukup penjelasannya ada dari KSP dan dari mana-mana,” ujar Basuki.

Diaa juga enggan berkomentar mengenai banyaknya kritik terhadap penyelenggaraan program Tapera. “Ya nanti kita ikuti saja prosesnya,” sambungnya.

Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengadakan jumpa pers Program Tapera bersama pihak-pihak terkait, Jumat (31/5/2024).

Moeldoko menjelaskan program ini akan terus dilakukan meski ada beberapa penolakan dari pekerja hingga pengusaha.

“Kesimpulan saya bahwa Tapera ini tidak akan ditunda, wong memang belum dijalankan,” ujarnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu antara lain Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, Dirjen PHI & Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Jasmi, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kemen PUPR Herry Trisaputra Zuna, dan Direktur Sistem Manajemen Investasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Saiful Islam.

Dalam rapat kerja bersama Menteri PUPR di Jakarta, Senin (1/4/2204) dikutip Antara, Ketua Komisi V DPR Lasarus, mengatakan Basuki pantas kembali menjabat menteri karena sudah paham terkait tugas Kementerian PUPR.

“Mudah-mudahan Pak Basuki masih berkenan menjadi menteri kalau Partai Gerindra mau melamarnya. Dengan senang hati kami di sini (Komisi V) dengan Pak Bas (Basuki) karena Pak Bas sudah paham,” kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR ini.

Harapan serupa juga disampaikan anggota Fraksi Partai Demokrat Irwan. Dia mengapresiasi kinerja Basuki dalam 10 tahun ke belakang, termasuk dalam menyelesaikan 13 proyek strategis nasional (PSN) pada 2023. “Saya doakan Pak Basuki juga bisa terus berkontribusi membangun bangsa ini dengan masuk Kabinet Indonesia Maju berikutnya,” ucap Irwan.

Dalam rapat tersebut, Basuki melaporkan kementeriannya telah menyelesaikan 13 PSN selama 2023 untuk memperkuat infrastruktur nasional.

Sebanyak 13 PSN telah selesai, yaitu enam proyek bendungan, empat proyek jalan tol, satu proyek sistem penyediaan air minum (SPAM), satu proyek rumah susun (rusun), dan satu proyek bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS).

Olehnya itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menginstruksikan seluruh balai Kementerian PUPR di wilayah Indonesia siaga menghadapi peralihan musim.

Dia melarang semua kepala balai untuk bepergian,dan menginstruksikan siaga mengantisipasi potensi cuaca ekstrem selama periode pancaroba.

“Semua balai kami di seluruh Indonesia tidak boleh ada yang ke Jakarta, kecuali atas seizin Menteri PUPR. Karena kita semua siap siaga untuk menghadapi musim pancaroba,” kata Basuki di Jakarta, Selasa, 12 Maret 2024

Menurutnya, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menghadapi musim pancaroba tersebut.

“Saya kira semua wilayah di Indonesia menjadi prioritas saya, berkoordinasi dengan BMKG. BMKG selalu memberikan warning-warning,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, BMKG mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi terjadinya cuaca ekstrem selama periode pancaroba yang diprakirakan berlangsung pada bulan Maret hingga April 2024.

Selama periode pancaroba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrem seperti hujan lebat dalam durasi singkat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang, angin puting beliung, dan fenomena hujan es.

Dalam kunjungannya Menteri PUPR kerahkan sebanyak 22 unit truk pompa air dari DKI Jakarta, Jawa Barat hingga sejumlah daerah di Jateng/DIY untuk memaksimalkan penyedotan air banjir di permukiman hingga jalan pantura agar kembali dapat dilalui.

Perihal tersebut dikatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sesaat meninjau langsung di lokasi terdampak banjir di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah pada Kamis (15/2/2024) siang.

Dengan langsung menuju lokasi titik penyedotan genangan air, Basuki menyebut dalam mengatasi banjir di wilayah tersebut pihaknya memaksimalkan sebanyak mungkin truk pompa air dikerahkan di Demak agar banjir segera surut.

Menteri yang gemar fotografi itu menepis dengan tegas isu tersebut. Dia menegaskan isu mundur tersebut sudah lewat.

“Halah itu udah lewat, besok udah nyoblos,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa, 13 Februari 2024.

Isu mundurnya Basuki dari Kabinet Jokowi berhembus beberapa waktu lalu. Ia diisukan mundur bersama Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Isu mundurnya semakin kencang karena Basuki menghadap Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Saya kan kerja terus. Perintahnya begitu kan? lanjut sampai akhir jabatan 2024,” ujarnya.

Dia pun membeberkan penyebab tidak mendampingi Presiden Jokowi saat meresmikan beberapa proyek di indonesia. Dia mengatakan sedang kunjungan kerja ke luar negeri.

Tak terkecuali Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

Dia juga disebut-sebut mundur dari Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pria yang akrab disapa Pak Bas itu merespons kabar yang sangat liar beredar tersebut.

Saat ditanya kebenaran berita tersebut, Pak Bas hanya tertawa.

“Wah, kabar dari mana,” jawab pak Bas.

Dia tak banyak berkomentar. Dia juga tidak mengiyakan maupun menapik isu tersebut.

Sejumlah kalangan menyebut, isu sejumlah menteri mundur disebabkan Jokowi lebih condong mendukung Prabowo di Pilpres 2024.

Sindiran Jokowi diyakini ditujukan kepada capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang notabenenya merupakan mantan Gubernur Jawa Tengah.

Jokowi menegaskan bahwa pemerintah pusat telah berkali-kali menggelontorkan dana untuk mengaspal jalan tersebut. Namun hasilnya tetap cepat rusak.

“Kita cek pembangunan perbaikan jalan Solo-Purwodadi yang sudah bertahun-tahun enggak pernah beres-beres,” kata Jokowi di Grobogan, Selasa, 23 Januari 2024.

Sebagai informasi, Presiden Jokowi berkunjungan ke Grobogan dalam rangka pembagian sertifikat kepada masyarakat, juga meninjau perbaikan jalan Solo-Purwodadi.

Kata Jokowi, tanah di lokasi itu terus bergerak. Hal itu mengakibatkan jalan aspal yang dibangun cepat rusak.

Karena itu, Jokowi menyatakan dirinya mengambil langkah membangun jalan beton di Solo-Purwodadi.

Menurut dia, penggunaan beton memang lebih mahal jika dibandingkan aspal, tetapi ketahanan sangat baik dan tahan lama. Dia tidak ingin aktivitas masyarakat terganggu karena jalanan rusak.

“Setebal 25 cm pakai rigid beton. Tadi kita coba mulus. Mugi-mugi boten rusak melih (semoga tidak rusak lagi). Sudah dibeton setebal ini, masak mau rusak lagi,” ujarnya.

Dia pun mengapresiasi hasil kerja Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Jokowi terkesan dengan perbaikan jalan di Jawa Tengah yang diambil alih Kementerian PUPR.

“Yang di sana enggak ada yang terima kasih. Saya yang mewakili, terima kasih, Pak Basuki,” sindir Jokowi.

Mendengar itu, Menteri Basuki pun berdiri dan melepas topinya. Ia membungkuk seraya memberi hormat kepada Presiden Jokowi. (*)

Sambil tertawa, Jokowi menanya balik, dari mana kabar tersebut.

“Kabar dari siapa itu?” tanya Jokowi saat ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu, 20 Januari 2024.

Jokowi memastikan para menteri tetap bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kata dia, hampir setiap hari sejumlah menteri datang ke Istana Negara untuk mengikuti rapat membahas beragam persoalan bersama dirinya, salah satunya membahas percepatan digitalisasi pemerintahan pada rapat paripurna pekan lalu.

“Setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari rapat internal dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri,” ujar Jokowi.

Meski begitu, Jokowi tidak menampik isu mundurnya sejumlah menteri ada kaitannya dengan Pemilu 2024.

“Ya namanya bulan politik, tahun politik, semua hal berkaitan dengan hal-hal yang bersifat politik. Tapi, kita kerja seperti biasa kok,” imbuhnya.

Isu mundurnya sejumlah menteri pertama kali diangkat oleh pengamat ekonomi Faisal Basri.

Kata Faisal, sejumlah menteri akan mengundurkan diri karena kecewa terhadap sikap Presiden Jokowi yang dianggap tidak netral pada Pilpres 2024.

Faisal pun mendorong Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Pramono Anung dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono agar mengundurkan diri.

“Ayo kita sama-sama bujuk Ibu Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lainnya untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Ibu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pak Pramono Anung sudah gagap. Kan PDIP kalauvbelain Jokowi terus pusing,” ucap Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu, 13 Januari 2024.

Belakangan Faisal Basri mengklarifikasi bahwa dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki Hadimuljono untuk mundur dari kabinet.

Maksudnya, lanjut Faisal Basri, masyarakat memberikan desakan sehingga para menteri benar-benar mundur.

“Saya enggak mendesak secara langsung. Saya disclaimer, saya tidak berhubungan langsung dengan menteri-menteri yang saya sebutkan namanya. Saya juga jaga jarak dengan mereka,” jelas Faisal.

“Tapi, saya kenal Ibu Sri Mulyani. Dia punya integritas dan saya yakin dia pun resah (dengan sikap Jokowi). Jadi bibit-bibitnya sudah terlihat,” tuturnya.

Menurut Faisal, saat ini para menteri sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. (*)