Kata Hasto, sebenarnya tujuan Presiden Jokowi datang ke Bali sangat baik, yaitu mengumpulkan pejabat daerah untuk memberikan berbagai pengarahan agar  dapat menjalankan tugas dengan baik.

“Tetapi di waktu yang bersamaan terjadi kejadian yang menurut kami tidak perlu dilakukan, terjadinya politik diskriminasi,” kata Hasto di Jakarta, Rabu (1/11/2023).

Hasto menegaskan, demokrasi harus dihargai, salah satu caranya dengan membiarkan masyarakat menyampaikan ekspresinya yaitu memasang baliho capres-cawapres dan bendera partai. Menurut dia, penurunan baliho Ganjar-Mahfud di Bali telah mencederai keadilan.

Lebih mencurigakan lagi, lanjut Hasto, begitu baliho Ganjar-Mahfud, juga bendera-bendera PDIP diturunkan, muncul bendera partai lain.

“Setelah penurunan baliho Ganjar-Mahfud juga bendera PDIP, kok muncul bendera partai lain. Saya curiga, ini ada apa,” tukas Hasto.

Alasan Pencopotan Baliho dan Bendera

Kepala Satpol PP Bali, Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan pencopotan baliho Ganjar-Mahfud dan bendera-bendera PDIP atas perintah Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

“Sesuai dengan perintah Pak Pj Gubernur, saya diminta mencabuti atribut partai-partai politik di lokasi acara,” kata Dharmadi, Selasa (31/10).

Presiden Jokowi juga angkat bicara. Menurut dia, seharusnya pemerintah daerah setempat berkomunikasi dengan pengurus partai terkait.

“Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi tempat saya datang. Ini perlu saya sampaikan, bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemkot, pemerintah pusat, semua harus netral,” kata Jokowi, Rabu (1/11).

Jokowi menekankan seharusnya ada komunikasi terlebih antara pemerintah daerah dengan partai politik terkait jika ingin memindahkan atribut partai. Dia mengingatkan jangan sampai ada kesalahpahaman.

“Harus ada komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah, supaya tidak terjadi miskomunikasi,” saran Jokowi. (*)