Pernyataan itu disampaikan Bima Arya saat menghadiri agenda di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis, 7 Mei 2026. Menurut dia, pemerintah tidak akan mentoleransi praktik manipulasi kehadiran karena menyangkut tanggung jawab pelayanan publik dan penggunaan anggaran negara.

“Bisa saja diberhentikan apabila memang terbukti melakukan pelanggaran berat. Selama ini juga sudah ada ASN yang diberhentikan karena tidak menjalankan kewajibannya secara disiplin. Ada yang tidak masuk kerja dalam waktu lama dan setelah diperiksa terbukti melanggar aturan,” ujar Bima Arya.

Mantan Wali Kota Bogor itu menilai dugaan manipulasi presensi merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap etika dan disiplin aparatur negara. ASN, kata dia, menerima gaji dari uang rakyat sehingga memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Ia menegaskan, Kementerian Dalam Negeri akan menindaklanjuti kasus tersebut melalui Inspektorat Jenderal Kemendagri yang dijadwalkan turun langsung ke Kabupaten Brebes untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan apakah dugaan pelanggaran dilakukan secara individu atau melibatkan sistem yang lebih luas.

]]> https://daerah.eranasional.com/101372/kasus-absensi-fiktif-asn-brebes-diusut-pemerintah-siapkan-hukuman-tegas/feed 0 Rio Anthony https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah#respond Tue, 31 Mar 2026 19:27:28 +0000 https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah Jakarta, ERANASIONAL.COM – Pemerintah resmi menerapkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat sebagai bagian dari strategi efisiensi anggaran dan transformasi budaya kerja nasional. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 April 2026 dan akan dievaluasi setelah dua bulan implementasi untuk melihat efektivitas serta dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan efisiensi negara.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku bagi ASN di instansi pusat maupun daerah. Pengaturannya akan dituangkan melalui surat edaran dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Dalam Negeri, sehingga memiliki dasar administratif yang jelas dalam pelaksanaannya.

Menurut Airlangga, penerapan WFH satu hari dalam seminggu merupakan langkah strategis yang tidak hanya bertujuan meningkatkan fleksibilitas kerja, tetapi juga mengurangi beban anggaran negara, khususnya dari sektor energi. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini berpotensi menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun, terutama dari pengurangan kompensasi bahan bakar minyak.

Penghematan tersebut muncul dari berkurangnya mobilitas harian ASN yang selama ini menggunakan kendaraan untuk bekerja. Dengan satu hari kerja dilakukan dari rumah, konsumsi bahan bakar dapat ditekan secara signifikan. Bahkan, jika dikombinasikan dengan perubahan perilaku masyarakat secara umum, total potensi penghematan konsumsi BBM secara nasional diperkirakan bisa mencapai Rp59 triliun.

Kebijakan ini tidak hanya menyasar sektor pemerintahan, tetapi juga diikuti dengan imbauan kepada sektor swasta untuk menerapkan pola kerja serupa. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akan mengeluarkan surat edaran yang memberikan panduan bagi perusahaan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik masing-masing industri. Dengan demikian, implementasi WFH di sektor swasta diharapkan bersifat fleksibel dan tidak mengganggu produktivitas.

]]> https://eranasional.com/100287/kebijakan-wfh-asn-dimulai-april-2026-hemat-bbm-hingga-triliunan-rupiah/feed 0 Rio Anthony https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan#respond Wed, 25 Mar 2026 06:25:35 +0000 https://daerah.eranasional.com/100201/wali-kota-aaf-minta-asn-jadi-pelopor-perubahan-pekalongan Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid (Aaf), menegaskan pentingnya peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelopor perubahan dalam berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sampah hingga pencegahan balon udara liar.

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan pengarahan dalam Apel Luar Biasa Hari Pertama Kerja dan Halal Bi Halal usai libur Idul Fitri 1447 H/2026 M yang digelar di Halaman Kantor BPKAD Kota Pekalongan, Rabu (25/3/2026).

Dalam suasana yang masih kental dengan nuansa Lebaran, Wali Kota Aaf mengawali arahannya dengan menyemangati para ASN, baik PNS maupun PPPK, agar kembali menunjukkan etos kerja terbaiknya.

Ia mengaku belum sepenuhnya melihat semangat baru dari para pegawai di hari pertama masuk kerja.

“Pada hari pertama kerja ini harusnya kita kembali dengan semangat baru. Tapi saya belum melihat wajah-wajah penuh energi. Apapun faktornya. Namun yang jelas, kita dihadapkan pada tantangan yang tidak ringan di tahun ini,” ungkapnya.

Wali Kota Aaf menekankan bahwa dinamika yang dihadapi Pemerintah Kota Pekalongan dalam beberapa waktu terakhir sangat kompleks.

Pada tahun 2025 lalu, kota ini sempat menghadapi kondisi darurat sampah yang berdampak luas bagi masyarakat, bahkan hingga memicu aksi perusakan dan pembakaran gedung pemerintahan yang menuntut adanya etos kerja baru.

“Kita dituntut memiliki semangat baru dan perubahan perilaku, khususnya dalam pengelolaan sampah. Alhamdulillah, progres penanganan sampah saat ini sudah hampir mencapai 50 persen. Ini harus terus kita tingkatkan,” tegasnya.

Menurutnya, ASN memiliki peran strategis sebagai contoh bagi masyarakat dalam menerapkan kebiasaan baik, termasuk dalam hal pemilahan sampah dari sumbernya. Ia mengingatkan agar gerakan tersebut tidak hanya sebatas wacana, tetapi benar-benar nyata.

“ASN ini yang kita harapkan menjadi role model. Apakah sudah benar-benar menerapkan pilah sampah? Ini yang harus kita evaluasi bersama. Kalau ASN saja belum memberi contoh, bagaimana masyarakat bisa mengikuti?” imbuhnya.

Selain persoalan sampah, Wali Kota Aaf juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan pada tahun 2025.

Ia menyebutkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima Kota Pekalongan berkurang sekitar Rp194 miliar tahun ini. Hal ini menuntut seluruh jajaran untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

“Dengan keterbatasan anggaran, kita harus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kuncinya adalah semangat dan komitmen bersama,” ujarnya.

Memasuki tahun 2026, tantangan baru kembali muncul, salah satunya bencana banjir yang terjadi di awal tahun. Kondisi tersebut semakin mempertegas perlunya kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak dalam menghadapi berbagai persoalan daerah yang ada.

Tak hanya itu, menjelang tradisi Syawalan, Pemerintah Kota Pekalongan juga kembali mengantisipasi maraknya penerbangan balon udara liar yang kerap disertai petasan atau mercon.

Aktivitas tersebut dinilai sangat berbahaya dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi keselamatan masyarakat maupun infrastruktur.

Sebagai langkah preventif, Pemkot Pekalongan telah memfasilitasi penyelenggaraan Festival Balon Udara Tambat sebagai alternatif yang aman dan terkontrol bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi.

“Kita ingin tradisi tetap berjalan, tetapi dengan cara yang aman. Festival balon udara tambat ini menjadi solusi untuk menekan balon udara liar yang berbahaya,” jelasnya.

Wali Kota Aaf pun mengajak seluruh ASN untuk menjadi pionir dalam upaya pencegahan, baik dengan memberikan edukasi kepada masyarakat maupun dengan tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar aturan.

“Kita harus menjadi yang terdepan dalam mencegah penerbangan balon udara liar serta perakitan mercon atau petasan demi keselamatan. Ini demi keselamatan kita bersama,” tegasnya.

Di akhir arahannya, Wali Kota Aaf berharap momentum pasca-Lebaran ini dapat menjadi titik awal kebangkitan semangat kerja seluruh ASN untuk memberikan kontribusi terbaik bagi Kota Pekalongan.

“Mari kita mulai dengan semangat baru, komitmen baru, dan tindakan nyata. ASN harus hadir sebagai pelopor perubahan di tengah masyarakat,” pungkasnya menutup pengarahan pada apel luar biasa di hari pertama kerja tersebut dengan penuh harapan.  (em-aha)

Bantuan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap pesertanya.

Penyerahan bantuan dilakukan secara langsung oleh Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekalongan, Rusmani Budiharjo serta Kepala PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Pekalongan, Raden Rara Ratri Feminungrum.

Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN dalam memberikan dukungan kepada ASN, khususnya menjelang momentum bulan Ramadan.

Sebanyak 30 paket sembako disalurkan kepada ASN golongan I dan II di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pokok para penerima, khususnya di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat selama bulan suci Ramadan.

Rusmani menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada PT Taspen (Persero) atas perhatian yang diberikan kepada ASN di Kota Pekalongan.

“Terima kasih kepada PT Taspen yang sudah memberikan bingkisan sembako kepada 30 rekan kami di Kota Pekalongan. Kami mohon maaf karena tidak semua dapat kami berikan,

“Namun bantuan ini sangat membantu bagi 30 rekan kami yang menerima bantuan sembako yang difasilitasi PT Taspen Pekalongan, khususnya ASN golongan I dan II,” ujarnya.

Sementara itu, Feminungrum menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian perusahaan kepada para pesertanya, yaitu ASN, terutama yang berada pada golongan I dan II.

“Ini adalah suatu bentuk perhatian dari PT Taspen terhadap para pesertanya yaitu ASN, di mana kami fokuskan pada golongan I dan II. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahun dengan momentum bulan Ramadan,” ungkapnya.

Ia berharap, bingkisan sembako ini bisa bermanfaat bagi ASN yang membutuhkan sebagai bagian dari program CSR kami kepada Pemerintah Kota Pekalongan.

Melalui program TJSL ini, PT Taspen (Persero) berharap dapat terus memperkuat hubungan dengan para peserta serta memberikan manfaat nyata bagi ASN, khususnya di daerah.

Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan juga menyambut baik dukungan tersebut sebagai bentuk kolaborasi yang memberikan dampak positif bagi kesejahteraan aparatur. (em-aha)

Pernyataan tersebut disampaikan Abdul Mu’ti saat menghadiri acara silaturahmi dan buka puasa bersama media di Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan bahwa masalah terkait guru masih menjadi salah satu isu yang paling sering muncul setiap kali dirinya melakukan kunjungan kerja ke berbagai daerah.

Menurut Abdul Mu’ti, persoalan yang disampaikan para guru tidak hanya berkaitan dengan distribusi tenaga pendidik, tetapi juga menyangkut berbagai aspek lain seperti kesejahteraan dan administrasi pendidikan. Salah satu masalah yang sering disampaikan adalah keterlambatan pembayaran tunjangan profesi guru atau TPG.

Ia mengatakan banyak guru yang mengeluhkan bahwa tunjangan profesi yang seharusnya mereka terima tidak kunjung dibayarkan selama beberapa bulan. Namun setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh pihak kementerian, ternyata sebagian dari kasus tersebut terjadi karena guru yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Selain persoalan tunjangan, masalah lain yang cukup serius adalah ketimpangan distribusi guru antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa saat ini masih terjadi penumpukan guru ASN, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di sekolah-sekolah negeri.

Di sisi lain, banyak sekolah swasta yang justru mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ketimpangan tersebut dinilai dapat berdampak pada kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia di bidang pendidikan.

]]> https://eranasional.com/99523/mendikdasmen-prihatin-guru-honorer-tergeser-kebijakan-redistribusi-guru-asn-belum-optimal/feed 0 Agung Nugroho https://eranasional.com/99152/airlangga-tegaskan-gaji-ke-13-dan-thr-dua-kebijakan-berbeda-asn-cair-juni-2026 https://eranasional.com/99152/airlangga-tegaskan-gaji-ke-13-dan-thr-dua-kebijakan-berbeda-asn-cair-juni-2026#respond Tue, 03 Mar 2026 20:30:52 +0000 https://eranasional.com/99152/airlangga-tegaskan-gaji-ke-13-dan-thr-dua-kebijakan-berbeda-asn-cair-juni-2026 Jakarta, ERANASIONAL.COM –  Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara (ASN) akan dilakukan pada Juni 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (3/3).

Airlangga menegaskan bahwa kebijakan gaji ke-13 merupakan agenda rutin tahunan pemerintah yang diberikan pada pertengahan tahun. Kebijakan ini menyasar berbagai kelompok aparatur negara, mulai dari pegawai negeri sipil (PNS), pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, hingga para pensiunan.

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan skema pencairan sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak menyamakan gaji ke-13 dengan Tunjangan Hari Raya (THR), karena keduanya memiliki tujuan dan waktu pencairan yang berbeda.

“Saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan di bulan Juni,” ujar Airlangga.

Penegasan tersebut disampaikan untuk meluruskan persepsi publik yang kerap menganggap kedua komponen tersebut serupa. Padahal, dari sisi kebijakan fiskal, gaji ke-13 dan THR dirancang dengan pertimbangan yang berbeda.

THR sendiri telah mulai dicairkan sejak 26 Februari 2026 dengan total anggaran mencapai Rp55 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk membantu aparatur negara memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya keagamaan. Sementara itu, gaji ke-13 lebih difokuskan untuk membantu kebutuhan pendidikan anak dan pengeluaran tambahan di pertengahan tahun.

]]> https://eranasional.com/99152/airlangga-tegaskan-gaji-ke-13-dan-thr-dua-kebijakan-berbeda-asn-cair-juni-2026/feed 0 Agung Nugroho https://daerah.eranasional.com/98866/thr-wajib-cair-h-7-lebaran-wali-kota-aaf-perusahaan-harus-patuh-aturan https://daerah.eranasional.com/98866/thr-wajib-cair-h-7-lebaran-wali-kota-aaf-perusahaan-harus-patuh-aturan#respond Fri, 27 Feb 2026 04:19:19 +0000 https://daerah.eranasional.com/98866/thr-wajib-cair-h-7-lebaran-wali-kota-aaf-perusahaan-harus-patuh-aturan Pekalongan, ERANASIONAL.COM – Menjelang Hari Raya Idulfitri 2026, kepastian pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) menjadi perhatian para pekerja dan aparatur sipil negara.

Wali Kota Pekalongan, Achmad Afzan Arslan Djunaid atau Aaf, menegaskan bahwa perusahaan wajib mencairkan THR paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran (H-7).

Penegasan tersebut disampaikan Aaf usai membuka Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal Tahun 2026 di Ruang Buketan Setda Kota Pekalongan, Kamis (26/2/2026).

“Kita mengikuti sistem sesuai ketentuan pemerintah pusat. Tapi yang jelas, untuk THR perusahaan itu harus sudah selesai paling lambat H-7 sebelum Lebaran,” tegasnya.

Menurutnya, kewajiban tersebut merupakan bagian dari regulasi ketenagakerjaan yang harus dipatuhi seluruh perusahaan, sebagai bentuk tanggung jawab kepada pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya.

Sementara itu, untuk THR Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Pekalongan, Aaf memastikan mekanismenya mengikuti regulasi dari Pemerintah Pusat.

Baik PNS maupun PPPK Penuh Waktu, seluruhnya telah diatur terkait besaran, komponen, dan waktu pencairannya. Pemerintah daerah tinggal menindaklanjuti aturan teknis yang diterbitkan pusat.

Adapun terkait PPPK Paruh Waktu, Aaf menyebut hingga kini belum ada instruksi atau regulasi baru yang mengatur pemberian THR bagi kategori tersebut.

“Kalau yang paruh waktu, belum ada perubahan maupun regulasi baru tentang itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, wacana solusi alternatif, termasuk kemungkinan inisiatif internal di masing-masing perangkat daerah, belum dibahas secara resmi.

Pemkot Pekalongan akan terus memantau perkembangan kebijakan dari pemerintah pusat agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat maupun aparatur.

“Perusahaan diimbau disiplin memenuhi kewajiban paling lambat H-7 sebelum Lebaran, sementara ASN dan PPPK diminta menunggu regulasi resmi dari Pemerintah Pusat,” pungkasnya. (em-aha)

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa selama bulan Ramadhan, jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN menjadi 32 jam 30 menit per minggu, tidak termasuk waktu istirahat.

Jumlah tersebut lebih singkat lima jam dibandingkan hari kerja normal. Pada hari biasa di luar Ramadhan, jam kerja ASN ditetapkan sebanyak 37 jam 30 menit per minggu, juga di luar waktu istirahat. Pengurangan jam kerja ini merupakan kebijakan rutin yang diberlakukan setiap bulan puasa sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebutuhan fisik dan spiritual pegawai.

Dalam beleid itu disebutkan, “Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Jam Kerja Pegawai ASN di bulan Ramadhan sebanyak 32 jam 30 menit dalam satu minggu tidak termasuk jam istirahat.” Dengan pengurangan durasi kerja tersebut, pemerintah berharap ASN tetap mampu menjaga performa dan fokus kerja meski menjalankan ibadah puasa.

Selain pengurangan total jam kerja mingguan, terdapat perubahan waktu mulai bekerja. Jika pada hari biasa jam kerja instansi pemerintah dimulai pukul 07.30 waktu setempat, maka selama Ramadhan 2026 jam masuk kerja menjadi pukul 08.00 waktu setempat. Perubahan ini dimaksudkan agar ASN memiliki waktu lebih fleksibel di pagi hari, terutama setelah menjalankan sahur dan ibadah subuh.

Pengaturan waktu istirahat juga mengalami penyesuaian. Pada bulan Ramadhan, jam istirahat pada hari Jumat berlangsung selama 60 menit. Sementara itu, pada hari kerja selain Jumat, waktu istirahat ditetapkan selama 30 menit. Sebagai perbandingan, pada hari biasa di luar Ramadhan, waktu istirahat pada hari Jumat mencapai 90 menit, dan 60 menit untuk hari kerja lainnya.

Penyesuaian ini dinilai sebagai bentuk kompromi antara kebutuhan operasional pemerintahan dan kondisi fisik pegawai yang sedang berpuasa. Pemerintah menekankan bahwa meskipun jam kerja lebih singkat, kualitas layanan kepada masyarakat tidak boleh menurun.

Dalam Perpres tersebut juga diatur bahwa ASN yang melaksanakan jam kerja melebihi ketentuan yang ditetapkan, kelebihan jam kerja dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari penilaian kinerja pegawai. Artinya, instansi tetap memiliki fleksibilitas apabila terdapat kebutuhan pelayanan tertentu yang mengharuskan pegawai bekerja lebih lama.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebelumnya juga menegaskan bahwa pelayanan publik esensial seperti rumah sakit, keamanan, transportasi, dan layanan darurat tetap harus berjalan optimal. Penyesuaian jam kerja tidak boleh mengganggu akses masyarakat terhadap layanan dasar.

Di sejumlah instansi, penerapan kebijakan ini biasanya diikuti dengan pengaturan internal, seperti pembagian shift atau optimalisasi sistem pelayanan berbasis digital. Transformasi digital di lingkungan pemerintahan dinilai membantu menjaga kelancaran layanan meski durasi kerja sedikit berkurang.

Dengan adanya aturan ini, pemerintah berharap ASN dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk sekaligus tetap profesional dalam menjalankan tugasnya. Penyesuaian jam kerja selama Ramadhan dipandang sebagai upaya menjaga keseimbangan antara kewajiban spiritual dan tanggung jawab pelayanan publik.

Kebijakan ini sekaligus menjadi bagian dari manajemen sumber daya manusia di sektor publik yang adaptif terhadap kebutuhan sosial dan keagamaan. Dengan perencanaan yang matang dan komitmen menjaga kinerja, pengurangan jam kerja selama bulan puasa diharapkan tidak berdampak pada efektivitas birokrasi maupun kualitas pelayanan kepada masyarakat luas.

Meski demikian, Pemkot Depok menegaskan bahwa penerapan WFH tidak akan mengganggu pelayanan publik. Seluruh layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tetap beroperasi seperti biasa.

Wali Kota Depok, Supian Suri, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diterapkan sejalan dengan langkah yang lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyelaraskan pola kerja agar tetap efektif, efisien, dan relevan dengan perkembangan zaman.

“Latar belakangnya, hari ini seiring dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sudah menerapkan WFH. Karena itu, kami mencoba untuk sejalan dengan pemerintah provinsi,” ujar Supian, Senin (26/1).

Selain mengikuti kebijakan pemerintah provinsi, Supian menuturkan bahwa WFH juga menjadi salah satu cara untuk mendorong transformasi kerja berbasis digital di lingkungan birokrasi Pemkot Depok. Ia menilai bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pemerintahan masih perlu terus diperkuat.

Menurut Supian, pengalaman selama masa pandemi Covid-19 membuktikan bahwa sistem kerja jarak jauh dapat berjalan dengan baik apabila didukung infrastruktur digital yang memadai dan budaya kerja yang adaptif.

“Hari ini era digital berkembang sangat cepat. Salah satu upaya untuk memulai kerja-kerja digital itu memang harus ‘dipaksa’ juga lewat mekanisme WFH,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pada masa pandemi, pegawai pemerintahan sudah terbiasa menggunakan berbagai platform digital untuk rapat dan koordinasi. Namun, seiring berakhirnya masa darurat kesehatan, kebiasaan tersebut mulai ditinggalkan.

“Dulu kita sangat terbiasa dengan Zoom dan platform digital lainnya saat Covid-19. Sekarang justru sudah jarang lagi digunakan. Padahal, teknologi itu bisa membantu kerja jadi lebih efisien,” kata Supian.

Lebih lanjut, kebijakan WFH setiap Kamis juga akan dijadikan instrumen evaluasi penghematan anggaran daerah. Supian menyebut, Pemkot Depok ingin mengukur secara konkret apakah pola kerja jarak jauh memiliki dampak signifikan terhadap pengeluaran rutin pemerintah.

“Saya ingin mengukur sejauh mana penghematan pembiayaan. Apakah ada korelasi antara WFH dengan penghematan listrik, air, telepon, termasuk makan-minum dan kebutuhan operasional lainnya di Balai Kota. Itu semua harus dihitung,” terangnya.

Menurutnya, selama ini belanja operasional kantor menyerap anggaran yang tidak kecil. Jika WFH terbukti mampu menekan pengeluaran tanpa mengurangi kinerja pegawai dan kualitas pelayanan, maka kebijakan tersebut berpotensi diperluas atau disempurnakan.

Supian juga mencontohkan kebijakan penghematan energi yang pernah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok, seperti mematikan lampu selama satu jam di lingkungan perkantoran pemerintah.

“Kebijakan itu terbukti efektif. Karena itu saya ingin tahu, kalau satu hari dalam sepekan tidak berkantor khususnya untuk unit kerja yang tidak langsung melayani masyarakat—dampaknya seperti apa,” ujarnya.

Meski menerapkan WFH, Supian menegaskan bahwa tidak semua unit kerja akan bekerja dari rumah. Unit pelayanan yang berkaitan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan layanan publik lainnya, tetap diwajibkan hadir di kantor.

“Nanti ada bagian-bagian pelayanan, khususnya pelayanan masyarakat, yang tidak WFH. Pelayanan publik harus tetap berjalan normal,” tandasnya.

Dengan skema tersebut, Pemkot Depok berharap kebijakan WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan, sekaligus tetap memberikan ruang bagi ASN untuk bekerja lebih fleksibel dan produktif.

Pemkot Depok memastikan kebijakan ini akan dievaluasi secara berkala. Hasil evaluasi akan menjadi dasar untuk menentukan apakah WFH setiap Kamis akan dilanjutkan, disesuaikan, atau dikembangkan ke pola kerja lain yang lebih efektif.

“Kita lihat dulu hasilnya. Semua akan dievaluasi, baik dari sisi kinerja pegawai, pelayanan masyarakat, maupun efisiensi anggaran,” pungkas Supian.

Penetapan tersangka dan penahanan terhadap DR telah dibenarkan Satuan Reserse Kriminal Polres Cimahi, Jawa Barat.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan, DR ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan,” ungkap Kasi Humas Polres Cimahi, Iptu Gofur Supangkat, saat dikonfirmasi, Selasa (9/9/2025).

Tindak asusila yang dilakukan oleh tersangka DR diketahui terjadi pada Sabtu (6/9/2025).

Setelah aksi cabulnya itu diketahui keluarga, DR pun langsung dilaporkan pada Minggu (7/9/2025) ke Polres Cimahi.

Setelah mendapat laporan, polisi pun melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi. Dari hasil pemeriksaan, polisi pun menetapkan DR dan melakukan penangkapan terhadap ASN tersebut.

“Kami langsung melakukan rangkaian penyelidikan hingga melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Ade Sakir membenarkan jika DR merupakan pekerja di Pemkab Kabupaten Bandung Barat dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas Tenaga Kerja. “Betul, ASN,” kata Ade Zakir.

Belum diketahui bagaimana pelaku melakukan tindak asusila terhadap tiga orang anak tirinya tersebut. Saat ini, pelaku masih dimintai keterangan guna proses hukum selanjutnya.

Diketahui ASN tersebut merupakan pegawai negeri sipil (PNS) pada Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Aceh.

“Saya sudah menerima laporan dari Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Aceh terkait adanya ASN dengan inisial MZ yang ditangkap Densus 88 karena diduga terlibat dalam gerakan terorisme,” kata Sekjend Kemenag, Kamaruddin Amin dikutip dari Media Indonesia, Rabu (6/8/2025).

Kamaruddin menyebut telah membaca surat pemberitahuan penangkapan dari Densus 88. Kemenag mendukung upaya pemberantasan terorisme.

“Kita dukung langkah Densus 88 menangkap ASN yang diduga terlibat terorisme, tentu dengan tetap mengedepankan azas praduga tidak bersalah,” jelas Kamaruddin.

Kamaruddin menyampaikan Kemenag menunggu keterangan resmi dari Densus 88 terkait dugaan keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme. Pihaknya bakal kooperatif jika pihak Densus 88 dalam proses penegakkan hukum membutuhkan keterangan dari Kemenag.

Kamaruddin menegaskan keterlibatan ASN Kemenag dalam gerakan terorisme tidak bisa ditolerir. Pihaknya pun akan berikan sanksi berat sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ke depan, kita akan semakin perkuat upaya mencegah keterlibatan ASN dalam gerakan terorisme. Penguatan moderasi beragama menjadi kunci sekaligus juga internalisasi kurikulum cinta,” sebut Kamaruddin.

Selain itu, dia mengimbau seluruh ASN Kemenag untuk terus tingkatkan semangat nasionalisme dan kecintaan terhadap NKRI.

“Di sini kita lahir dan bertumbuh. Menjadi kewajiban kita untuk menjaganya hingga akhir hayat,” pungkas Kamaruddin.

Acara yang digelar oleh Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan (PBJ Minbang) berkolaborasi dengan BKPSDM bertempat di ruang Jlamprang, Kantor Sekretariat Daerah setempat, Kamis (26/6/2025).

Kegiatan ini diikuti oleh para ASN yang berpotensi atau sedang menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.

Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, menjelaskan bahwa bimbingan teknis ini merupakan langkah strategis untuk membekali para ASN agar mampu menjalankan peran mereka secara profesional, khususnya dalam pengawasan dan pengelolaan administrasi pembangunan.

“ASN yang menjadi KPA harus memiliki kemampuan untuk mengawasi, mengevaluasi, dan memonitor kegiatan pembangunan, baik yang bersifat infrastruktur maupun non-infrastruktur.

Ia berharap, dengan adanya pemahaman yang tepat, proses administrasi pembangunan bisa berjalan lebih cepat, tepat waktu, terarah, dan terukur.

Menurutnya, karena ASN berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), mereka memiliki kedekatan langsung dengan lingkungan kerja dan bisa lebih efektif dalam melakukan pengawasan.

“Ini memudahkan mereka menjadi pengawas yang lebih peka terhadap dinamika dan kebutuhan pembangunan. Semoga pembangunan di Kota Pekalongan bisa berjalan lebih cepat dan lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Slamet menerangkan pentingnya pemenuhan regulasi terbaru dalam pengadaan barang dan jasa.

Ia menjelaskan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 46 Tahun 2025 mengamanatkan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) wajib memiliki sertifikat kompetensi tipe C. Adapun untuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bisa bertindak sebagai PPKP dengan dua ketentuan penting.

“Syaratnya adalah memiliki pengetahuan tentang PBJ dan memiliki pengalaman sebagai pejabat pembuat komitmen. Meskipun dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2019 tidak mewajibkan KPA memiliki sertifikat, ada hirarki pemenuhan kompetensi yang bisa dilakukan,” terangnya.

Lebih lanjut, ia merinci bahwa bentuk pemenuhan pengetahuan PBJ tersebut dapat dilakukan secara berjenjang, antara lain sertifikat kompetensi PBJ yang diterbitkan oleh LKPP atau Kementerian Keuangan. Jika belum memiliki, bisa dengan sertifikat PBJ level 1 (dasar) dari LKPP.

Bila tidak ada, dapat menggunakan sertifikat Bimtek PBJ yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan PBJ resmi. Jika semua belum dimiliki, maka bukti kehadiran bimtek seperti saat ini juga dapat menjadi dasar awal pembekalan.

Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari proses regenerasi pejabat, seiring dengan banyaknya pejabat senior yang telah pensiun.

“Kita tahu banyak pejabat yang sudah pensiun, jadi bimtek ini menjadi ajang pembekalan bagi calon pejabat struktural yang berpotensi promosi menjadi Kabid atau KPA. Dengan bekal ini, mereka diharapkan siap mengikuti uji kompetensi baik untuk level dasar maupun tipe C,” pungkasnya. (em-aha)

Melalui kebijakan ini, ASN kini dapat menjalankan tugas kedinasan dengan lebih adaptif, termasuk bekerja dari rumah maupun dari lokasi lainnya (work from anywhere).

Peraturan yang berlaku sejak 21 April 2025 ini menandai langkah konkret pemerintah dalam mendorong reformasi birokrasi yang lebih modern dan responsif terhadap tantangan zaman.

Melalui skema Flexible Working Arrangement (FWA), jam kerja ASN juga tidak lagi terikat secara kaku, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan karakteristik pekerjaan.

“Kita ingin menciptakan budaya birokrasi yang lebih fleksibel namun tetap akuntabel. ASN dituntut tidak hanya profesional, tapi juga adaptif dan produktif,” ujar Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Nanik Murwati.

PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 menjadi landasan hukum resmi pelaksanaan kerja fleksibel di lingkungan instansi pemerintah. Regulasi ini memperjelas bahwa tugas kedinasan ASN kini dapat dilaksanakan melalui tiga pola:

1. Bekerja dari kantor (work from office/WFO),
2. Bekerja dari rumah (work from home/WFH),
3. Bekerja dari lokasi lain yang relevan (work from anywhere/WFA).

Kendati demikian, fleksibilitas ini bukan berarti kebebasan tanpa batas. Pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama.

Jam kerja, jumlah hari kerja, hingga pengaturan waktu istirahat tetap diatur secara detail untuk memastikan kualitas layanan tetap terjaga.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menyebutkan bahwa setiap instansi diberikan kewenangan untuk merancang model fleksibilitas kerja sesuai kebutuhan masing-masing.

“Selama prinsip akuntabilitas dijaga dan target kinerja tercapai, fleksibilitas bisa diterapkan sesuai konteks tiap instansi,” jelas Deny.

Penerapan skema kerja fleksibel ini juga selaras dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa pola kerja ini bukan sekadar penyesuaian era digital, tapi bagian dari strategi efisiensi anggaran nasional tanpa menurunkan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan ini juga merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari dan Jam Kerja ASN, yang lebih dulu mengakomodasi fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Penetapan siapa saja ASN yang dapat bekerja secara fleksibel akan dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) masing-masing instansi, berdasarkan analisis kebutuhan organisasi dan kriteria jabatan.

Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap kualitas kerja ASN tetap optimal sekaligus mendorong keseimbangan kehidupan kerja dan pribadi, tanpa mengabaikan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat. []

Hal ini diberlakukan untuk memastikan kendaraan dinas hanya digunakan sesuai dengan tugas operasionalnya.

“ASN tidak boleh menggunakan mobil dinas untuk mudik. Kendaraan dinas itu dipakai untuk dinas saja, sesuai area operasionalnya. Jangan dipakai mudik, apalagi unit di bawahnya,” kata Wali Kota Bandung, Farhan, Jumat (21/3/2025).

Farhan mengatakan larangan tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mengatur penggunaan fasilitas negara agar tetap sesuai dengan peruntukannya.

Pada apel tersebut, Balgis Diab mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan untuk bersinergi dalam memajukan kota dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan pentingnya kebersamaan, kedisiplinan, dan integritas dalam bekerja.

“Sebagai pelayan publik, kita harus hadir memberikan solusi, bukan menambah masalah. Mari, kita satukan langkah untuk menjadikan Kota Pekalongan lebih baik, unggul, dan sejahtera,” tegasnya.

Balgis juga meminta kepada jajarannya untuk bersama-sama menyukseskan visi misi Pemerintah Kota Pekalongan di bawah kepemimpinannya bersama Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid selama 5 tahun ke depan.

Dirinya tak lupa mengucapkan selamat menyambut bulan suci ramadan bagi seluruh pegawai dan masyarakat yang nantinya akan menunaikan puasa mulai pekan depan.

Meski sebentar lagi akan menjalankan ibadah puasa ramadan, namun harapannya puasa tidak menjadikan semangat bekerja dalam melayani masyarakat menjadi turun (kendor).

Mengingat, saat ini masih berada dalam program 100 hari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan periode 2025-2030.

Untuk itu, pihaknya berharap, agar seluruh ASN dan non ASN Pemkot Pekalongan tetap semangat dalam menjalankan program-program yang ada di masing-masing OPD.

“Bulan Ramadhan ini bukan menjadi suatu halangan tetapi bisa membawa keberkahan bagi semuanya untuk melakukan percepatan penuntasan program dan permasalahan di tengah masyaraka,” ujarnya.

Ia berharap, komunikasi dan sinergi ini tidak hanya lewat media sosial saja seperti WA, namun pihaknya juga membuka ruang komunikasi untuk bertatap muka secara langsung.

“Sehingga, aspirasi, masukan, maupun keluhan yang disampaikan masyarakat melalui OPD-OPD bisa tersampaikan dengan sempurna dan segera ditindaklanjuti,” pungkas Balgis. (em-aha)