Diketahui dua caleg PDIP yang mundur dan berdampak pada Romy yang kini lolos jadi anggota DPR. Kedua caleg itu, yakni Sri Rahayu dan Arteria Dahlan.

Hal ini tertuang dalam Keputusan KPU No. 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan, Keputusan KPU No. 1206 Tahun 2024, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

“Menggantikan calon terpilih atas nama Dra. Sri Rahayu (peringkat suara sah ke II, nomor urut 1) karena yang bersangkutan mengundurkan diri dan calon atas nama H. Arteria Dahlan peringkat suara sah ke III, nomor urut 4) karena yang bersangkutan mengundurkan diri,” tulis Keputusan KPU dikutip Senin (30/9/2024).

Eranasional.com – Polda Metro Jaya menyatakan bahwa pernyataan anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, terkait bahasa Sunda tidak dapat dipidanakan. Salah satu ahli pidana yang terlibat dalam gelar perkara, Effendu Saragih, mengatakan bahwa ucapan Arteria tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan.

“Kata-kata Saudara Arteria Dahlan dalam video ‘Live Streaming – Komisi III DPR RI Rapat Kerja Dengan Jaksa Agung’ tidak bermaksud memprovokasi dan merendahkan bahasa daerah Sunda, karena seyogyanya di dalam rapat resmi harus menggunakan Bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia,” kata Effendu dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jakarta, Sabtu (5/2).

Effendu mengatakan bahwa pembuktian formil mengacu pada Pasal 224 UU RI Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Effeny menjelaskan bahwa anggota dewan bebas mengungkapkan pendapatnya dalam rapat resmi.

“Anggota dewan bebas dan berhak mengungkapkan pendapat pada saat rapat resmi, hal ini sesuai dengan hak yang dimiliki yaitu hak imunitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2014 tentang MPR,DPR,DPD, dan DPRD,” jelas Effendi.

Eranasional.com – Polda Metro Jaya menyatakan anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan tidak bisa dipidana karena pernyataannya soal ‘ganti Kajati berbahasa Sunda’. Sebab, ada ketentuan UU yang membuat ucapan anggota dewan di rapat ‘kebal hukum’.

Polda Metro Jaya pun sudah melakukan gelar perkara terkait kasus ini. Berdasarkan hasil gelar perkara, penyidik menyimpulkan ucapan Arteria Dahlan mengenai bahasa Sunda yang disampaikan dalam forum resmi Komisi III DPR itu tidak dapat dipidana.

“Berdasarkan keterangan ahli, berdasarkan ketentuan UU yang diatur dalam Pasal 224 UU RI No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, terhadap Saudara Arteria Dahlan dapat disampaikan tidak dapat dipidanakan,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulpan kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (4/2/2022).

Baca juga: Polisi soal ‘Kajati Bahasa Sunda’ Arteria: Tak Ada Unsur Ujaran Kebencian

Zulpan menambahkan, sesuai dengan Pasal 1 dalam UU tersebut, yang menyatakan bahwa UU MD 3 menyatakan bahwa anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan.

“Karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan baik secara lisan ataupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR,” imbuhnya.

Bagaimana isi aturannya?

Jika merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3), anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataannya di dalam rapat.

Baca juga: Polda Metro: Punya Hak Imunitas, Arteria Dahlan Tak Bisa Dipidana

Hal ini diatur dalam Pasal 224. Anggota DPR tidak bisa dituntut karena pernyataan atau pertanyaan saat rapat di DPR atau di luar rapat yang berkaitan dengan tugas DPR. Selain itu, anggota DPR tidak bisa di-PAW karena pernyataannya di dalam rapat. Begini bunyi pasalnya:

Pasal 224

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

(3) Anggota DPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pasal tersebut, pernyataan Arteria dalam rapat kerja bersama Jaksa Agung yang menuai kontroversi tersebut ‘kebal hukum’.

Selanjutnya Halaman 1 2 3 arteria dahlanarteria dahlan bahasa sundaarteria dahlan dipolisikandprpolda metro jaya

Eranasional.com – Polisi akhirnya mengakui bahwa pihaknya sengaja memberikan pelat dinas polisi khusus kepada kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar milik Anggota DPR RI Fraksi PDIP Arteria Dahlan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan mengatakan, Arteria Dahlan disebut tidak memalsukan pelat dinas polisi tersebut.

“Kan diberikan tadi itu kan. Kecuali dia buat sendiri. Diberikan kepada yang bersangkutan (Arteria Dahlan),” ujar Ramadhan di Mabes Polri, Jakarta, kemarin.

Ramadhan berkata, pemberian pelat tersebut bertujuan menunjang kegiatan pengamanan dan pengawalan. Alasan kedua, Arteria adalah pejabat pemerintah.

“Ya untuk membantu. Jadi begini, kan seseorang pejabat ya tentunya diberikan nomor tersebut tentunya untuk kegiatan pengamanan pengawalan kepada yang bersangkutan kan begitu,” ujar Ramadhan.

Selain diberi pelat dinas Polri, Arteria diberi pendampingan oleh anggota Polri. Ramadhan menegaskan pelat dinas Polri tersebut diperuntukkan buat sebuah mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar nomor polisi 4196-07 atas nama Arteria Dahlan.

Diberitakan sebelumnya, Beredar video yang memperlihatkan lima mobil milik Politisi Partai PDIP, Arteria Dahlan yang bernomor polisi (nopol) sama dan berstiker arteriadahlanlawyers.co.id di parkiran DPR RI.

Dalam video yang beredar, lima mobil itu berada di parkiran Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Kelima mobil itu datang dari merek dan jenis yang berbeda.

Mobil-mobil tersebut bermerek Mitsubishi Grandis warna hitam, Toyota Fortuner warna putih, Toyota Vellfire warna hitam, Nissan X-Trail warna putih, dan Mitsubishi Pajero warna hitam.

Terkait hal ini, Kepolisian RI angkat bicara soal lima unit kendaraan mewah berpelat nomor polisi serupa 4196-07 yang terparkir di Parkiran Basemen Nusantara II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (19/1/2022).

Karo Penmas Divisi Humas Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyampaikan pelat nomor polisi 4196-07 terdaftar dengan kendaraan Mitsubishi Pajero Sport Dakar. Adapun plat tersebut atas nama Anggota DPR RI Arteria Dahlan.

“Berdasarkan hasil pendataan di Bag Invent Biro Pal Slog Polri untuk nomor polisi 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar dengan atas nama pemilik H Arteria Dahlan, S.T.,S.H.,M.H/DPR RI,” kata Ramadhan saat dikonfirmasi, Rabu (19/1/2022).

Namun, dia tidak menjelaskan alasan Arteria bisa memiliki nomor pelat dinas polisi. Dia hanya menjelaskan bahwa kendaraan itu tercatat milik Arteria Dahlan.

Eranasional.com – Ombudsman RI menyoroti soal pelat nomor khusus polisi yang digunakan pada sejumlah kendaraan milik anggota DPR Arteria Dahlan.

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih mengatakan ada potensi maladministrasi di kepolisian terkait pelat nomor khusus polisi milik Arteria Dahlan.

“Ini ada potensi maladministrasi di kepolisian,” ujar Najih dikutip dari Antara, Jumat (21/1/2022).

Ia mengatakan bahwa berpotensi ada maladministrasi jika tingkat urgensinya dan kebutuhan penggunaan pelat nomor polisi tersebut tidak sesuai.

Dia menjelaskan secara normatif penggunaan nomor kendaraan khusus Polri, TNi, adalah nomor yang diberikan karena kekhususan sebagai dinas, sama seperti mobil pemerintah yang pelat merah.

Kendaraan dengan pelat khusus tersebut tidak boleh digunakan orang yang tidak dinas di institusi tersebut, baik Polri, TNI dan sejenisnya.

“Kecuali nomor dinas khusus yang warna hitam,” ujarnya.

Dalam kasus Arteria Dahlan, Najih menyebutkan perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah yang bersangkutan menggunakan kendaraan kepunyaan inventaris Polri, karena keperluan tertentu.

Menurut dia, terkait pelat Arteria Dahlan, penggunaanya tidak pada tempatnya, karena pelat nomor untuk kendaraan inventaris milik atau dinas kepolisian. Apakagi kalau digunakan lebih dari satu kendaraan.

“Kalau terbukti memberikan register atas nama yang bersangkutan, ini ada potensi maladministrasi di kepolisian,” kata Najih.

Sebelumnya Kepala Biro Penerangan Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadhan menyebutkan bahwa pelat nomor polisi 4196-07 diperuntukkan untuk kendaraan Mitsubishi Pajerp Sport Dakar atas nama Arteri Dahlan.

“Berdasarkan hasil pendataan di Bagian Invent Biro Pal Slog Polri untuk Nomor Polisi 4196-07 diperuntukkan Mitsubishi Pajero Sport Dakar dengan atas nama pemilik H Arteri Dahlan, S.T.,S.H.,M.H / DPR RI,” kata Ramadhan. (Antara)

Eranasional.com – Berkaitan dengan kontroversi terkait pernyataannya pada saat Raker Komisi III dengan Kejaksaan Agung, anggota DPR-RI Arteria Dahlan menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat.

“Saya dengan sungguh-sungguh menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Sunda atas pernyataan saya beberapa waktu lalu,” ujar Arteria usai memberikan klarifikasi kepada DPP Partai pada hari ini, pada pukul 11.00-12.00 WIB di kantor DPP PDIP, Menteng.

Klarifikasi dan permintaan maaf Arteria disampaikannya saat diterima oleh Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, dan Ketua DPP PDI Perjuangan, Komarudin Watubun.

“Saya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP Partai. Sebagai Kader Partai saya siap menerima sanksi yang diberikan Partai. Saya belajar dari persoalan ini, dan terima kasih atas seluruh kritik yang diberikan ke saya, pastinya akan menjadi masukan bagi saya untuk berbuat lebih baik lagi,” kata Arteria dengan nada penyesalan, Kamis (20/1/202).

Arteria pun di dalam klarifikasi di DPP PDIP itu berjanji akan lebih efektif dalam berkomuikasi.

“Saya sendiri akan lebih fokus didalam memerjuangkan keadilan bagi masyarakat, khususnya di dalam memerangi mafia narkoba, mafia tanah, mafia tambang, mafia pupuk, mafia pelabuhan/bandara/laut, mafia pangan dan BBM, dan berbagai upaya penegakkan hukum lainnya. Saya akan lebih bekerja secara silent tetapi mencapai sasaran penegakan hukum. Sekali lagi terima kasih atas semua kritik dan masukan yang diberikan kepada saya,” ujar Arteria sambil mengakhiri pernyataan permintaan maafnya.

Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan mendapat banyak kritikan dan sorotan terkait pernyataan kontroversinya.

Arteria Dahlan sebelumnya mengkritik Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menggunakan Bahasa Sunda saat rapat kerja (raker).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun ikut bersuara dan meminta Arteria Dahlan minta maaf terkait pernyataannya.

“Searifnya Bang Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat #Sunda. Negeri ini sudah lelah dengan pertengkaran,” katanya, seperti dikutip dari cuitan @ridwankamil pada 19 Januari 2022.

Menanggapi permintaan Ridwan Kamil, Arteria Dahlan mengklarifikasi pernyataannya tersebut.

Dari klarifikasinya, Arteria Dahlan mengaku pernyataannya justru dipelintir banyak orang.

“Sekitar saya, ini orang Sunda semua. Nggak mungkin kami mendiskreditkan orang Sunda. Jadi kok tiba-tiba dipelintir seperti itu,” kata Arteria Dahlan, Rabu, 19 Januari 2022, dikutip dari tayangan di YouTube tvOneNews.

Arteria bahkan menyebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebagai sahabatnya.

“Yang saya sedih ya Kang Emil (Ridwan Kamil), Kang Uu (UU Ruzhanul Ulum) malah ngomongnya begitu. Padahal saya sama beliau sangat hormat, sangat respek,” kata dia.

“Sama sekali tidak ada hal, sekecil apapun, yang menigeasikan suku Sunda, orang Sunda,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut lantas dengan tegas tidak menyebutkan menggunakan Bahasa Sunda adalah pelanggaran hukum.

“Saya sama sekali tidak mengatakan menggunakan Bahasa Sunda adalah kejahatan, atau melanggar hukum,” kata Arteria Dahlan.

Selebihnya, Arteria Dahlan berharap masalah ini bisa ia selesaikan dengan damai.***

Eranasional.com – Anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan akhirnya menanggapi banyaknya pihak yang meminta dirinya minta maaf.

Permintaan maaf itu buntut dari perkataan Arteria Dahlan soal Kejati yang berbicara Bahasa Sunda saat rapat.

Perkataan itu membuat orang Sunda merasa terusik dan tersakiti.

Namun bukannya meminta maaf, Arteria Dahlan mempersilahkan masyarakat untuk melaporkannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Kalau saya salah kan jelas, mekanismenya ada MKD, apakah pernyataan salah. Kita ini demokrasi, silakan kalau kurang berkenan dengan pernyataan saya silakan saja,” kata Arteria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (19/1/2022).

Arteria mengaku DPR sudah memiliki mekanisme apabila publik keberatan dengan pernyataan wakil rakyat.

“Izinkan saya juga menyatakan yang demikian, repot dong kalau anggota DPR tiba-tiba seperti ini,” ujar politikus PDI-P tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu mengaku bahwa pernyataannya saat rapat bersama Jaksa Agung tidak bermaksud untuk mendiskreditkan masyarakat Sunda.

Tapi pernyataan itu ia maksudkan supaya para jaksa tidak mempertontonkan kedekatan kedaerahan dengan menggunakan Bahasa Sunda demi mendapatkan posisi yang lebih tinggi.

Arteria menegaskan, ia ingin agar pengisian jabatan di Korps Adhyaksa itu berdasarkan sistem merit yang terukur, objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya akan marah betul di saat kita meyakinkan publik tidak ada Sunda Empire tiba-tiba masih ada 1-2 jaksa yang, bukannya cari muka, tapi berusaha mempertontonkan kedekatannya dengan cara-cara seperti itu,” ujar dia.

Arteria menambahkan, dalam rapat dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin pada Senin (19/1/2022), ia memberikan pernyataan selama 15 menit tetapi hanya yang terkait Bahasa Sunda yang menjadi perbincangan publik.

“Saya yakin banyak juga serangan karena dari 15 menit pembicaraan saya itu banyak sekali hal-hal yang mungkin beririsan kepentingan bagi beberapa pihak, jadi ini ngumpul nyerangnya balik ke kita seperti itu,” kata Arteria.

Sebelumnya, Ridwan Kamil meminta Arteria untuk menyampaikan permohonan maaf atas pernyataannya dalam rapat Komisi III yang menyinggung Bahasa Sunda.

“Jadi saya mengimbau Pak Arteria Dahlan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi. Sebenarnya orang Sunda itu pemaaf ya, jadi saya berharap itu dilakukan,” kata Emil, sapaan Ridwan Kamil, di sela kunjungannya di Bali, Selasa (18/1/2021), dikutip dari Tribun Jabar.

Adapun dalam rapat Komisi III DPR dengan Jaksa Agung, Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mencopot seorang kajati yang berbicara menggunakan bahasa Sunda dalam rapat.

Arteria menilai, seorang kajati perlu menggunakan bahasa Indonesia dalam rapat agar tidak menimbulkan salah persepsi orang yang mendengarnya.

“Kita ini Indonesia, Pak. Nanti orang takut, kalau pakai bahasa Sunda ini orang takut, ngomong apa, sebagainya. Kami mohon yang seperti ini dilakukan tindakan tegas,” ujarnya.

Jakarta – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar rapat menyusul kabar Arteria Dahlan dipanggil polisi setelah anggota Fraksi PDIP itu terlibat cekcok dengan seorang wanita muda di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Sebelumnya, cekcok antara Arteria dan ibunya dengan wanita muda yang mengeklaim anak jenderal, berbuntut panjang.

Kedua pihak menempuh jalur hukum Dan membuat laporan ke Polres Bandara Soekarno-Hatta menyikapi kejadian cekcok.

Polres Bandara Soekarno-Hatta pun telah mengagendakan pemanggilan Arteria, baik sebagai pelapor dan terlapor.

Wakil Ketua MKD DPR RI Habiburokhman menyebut rapat internal pihaknya tidak mengizinkan Arteria memenuhi panggilan kepolisian.

“Kami atas nama UU tidak bisa mengizinkan beliau (Arteria, red) ke sana (Polres Bandara Soekarno-Hatta, red),” kata legislator Fraksi Partai Gerindra itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/11).

Menurut Habiburokhman, Arteria tidak bisa hadir karena ada Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3). Sebab, katanya, Pasal 245 aturan itu menyatakan pemanggilan anggota DPR RI dalam kasus pidana umum memerlukan izin Presiden RI.

Pendiri Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) itu kemudian menyayangkan adanya pemanggilan terhadap Arteria dalam kasus pidana umum.

“Sebetulnya pengaturan ini sudah lama sekali, sudah di luar kepala kalau namanya polisi, apalagi sekelas Kapolres. Seharusnya sudah paham masalah seperti ini,” ujar Habiburokhman.

Eranasional.com – Panglima TNI, Jenderal Andika Perkasa merespon perseteruan politikus PDIP Arteria Dahlan dengan seorang wanita yang mengaku sebagai anak jenderal di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Jenderal Andika memastikan akan menelusuri lebih lanjut ke sejumlah pihak yang terdapat dalam video tersebut.

“TNI akan telusuri dulu pihak-pihak yang ada di video ini,” ujar Jenderal Andika Perkasa dalam wawancara bersama Detik, pada Senin, 22 November 2021.

Jenderal Andika menegaskan jika ditemukan ada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka akan diproses ke peradilan militer.

Jika yang bersangkutan bukan anggota TNI, maka akan diproses di peradilan umum.

“Namun bila pihak yang diduga melakukan tindak pidana bukan anggota TNI, akan diproses di peradilan umum,” tegas Jenderal Andika.

Sebelumnya, Arteria Dahlan meminta agar Panglima TNI memberikan perhatian soal kasus ini karena menejadi preseden buruk bagi institusi TNI.

Arteria telah melaporkan wanita anak jenderal ke polisi. Sebaliknya, wanita anak jenderal juga melaporkan Arteria Dahlan.

Wanita yang memaki-maki ibu Arteria Dahlan di bandara itu mengaku sebagai anak jenderal bintang tiga. Dia juga menyebut suaminya seorang jenderal bintang satu.

Arteria sudah mengantongi identitas dari jenderal bintang satu yang diduga sebagai suami dari wanita tersebut.

“Sudah jelas jenderal bintang satunya siapa, makanya saya tidak mau melibatkan DPR, saya diajarkan oleh pimpinan kami untuk menghargai (lembaga) yang ada huruf I dan RI-nya. TNI kita jaga kehormatannya, RI kayak semacam Polri pun kita akan jaga,” tegas Arteria.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP ini berharap agar kasus ini dianggap serius oleh pihak-pihak terkait, khususnya Panglima TNI.

Terlebih jabatan tinggi yang diemban aparat merupakan amanah dari rakyat sehingga apabila para petingginya bersikap onar maka tentu bakal mencoreng institusi TNI.

“Tentunya kami punya network yang cukup bagus. Mudah-mudahan ini bisa diperhatikan oleh Panglima TNI, bisa juga jadi pelajaran, jangan sampai kejadian ini mencoreng institusi TNI,” jelas Arteria.