Ketua DPW Gerakan Rakyat Sulawesi Selatan (GRS Sulsel), Asri Tadda, menyoroti kondisi petani yang menurutnya tidak selalu dapat tergambarkan hanya melalui angka produksi, luas lahan maupun indikator statistik.

Dalam catatannya yang diterbitkan di website GRS Sulsel pada Kamis (24/9/2026), Asri menyebut Indonesia saat ini memiliki banyak indikator untuk mengukur sektor pertanian, mulai dari jumlah petani, luas lahan, produksi, produktivitas, harga hingga Nilai Tukar Petani (NTP).

Namun, menurut dia, banyaknya data belum otomatis menggambarkan kondisi riil kehidupan petani.

“Data seharusnya menjadi pintu masuk untuk memahami petani, bukan pengganti untuk memahami petani itu sendiri,” tulis Asri.

Asri juga menyoroti keberadaan jutaan petani gurem di Indonesia.

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2023 yang dikutip dalam catatannya, terdapat sekitar 27,8 juta petani pengguna lahan pertanian. Dari jumlah tersebut, sekitar 17,25 juta merupakan petani gurem atau petani yang mengusahakan lahan kurang dari 0,5 hektare.

Kondisi tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan penguasaan lahan di sektor pertanian.

Bagi petani dengan lahan terbatas, pendapatan dari usaha tani harus digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, mulai dari biaya produksi, pupuk, benih, pestisida, tenaga kerja dan transportasi hingga kebutuhan rumah tangga.

Asri menilai data petani gurem tidak cukup hanya dibaca sebagai angka statistik karena di baliknya terdapat keluarga yang menghadapi risiko gagal panen, utang usaha dan kebutuhan hidup sehari-hari.

NTP Naik Belum Tentu Petani Sejahtera

Persoalan kesejahteraan petani juga dikaitkan dengan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dalam catatan tersebut disebutkan NTP nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19 atau meningkat 1,05 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Kenaikan tersebut terjadi ketika indeks harga yang diterima petani meningkat 1,14 persen, sedangkan indeks harga yang dibayar petani naik 0,09 persen.

Meski demikian, Asri mengingatkan bahwa kenaikan NTP tidak serta-merta menjadi satu-satunya ukuran kesejahteraan petani.

Petani tetap harus memperhitungkan biaya pupuk, ongkos angkut, sewa lahan, upah buruh, cicilan serta kebutuhan keluarga.

Menurutnya, peningkatan produksi pangan juga belum otomatis berarti kesejahteraan petani meningkat.

Persoalan Lahan dan Konflik Agraria

Selain kesejahteraan, persoalan lahan menjadi perhatian dalam catatan tersebut.

Data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang dikutip Asri mencatat sedikitnya 341 konflik agraria terjadi di 33 provinsi sepanjang 2025. Konflik tersebut mencakup hampir 915 ribu hektare lahan dan berdampak terhadap lebih dari 123 ribu keluarga.

Persoalan alih fungsi lahan pertanian juga menjadi tantangan.

Dalam catatan Asri disebutkan pemerintah menargetkan sedikitnya 87 persen lahan baku sawah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) hingga 2029.

Di sisi lain, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebelumnya mengungkapkan Indonesia kehilangan sekitar 554 ribu hektare sawah sepanjang 2019–2024 akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri dan perumahan.

Kondisi tersebut menunjukkan tantangan dalam menjaga lahan pertanian di tengah kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan kawasan perkotaan.

Hari Tani dan Pekerjaan Rumah Pemerintah

Menurut Asri, pembangunan pertanian tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi pangan.

Petani juga membutuhkan kepastian penguasaan tanah, akses modal, pasar yang adil, perlindungan terhadap risiko usaha, penguatan kelembagaan serta keterlibatan dalam proses pengambilan kebijakan.

Ia menilai petani seharusnya tidak hanya dipandang sebagai produsen pangan, penerima subsidi atau objek pendataan.

“Di balik 17,25 juta petani gurem terdapat jutaan keluarga,” tulis Asri.

Momentum Hari Tani Nasional 2026 pun dinilai penting untuk mengevaluasi kembali arah pembangunan pertanian, termasuk memastikan bahwa peningkatan produksi dan ketahanan pangan berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani.

Sebab, keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya dapat diukur dari seberapa banyak pangan yang diproduksi, tetapi juga dari kondisi kehidupan petani dan keberlanjutan lahan pertanian bagi generasi berikutnya.

Dalam agenda tersebut, Anies menghadiri silaturahmi bersama pengurus, kader, relawan, dan simpatisan Gerakan Rakyat. Ia juga meresmikan kantor Sekretariat DPD Partai Gerakan Rakyat Kota Makassar yang berlokasi di kawasan Paropo, Kecamatan Panakkukang.

Suasana pertemuan berlangsung hangat dan penuh nuansa kekeluargaan. Banyak wajah lama yang pernah menjadi bagian dari jaringan pendukung Anies pada Pilpres 2024 kembali berkumpul. Kini, sebagian dari mereka berada dalam wadah organisasi yang berkembang menjadi partai politik dengan target jangka panjang menghadapi kontestasi nasional berikutnya.

Meski namanya terus dikaitkan dengan Pilpres 2029, Anies tidak secara eksplisit berbicara mengenai pencalonan dirinya dalam agenda tersebut. Sebaliknya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih banyak menyoroti pentingnya memperkuat kerja-kerja sosial dan memperluas jangkauan Gerakan Rakyat di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Saya sampaikan terima kasih teman-teman di Gerakan Rakyat yang sudah memfasilitasi sehingga niat-niat baik untuk kemasyarakatan ada wadahnya,” kata Anies.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat dalam gerakan perubahan. Menurutnya, perubahan yang berkelanjutan hanya dapat dicapai apabila mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa sekat.

Dari Relawan Menjadi Partai

Kunjungan Anies berlangsung di tengah proses transformasi Gerakan Rakyat dari organisasi kemasyarakatan menjadi kendaraan politik formal melalui Partai Gerakan Rakyat. Partai tersebut dideklarasikan pada Januari 2026 dan saat ini tengah membangun struktur organisasi di berbagai daerah sebagai persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Di Sulawesi Selatan, Ketua DPW Partai Gerakan Rakyat Sulsel, Asri Tadda, mengatakan bahwa basis utama organisasi berasal dari jaringan relawan yang terbentuk selama Pilpres 2024. Menurutnya, proses konsolidasi saat ini diarahkan untuk membangun organisasi politik yang lebih permanen dengan akar yang kuat di masyarakat.

Asri menyebutkan bahwa kepengurusan PGR Sulsel telah terbentuk di 18 kabupaten/kota. Sementara sejumlah daerah lainnya masih dalam proses penyempurnaan struktur organisasi. Di Kota Makassar sendiri, pembentukan struktur hingga tingkat kecamatan disebut telah rampung dan kini bergerak menuju tingkat kelurahan.

“Makassar adalah wajah Sulsel. Karena itu gaung perubahan harus kita menangkan dari kota ini,” ujar Ketua DPD PGR Kota Makassar, Firdaus Malie.

Firdaus menyebut kehadiran Anies menjadi energi baru bagi para relawan yang selama ini menunggu momentum untuk kembali berkonsolidasi. Ia menyatakan banyak kader dan simpatisan merasa rindu bertemu langsung dengan tokoh yang mereka dukung sejak Pilpres 2024.

Wacana Pilpres 2029

Di balik agenda konsolidasi tersebut, arah politik menuju Pemilu 2029 mulai terlihat. Sejumlah pengurus PGR Sulsel secara terbuka menyatakan harapan agar Anies kembali maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang.

Asri Tadda mengatakan bahwa semangat perjuangan yang dibangun sejak Pilpres 2024 masih tetap terjaga. Menurutnya, Partai Gerakan Rakyat diharapkan dapat menjadi kendaraan politik yang mampu mengusung gagasan perubahan dalam kontestasi nasional berikutnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa keputusan resmi mengenai arah politik partai, termasuk soal pencalonan presiden, akan dibahas melalui forum internal setelah seluruh proses legalitas partai selesai. Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) disebut akan menjadi forum strategis untuk menentukan langkah politik PGR ke depan.

Politik dan Kerja Sosial

Menariknya, di tengah berbagai spekulasi politik menjelang 2029, pesan utama yang disampaikan Anies justru tidak berfokus pada perebutan kekuasaan.

Ia menilai Gerakan Rakyat harus tetap hadir sebagai wadah yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat. Menurut Anies, banyak persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan keterlibatan berbagai pihak. Karena itu, organisasi tidak boleh hanya sibuk membangun struktur politik, tetapi juga harus aktif membantu masyarakat yang membutuhkan.

“Sedang banyak masalah sosial hari ini dan saya berharap teman-teman di ormas Gerakan Rakyat bisa berbuat lebih banyak lagi supaya meringankan beban masyarakat,” ujarnya.

Pesan tersebut kemudian diteruskan kepada seluruh kader dan simpatisan oleh pengurus daerah. Mereka diminta untuk merangkul lebih banyak masyarakat, menjaga kerukunan, dan memperluas jangkauan gerakan sosial yang selama ini telah dibangun.

Momentum Politik Sulsel

Kehadiran Anies di Makassar juga terjadi di tengah meningkatnya aktivitas politik dan pemerintahan di Sulawesi Selatan. Pemerintah daerah saat ini tengah mempersiapkan sejumlah agenda nasional, termasuk rencana kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sulsel pada Oktober mendatang.

Situasi tersebut membuat Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah yang menarik perhatian berbagai kekuatan politik nasional. Di satu sisi, agenda pemerintahan berjalan dengan berbagai program pembangunan. Di sisi lain, jaringan politik yang lahir dari Pilpres 2024 mulai kembali mengonsolidasikan diri untuk menghadapi kontestasi berikutnya.

Bagi Gerakan Rakyat dan PGR Sulsel, kunjungan Anies bukan sekadar silaturahmi. Agenda tersebut menjadi simbol bahwa jaringan relawan yang pernah terbentuk masih hidup dan kini sedang bertransformasi menjadi kekuatan politik yang lebih terorganisir. Namun sebagaimana ditegaskan para pengurusnya, seluruh keputusan strategis tetap akan ditempuh melalui mekanisme resmi partai.

Sementara bagi Anies sendiri, pesan yang dibawanya dari Makassar tampak lebih luas dari sekadar politik elektoral.

“Jangkau semuanya,” pesannya. Sebuah kalimat singkat yang kini menjadi semangat baru bagi jaringan Gerakan Rakyat di Sulawesi Selatan dalam menatap perjalanan menuju 2029.