“Kami akan melakukan klarifikas terduga, saksi dan pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui peristiwa tersebut,” kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio, Kamis, 1 Februari 2024.

Sulastio menjelaskan, pihaknya memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyelidiki dugaan politik uang tersebut.

“Hasil diskusi kemarin, kasus ini masih ditangani Bawaslu dengan waktu 2×7 hari kerja. Kami sedang memproses kajian untuk melengkapi bukti dan keterangan,” jelasnya.

Meski begitu, lanjut Sulastio, untuk menyelidiki kasus ni, pihaknya bekerja sama dengan Polres Depok dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok yang tergabung dlaam Sentra Gakkumdu.

Sentra Gakkumdu adalah sentra penegakkan hukum yang terdiri dari Bawaslu, polisi, dan kejaksaan negeri.

Dia menegaskan, jika terbukti membagi-bagikan uang saat kampanye, Haposan akan dijerat Pasal 280 ayat 1 huruf J, yang hukumannya diatur dalam Pasal 523 ayat (1) sampai dengan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Adapun bunyi dari Pasal 280 ayat 1 yakni, “Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu dilarang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung atau tidak langsung.”

Ancamannya, sanksi sesuai Pasal 523 yakni dipenjara paling malam dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta.

Sebuah video beredar di media social menampilkan Haposan sedang membagi-bagikan uang ke sejumlah ibu-ibu dalam agenda kampanye tersebut.

Ibu-ibu itu terlihat senang dan antusias saat menerima uang dari Haposan. (*)

Untuk diketahui, Gus Miftah membagi-bagikan uang kepada masyarakat di salah satu gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kamis, 28 Desember 2023.

Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Pamekasan, Suryadi mengatakan praktik bagi-bagi uang Gus Miftah diduga melanggar pasal 523 UU No. 7/2017 tentang Pemilu.

“Ancaman pidananya paling lama 2 tahun penjara atau denda paling banyak Rp24 juta,” kata Suryadi, Rabu, 3 Januari 2024.

Suryadi menyebutkan, Bawaslu Kabupaten Pamekasan akan meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang teridentifikasi dalam video yang viral tersebut. Di antaranya, Gus Miftah, pemilik gudang Haji Her dan pria yang mengibarkan kaus bergambar capres-cawapres nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Klarifikasi penting dilakukan oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang di dalamnya ada Bawaslu, unsur Polisi dan Kejaksaan,” jelasnya.

“Gakkumdu nanti yang akan menetapkan apakah benar terjadi pelanggaran atau tidak,” lanjut Suryadi. 

Video Gus Miftah bagi-bagi uang kepada ratusan orang di gudang tembakau di Desa Blumbungan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan viral di media sosial.

Dia membagikan uang ke warga masing-masing ada yang mendapatkan Rp50.000 hingga Rp100.000.

Dalam video yang lain di tempat yang sama, Gus Miftah menyampaikan pantun untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 mendatang.

Klarifikasi Gus Miftah

Menanggapi tuduhan melakukan politik uang, Gus Miftah mengatakan bahwa uang yang dirinya bagikan adalah milik Haji Her.

Kata Gus Miftah, Haji terbiasa membagikan uang kepada orang sebagai sedekah dan kali ini dirinya yang diminta untuk membagikan ke masyarakat. (*)