Dalam pernyataannya di hadapan majelis dan para pihak yang hadir, Anwar mengungkapkan bahwa masa tugasnya akan segera berakhir seiring genapnya 15 tahun pengabdian pada 6 April mendatang. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang tersebut tidak selalu berjalan sempurna. Karena itu, ia secara terbuka menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pihak atas segala kekhilafan yang mungkin terjadi selama dirinya menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi.

Permintaan maaf tersebut disampaikan dengan nada reflektif, menandai penutupan karier yang penuh dinamika. Dalam lingkungan peradilan, langkah seperti ini kerap dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral sekaligus pengakuan atas kompleksitas tugas yang diemban seorang hakim konstitusi. Anwar menegaskan bahwa selama menjalankan perannya, ia telah berupaya sebaik mungkin menjaga amanah yang diberikan negara, meskipun tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan.

Karier Anwar Usman di Mahkamah Konstitusi dimulai pada 2011 setelah ia diusulkan oleh Mahkamah Agung. Sejak saat itu, ia terlibat dalam berbagai perkara penting yang berkaitan dengan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pada periode berikutnya, ia kembali dipercaya untuk melanjutkan masa jabatan dan bahkan sempat menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua.

Puncak kariernya terjadi ketika ia terpilih sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada 2018, menggantikan Arief Hidayat. Kepemimpinannya berlanjut hingga periode berikutnya, sebelum akhirnya menghadapi ujian besar yang mengubah arah kariernya di lembaga tersebut. Dalam perjalanan tersebut, Anwar menjadi salah satu figur yang cukup berpengaruh dalam dinamika hukum tata negara di Indonesia.

Anwar menilai data tersebut tidak disampaikan secara utuh dan berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

“Enggak (terima),” kata Anwar singkat saat ditemui di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (21 Januari 2026).

Anwar mengaku langsung menghubungi Kepala Sekretariat Jenderal MK untuk mempertanyakan dasar dan konteks data yang dipublikasikan MKMK. Ia menilai laporan tersebut hanya menampilkan angka kehadiran tanpa menjelaskan alasan di balik ketidakhadirannya dalam sejumlah agenda persidangan dan rapat.

“Saya langsung telepon ke Kepala Sekretariat. Saya tanya, kok bisa begini? Karena pada waktu konferensi pers tidak ada penjelasan soal alasan ketidakhadiran. Yang pegang data detail itu panitera,” ujar Anwar.

Menurutnya, penyampaian data tanpa keterangan lengkap berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, terutama jika publik hanya melihat angka statistik tanpa mengetahui kondisi faktual yang menyertainya.

Anwar juga menyoroti waktu publikasi laporan MKMK yang dilakukan pada 31 Desember 2025, bertepatan dengan periode libur akhir tahun dan kebijakan work from home (WFH) di lingkungan MK.

“Waktu laporan itu dipublikasikan, kondisinya WFH. Lalu MKMK langsung publish,” ucapnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/96932/anwar-usman-angkat-bicara-usai-mkmk-sebut-tingkat-kehadirannya-terendah/feed 0 Aditya https://eranasional.com/77083/mk-ajukan-banding-atas-putusan-ptun-yang-kabulkan-gugatan-anwar-usman https://eranasional.com/77083/mk-ajukan-banding-atas-putusan-ptun-yang-kabulkan-gugatan-anwar-usman#respond Wed, 14 Aug 2024 06:05:40 +0000 https://eranasional.com/77083/mk-ajukan-banding-atas-putusan-ptun-yang-kabulkan-gugatan-anwar-usman Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan sebagian gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman.

Adapun Anwar Usman mengajukan gugatan ke PTUN terkait pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Permohonannya yang dikabulkan adalah pembatalan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK. Terkait alasan banding, juru bicara MK Fajar Laksono belum bisa membeberkan lebih lanjut.

“MK memutuskan akan banding,” ujar Fajar saat dikonfirmasi, Rabu (14/8/2024).

“Nanti setelah resmi menyampaikan banding, alasan akan dituangkan dalam Memori Banding,” lanjut dia.

Adapun PTUN mengabulkan sebagian gugatan Anwar Usman terkait pencopotan dirinya sebagai Ketua MK. Dalam putusannya, PTUN membatalkan keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Selain itu, PTUN juga mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi.

Namun, PTUN tidak mengabulkan permohonan Anwar Usman untuk kembali menjadi Ketua MK.

Anwar Usman mengajukan gugatan ini karena keberatan atas penggantian dirinya sebagai Ketua MK. Dia keberatan digantikan dari posisi tersebut oleh Suhartoyo.

Suhartoyo terpilih jadi Ketua MK yang baru setelah Anwar Usman dicopot sebagai pimpinan karena terbukti melanggar etik dalam putusan perkara nomor 90 tentang syarat capres-cawapres.

Anwar Usman dinilai berkonflik kepentingan saat memutus putusan tersebut. Sebab dia adalah paman Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo itu bisa maju cawapres Prabowo Subianto karena putusan MK yang mengubah syarat capres-cawapres tersebut.

Tak terima dengan putusan itu, Anwar Usman kemudian mengajukan gugatan ke PTUN. Ia mempermasalahkan mengenai posisi Ketua MK.

MK telah menggelar sidang PHPU sejak 27 Maret lalu dengan hanya melibatkan delapan dari sembilan hakim mahkamah.

Delapan hakim tersebut yakni, Suhartoyo, Guntur Hamzah, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Daniel Yusmic P Foekh, Arief Hidayat, Ridwan Mansyur dan Arsul Sani.

Sementara, Anwar Usman tak bisa mengikuti sidang sengketa Pilpres 2024 karena sebelumnya telah diputus melanggar etik oleh MKMK terkait putusan soal syarat usia capres-cawapres.

Lewat putusan itu, Gibran Rakabuming Raka bisa maju menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Gibran adalah keponakan Anwar Usman setelah menikah dengan adik Presiden Jokowi.

Rencananya, sidang pembacaan putusan bakal digelar mulai pukul 09.00 WIB.

MK akan membacakan putusan atas gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang tidak terima dengan hasil keputusan KPU pada 20 Maret lalu yang telah memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Juru Bicara MK Fajar Laksono memastikan tak ada perubahan jadwal pembacaan hasil PHPU baik Pileg maupun Pilpres 2024.

Para pihak juga telah menyerahkan kesimpulan mereka kepada MK sejak 16 April lalu.

“Belum ada perubahan untuk agenda jadwal sidang pengucapan putusan. Kita tetap mengagendakan pengucapan putusan PHPU Pilpres pada 22 April,” kata Fajar, Senin 15 April 2024 lalu. []

Majelis menilai Anwar melanggar kode etik terkait dirinya yang tidak meneriman putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/2023.

Hal ini disampaikan anggota MKMK, I Dewa Gede Palguna dalam sidang putusan MKMK di Gedung MK, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024.

“Hakim Terlapor terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam prinsip kepantasan dan kesopanan butir penerapan angka 1 dan angka 2 Sapta Karsa Utama,” kata Palguna.

MKMK pun menjatuhkan sanksi kepada eks Ketua MK tersebut berupa teguran tertulis.

“Menjatuhkan sanksi berupa teguran tertulis terhadap hakim terlapor,” sambungnya.

Seperti diketahui, dalam putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/2023, Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dalam memutus perkara nomor 90 tentang syarat minimal usia capres cawapres karena terdapat konflik kepentingan.

Alhasil, MKMK memberhentikan Hakim Konstitusi Anwar Usman dari jabatan Ketua MK.

Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnerhsip (DEEP) Indonesia Neni Nur Hayati menilai putusan DKPP terhadap Hasyim dinilai kurang mencerminkan keadilan, meskipun putusan itu tidak berimplikasi pada pencalonan Gibran sebagai cawapres.

“Seharusnya DKPP berani memutuskan untuk memberhentikan Ketua KPU atau setidaknya dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua. Sebab, pelanggaran etik ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh ketua KPU,” kata Neni dalam pernyataan persnya, Selasa 6 Februari 2024.

Menurut Neni, Hasyim yang terbukti melakukan pelanggaran berulang dianggap sama saja telah mencederai citra penyelenggara, proses pemilu, dan merusak demokrasi.

“Jika penyelenggara pemilu terus menerus melanggar etik maka sangat dikhawatirkan terjadi distrust dari masyarakat kepada penyelenggara dan mendelegitimasi proses pemilu yang sedang berjalan,” ucap Neni.

Putusan DKPP

Sebelumnya, DKPP menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari, karena terbukti melanggar kode etik terkait proses pendaftaran capres-cawapres setelah Mahkamah Konstitusi (MK) era Anwar Usman memutuskan perubahan syarat batas usia peserta Pilpres.

“Hasyim Asy’ari sebagai teradu kesatu terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu,” kata Ketua DKPP Heddy Lugito saat membacakan putusan sidang di Jakarta, Senin, 5 Februari 2024.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu kesatu,” sambungnya.

Hasyim dinyatakan terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku dalam empat perkara, masing-masing dengan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, 136-PKE-DKPP/XII/2023, 137-PKE-DKPP/XII/2023, dan 141-PKE-DKPP/XII/2023.

DKPP juga menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada enam Komisioner KPU yakni August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Mochammad Afifuddin, Yulianto Sudrajat, Parsadaan Harahap, dan Idham Holid.

Seperti diketahui, Anwar Usman dijatuhi sanksi diberhentikan dari jabatan Ketua MK setelah sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaram etik berat terkait perubahan syarat menjadi capres-cawapres.

Berkat putusan MK tersebut, keponakannya yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

Jokowi sendiri adalah ipar Anwar Usman. Istrinya Anwar Usman adalah adiknya Jokowi. (*)

TPDI dan Perekat Nusantara menggugat Jokowi dan keluarga dengan tuduhan nepotisme. Gutatan ini teregistrasi di Kepaniteraan PTUN Jakarta dengan Nomor 11/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Juru bicara penggugat, Petrus Selestinus menjelaskan, gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dinilai telah melakukan nepotisme untuk membangun dinasti politik yang bertentangan dengan TAP MPR No. XI/1998, UU dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

“Kami melihat nepotisme dinasti politik Presiden Jokowi telah berkembang sangat cepat dan menjadi ancaman serius terhadap pembangunan demokrasi,” kata Petrus, Selasa, 16 Januari 2024.

Bahkan, Petrus menyebut, nepotisme Jokowi akan menggeser posisi kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan nepotisme dinasti politik Jokowi yang berpuncak di Mahkamah Konstitusi (MK) dan lembaga kepresidenan.

Lanjut Petrus, reformasi yang dibangun selama 25 tahun telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam waktu satu tahun terakhir, yang dapat dilihat dari sikap dan perilaku Jokowi.

Dia pun menyebut, Jokowi telah melakukan pengkhianatan terhadap reformasi yang belum maksimal diwujudkan setelah 25 tahun berjalan.

Putusan ini merespons Perkara Nomor 141/PUU-XXI/2023 terkait pengujian materiil Pasal 169 huruf q UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang telah dimaknai Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia minimal capres-cawapres.

Adapun putusan perkara nomor 90 tersebut menyatakan syarat usia capres dan cawapres minimal usia 40 tahun atau pernah dan sedang menjabat jabatan yang diperoleh Pemilu atau Pilkada. Putusan tersebut disahkan MK saat diketuai Anwar Usman.

Belakangan, Anwar Usman yang merupakan ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diberhentikan melalui sidang Mahkamah Kehormatan MK karena dinilai terbukti melanggar etik berat terkait putusan MK nomor 90 tersebut.

Banyak pihak meyakini, putusan MK nomor 90 bernuansa nepotisme karena diindikasikan mempermulus pencawapresan Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi. Sebagai pengganti Anwar Usman, MK memilih Suhartoyo sebagai Ketua MK.

Suhartoyo menjelaskan permohonan pemohon ditolak karena majelis hakim menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Suhartoyo membacakan amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

Dalam pengambilan putusan ini, MK melibatkan delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang terkena sanksi.

Suhartoyo menjelaskan, keputusan itu dibuat delapan hakim, tidak melibatkan Anwar Usman yang sedang disanksi oleh mahkamah Kehormatan MK.

Salah satu pertimbangannya, MK menegaskan bahwa Putusan 90 itu bersifat final dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak dibacakan. MK disebut sebagai badan peradilan konstitusi yang tidak mengenal adanya sistem stelsel berjenjang yang mengandung esensi adanya peradilan secara bertingkat yang masing-masing mempunyai kewenangan untuk melakukan koreksi oleh badan peradilan di atasnya terhadap putusan badan peradilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk “upaya hukum”.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan hal tersebut juga menegaskan bahwa putusan MK berlaku dan mengikat serta harus dipatuhi oleh semua warga negara termasuk lembaga negara sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum tanpa adanya syarat apapun.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, kata Enny, jika ada subjek hukum atau pihak tertentu yang berpendapat terhadap putusan MK terdapat hal-hal yang masih dirasakan adanya persoalan konstitusionalitas norma terhadap isu konstitusionalitas yang telah diputuskan atau dikabulkan oleh MK, maka dapat mengajukan pengujian inkonstitusionalitas norma dimaksud kepada MK.

Upaya itu dapat dilakukan sepanjang tidak terhalang oleh ketentuan Pasal 60 UU MK maupun Pasal 78 PMK 2/2021, atau dapat meminta untuk dilakukan legislative review dengan cara mengusulkan perubahan kepada pembentuk UU.

Perkara ini diajukan oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Brahma Aryana.

Dalam petitumnya, Brahma ingin MK menyatakan syarat usia capres-cawapres bisa di bawah 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah di tingkat provinsi, yakni gubernur atau wakil gubernur.

MK menjadi sorotan usai mengubah ketentuan syarat usia minimal capres-cawapres dari awalnya paling rendah 40 tahun menjadi paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. (*)

Seperti diketahui, Anwar Usman diberhentikan sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Selasa 7 November 2023 lalu. Ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam penanganan uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden.

MKMK menyatakan bahwa Anwar Usman telah membuka ruang intervensi dalam menangani perkara uji materi syarat capres-cawapres.

Merasa dirinya difitnah, Anwar melakukan perlawanan. Bahkan dia melayangkan gugatan yang ditujukan kepada Ketua MK baru ke pengadilan.

Sebelumnya, sehari setelah dicopot dari Ketua MK, Anwar memberikan keterangan kepada awak media. Ada 17 poin keterangan yang Anwar sampaikan, di mana ia menyebut kata “fitnah” sedikitnya 8 kali.

“Fitnah yang dialamatkan kepada saya, terkait penanganan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023, adalah fitnah yang amat keji, dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum,” kata Anwar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu 8 November 2023 lalu.

Justru, Anwar menyebut, dirinya mendapat informasi soal skenario politisasi dengan menjadikan dirinya objek dalam putusan MK tersebut, termasuk soal rencana pembentukan MKMK.

“Pak Anwar Usman tidak hadir,” kata Kepala Subbagian Humas MK Mutia Fria, Senin (13/11).

Namun, tidak diketahui alasan Anwar Usman tidak menghadiri pelantikan Suhartoyo itu.

Pelantikan Suhartoyo sebagai Ketua MK dilakukan di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (13/11/2023).

Sebelumnya, Suhartoyo disepakati menjadi Ketua MK melalui musyawarah mufakat para hakim konstitusi dalam rapat pleno tertutup sebagai mekanisme pertama pemilihan pimpinan MK pada Kamis (9/11).

“Menyepakati Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Dr Suhartoyo dan Insya Allah Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini,” kata Wakil Ketua MK Saldi Isra.

Seperti diketahui, sidang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena terbukti melakukan pelanggaran berat terkait uji materi perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia capres-cawapres.

Ditenggarai, putusan MK tersebut bertujuan memuluskan jalan keponakannya yang juga putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Tak hanya diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar Usman juga dinyatakan tidak berhak untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir.

Dia juga tidak diperbolehkan menangani perkara terkait sengketa pemilu. (*)

“Itu wilayah yudikatif, saya tidak ingin komentar banyak. Sekali lagi, itu kewenangan Yudikatif,” ucap Jokowi di Purwakarta, Jawa Barat, Kamis (9/11).

Seperti diberitakan sebelumnya, MKMK yang diketuai Jimly Asshiddiqie memutuskan memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK. Keputusan itu bernomor 2/MKMK/L/11/2023 itu dibacakan oleh Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie.

Sebagai penggantinya, ditunjuk hakim konstitusi, Suhartoyo menjadi Ketua MK menggantikan Anwar Usman. (*)

“Yang disepakati dari hasil kami tadi adalah untuk menjadi Ketua MK ke depan adalah Bapak Suhartoyo,” ucap Wakil Ketua MK Saldi Isra saat konferensi pers, Kamis (9/11/2023).

“Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua,” sambungnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan memberhentikan Ketua MK Anwar Usman. Keputusan itu dibacakan Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie saat membacakan putusan nomor 2/MKMK/L/11/2023.

“Memutuskan, menyatakan, Hakim Terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama Prinsip Ketakberpihakan, Prinsip Integritas, Prinsip Kecakapatan dan Kesetaraan, Prinsip Indepdensi, dan Prinsip Kepantasan dan Kesopanan,” ujar Jimly dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (7/11/2023).

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Hakim Terlapor,” katanya.

MKMK juga memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konsitusi Saldi Isra untuk dalam waktu 2×24 jam sejak Putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (*)

Kepada awak media, Anwar usman tidak menyampaikan pernyataan bahwa dirinya mundur dari hakim MK.

Dia justru mengaku sebagai korban atau objek politisasi dalam beberapa keputusan MK.

Dia mengaku ada pihak yang ingin membunuh karakter dan citranya, salah satunya lewat putusan MKMK.

“Saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar, upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek dalam berbagai Putusan MK dan Putusan MK terakhir,” tegas Anwar.

“Meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzan, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang muslim berpikir,” sambungnya.

Dia mengaku menyerahkan semuanya kepada tuhan, karena jabatan adalah milik Tuhan yang dititipkan padanya.

“Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua MK, tidak sedikitpun membebani diri saya,” ungkapnya. (*)

“Memerintahkan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dalam waktu 2×24 jam sejak putusan ini selesai diucapkan, memimpin penyelenggaraan pemilihan pemimpin yang baru sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie dalam sidang putusan yang digelar di Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (7/11/2023).

Anwar Usman diberikan sanksi pencopotan karena dianggap melanggar sejumlah pelanggaran berat etik sebagai hakim konstitusi berdasarkan putusan Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

“Hakim terlapor (Anwar Usman) terbukti melakukan pelanggaran berat,” tegas Jimly.

“Menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada hakim terlapor,” sambung Jimly.

Sidang MKMK ini dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie dengan anggota Bintan R Saragih dan Wahiduddin Adams.

Putusan ini merupakan jawaban dari laporan dari Denny Indrayana, PEREKAT Nusantara, TPDI, TAPP, Perhimpunan Pemuda Madani, PBHI, Tim Advokasi Peduli Hukum Indonesia, LBH Barisan Relawan Jalan Perubahan, para guru besar dan pengajar hukum yang tergabung dalam Constitutional Administrative Law Society (CALS), Advokat Pengawal Konstitusi, LBH Yusuf, Zico Leonardo Djagardo Simanjuntak, KIPP, Tumpak Nainggolan, BEM Unusia, Alamsyah Hanafiah, dan PADI.

Pelanggaran yang dilakukan 9 hakim MK itu karena tidak menjaga informasi dalam forum Rapat Musyawaratan Hakim (RPH) yang seharusnya bersifat rahasia terkait penanganan perkara usia minimal Capres-Cawapres.

“Menjatuhkan sanksi teguran lisan secara kolektif kepada para Hakim Terlapor,”kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Jimly Asshiddiqie di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 7 November 2023 petang.

Kata Jimly, Anwar Usman dkkterbukti secara bersama-sama melanggar kode etik dan prilaku hakimkonstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Hutama, Prinsip Kepantasan dan Kesopanan.

“Majelis MKMK meyakini kebocoran informasi dilakukan sengaja maupun tidak sengaja oleh hakim konstitusi,”jelas anggota MKMK Bintan R Saragih saat membacakan kesimpulan naskah putusan etik tersebut.

Kata Saragih, seharusnya sembilan hakim konstitusi menjaga informasi dalam forum RPH tidak keluar.

“Sembilan hakim konstitusi secara kolektif harus bertanggung jawab menjaga informasi dalam forum RPH tidak bocor,”pungkasnya. (*)