Kata Iwan, kemungkinan PDI Perjuangan akan gabung di koalisi ANies.

“Walaupun nanti apa saja bisa terjadi, tetapi sampai hari ini yang kemungkinan besar adalah tiga partai itu (NasDem, PKB, PKS) plus PDIP,” kata Iwan dikutip dari Kompas TV, Selasa, 18 Juni 2024.

Iwan mengaku barisan relawan yang dulunya tergabung dalam Timnas AMIN sudah bergerak untuk mendukung Anies.

Ia menambahkan, pihaknya telah menjalin komunikasi dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sehubungan pencalonan Anies.

“Tentunya kita menyampaikan keinginan bahwa relawan juga ingin PDI-P bergabung mendukung Pak Anies. Karena bagaimana pun Pak Anies itu kan pilihan yang sangat realistis, punya prestasi, dan juga sangat mengutamakan rakyat kecil,” katanya.

Sementara itu, Direktur Algoritma Research and Consulting Aditya Perdana menyatakan, PKS dan PDI-P belum final mendukung Anies di Pilkada Jakarta 2024.

Kendati sudah diusulkan oleh DPD, Aditya menyoroti peran DPP partai yang signifikan dalam menentukan bakal calon kepala daerah.

Di lain sisi, Aditya menilai Anies telah menunjukkan kesiapannya untuk maju sebagai calon gubernur Jakarta kembali.

“Saya pikir PDI-P belum commit, saya pikir semuanya sedang bernegosiasi untuk mendapatkan posisi atau dukung-mendukungnya itu dalam posisi seperti apa,” kata Aditya.

“Kalau saya melihat sinyal yang paling kelihatan dari Pak Anies, ketika dia sudah mulai keliling, blusukan, segala macam itu sinyal yang jelas bahwa beliau sudah siap dicalonkan menjadi calon gubernur,” imbuhnya.

Setelah gagal di Pilpres 2024, Anies Baswedan menjadi salah satu nama utama yang masuk ke bursa Pilkada Jakarta 2024.

Sebelumnya, DPD PDI-P DKI Jakarta dikabarkan mengusulkan Anies Baswedan sebagai salah satu nama bakal calon gubernur Jakarta ke DPP PDI-P.

Pendaftaran calon dalam pilkada serentak baru bisa dilakukan pada Agustus 2024 mendatang.

Selain Anies, nama-nama yang masuk dalam bursa calon gubernur Jakarta adalah Ridwan Kamil dan Kaesang Pangarep. []

Bahkan kata Yusril, saksi-saksi yang dihadirkan juga gagal membuktikan nepotisme hingga penyalahgunaan bantuan sosial (Bansos) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Dalam pokok perkara, kami berkesimpulan para pemohon tidak berhasil membuktikan apa yang mereka dalilkan dalam positanya, yakni terjadinya berbagai pelanggaran, kecurangan dan penyalahgunaan kekuasaan,”ujar Yusril dikutip dari kompas TV, Senin 15 Maret 2024.

Yusril juga menyebut, kedua Paslon gagal membuktikan penyalahgunaan bansos maupun pengerahan penjabat kepala daerah secara TSM (terstruktur, sistematis dan masif).

“Saksi-saksi maupun ahli yang dihadirkan dalam persidangan gagal membuktikan adanya pelanggaran dan kecurangan tersebut,” tegas Yusril.

Yusril pun menilai permohonan yang disampaikan oleh kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud dalam petitum itu tidak beralasan hukum, sehingga layak untuk ditolak oleh MK.

Selain itu, Yusril juga meminta kepada majelis hakim menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024 secara sah menurut hukum.

“Terakhir, dalam pokok perkara, kami mohon agar MK menyatakan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif tanggal 20 Maret 2024 adalah benar dan tetap berlaku,” ucap Yusril.

“Dengan demikian, perolehan suara terbanyak yaitu 96.214.692 suara atau 58,59 persen dari suara sah dalam pilpres yang diperoleh pasangan calon Prabowo-Gibran adalah sah menurut hukum,”sambungnya.

Lebih lanjut Yusril berharap, dengan kesimpulan yang disampaikan akan membuat rangkaian Pilpres 2024 bisa selesai.

Sehingga dengan begitu, Prabowo-Gibran tinggal menunggu untuk dilantik pada Oktober 2024 mendatang.

“Dengan putusan seperti yang kami kemukakan itu, kami berharap seluruh rangkaian pilpres telah selesai. Pasangan Prabowo-Gibran tinggal menunggu pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden oleh MPR tanggal 20 Oktober 2024 nanti,” ujarnya.

Sebelumnya dalam sengketa Pilpres 2024, kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD menyampaikan petitum dengan tujuan Pilpres 2024 diulang dan Prabowo-Gibran didiskualifikasi.

Saat ini, proses sidang sengketa Pilpres di MK sudah masuk tahap akhir.

Majelis hakim konstitusi sudah memulai rapat permusyawaratan hakim (RPH) secara maraton sejak sidang pamungkas digelar pada Jumat 5 April 2024.

Setelah penyerahan kesimpulan pada Selasa hari ini, MK dijadwalkan membacakan putusan atas sengketa Pilpres 2024 paling lambat pada Senin 22 April 2024. []

Kesimpulan ini sebagai pertimbangan hakim MK dalam memutus perkara perselisihan hasil pemilu atau sengketa Pilpres 2024.

Ketua Tim Hukum AMIN itu menjelaskan, pembahasan dalam kesimpulan yang disampaikan Tim hukum Anies-Muhaimin antara lain, soal politisasi bansos.

Selain itu juga pengangkatan penjabat kepala daerah yang masif digunakan untuk mengarahkan pilihan.

Serta dalil yang tidak dibantah sehingga membenarkan dalil pemohon seperti penggalangan kepala desa.

Kemudian pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden cacat etik dan prosedur hingga menyoroti Presiden Joko Widodo yang ikut cawe-cawe dalam urusan pilpres.

Dalil tentang lumpuhnya independensi lembaga penyelenggara pemilu juga terkonfirmasi dari perselisihan antara KPU dan Bawaslu terkait sistem informasi pencalonan serta rilis Bawaslu tentang pelanggaran pemilu.

Selain memberikan kesimpulan tertulis, pihaknya juga menyerahkan beberapa bukti tambahan.

Antara lain, berupa video Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang menyarankan pilpres satu putaran.

Lalu pembagian bansos untuk kepentingan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Kami sangat optimistis dikabulkan. Pertanyaan-pertanyaan dari majelis hakim yang mendalam dan saksi-saksi bukti-bukti dan ahli yang menjelaskan sudah terjadi pelanggaran konstitusi secara serius,” ujar Ari kepada wartawan, Senin 15 April 2024. []

Namun Hakim MK tidak mengizinkan hal itu, dan yang diizinkan hanya empat menteri.

Ketua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengaku tak masalah bila hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan tak memanggil Presiden Joko Widodo dalam sidang gugatan Pilpres 2024 di MK.

Ia menyatakan pihaknya tak ingin memaksakan bila memang majelis hakim memutuskan tak melakukan pemanggilan Kepala Negara.

“Saya kira Pak Arief Hidayat sangat bijaksana dan saya pribadi tidak mau tidak proporsional, jadi kita serahkan pada majelis hakim. Kalau kita memaksakan itu kita seperti melakukan hal yang overkilling,” kata Todung di gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat 5 April 2024.

Menurut dia, dengan memanggil 4 menteri terkait bansos sudah cukup.

“Kepala pemerintahan kita itu Presiden Jokowi. Jadi walaupun yang datang 4 menteri, menteri ini datang untuk atas nama presiden pembantu presiden. Ujung-ujungnya presiden,” ujarnya.

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mengakui Pilpres 2024 lebih terasa hiruk pikuknya karena Presiden Joko Widodo diduga melakukan cawe-cawe untuk memenangkan satu di antara tiga pasangan calon yang berkontestasi.

Hal itu disampaikan Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej.

Eddy Hiariej merespons keberatan Bambang terkait kehadirannya sebagai ahli dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Kamis 4 Maret 2024.

“Saya berbeda dengan Saudara Bambang Widjojanto yang ketika ditetapkan sebagai tersangka, dia tidak men-challenge, tapi mengharapkan belas kasihan Jaksa Agung untuk memberikan deponer,” tegas Eddy.

Deponer atau deponir sendiri merupakan suatu diskresi Jaksa Agung untuk mengenyampingkan suatu perkara untuk kepentingan umum.

Tidak hanya itu, Eddy juga menyampaikan jika pernyataan Bambang terkait KPK yang akan menerbitkan surat penyidikan baru, tidak lengkap.

“Pada saat itu Ali Fikri, Juru Bicara KPK, mengatakan akan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (Sprindik) umum dengan melihat perkembangan kasus,” jelas Edy.

Diketahui Eddy Hiariej adalah salah satu ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Prabowo-Gibran di ruang sidang MK hari ini.

Kehadiran Eddy sontak disikapi keberatan oleh Bambang dengan alasan KPK sudah menerbitkan surat penyidikan baru dalam perkara dugaan korupsi.

“Majelis, karena tadi saya merasa keberatan, saya izin untuk mengundurkan diri ketika rekan saya Prof. Hiariej akan memberikan penjelasan,” kata BW yang kemudian melakukan aksi walkout.

Eddy sebelum memberikan keterangan sebagai ahli juga sempat ditanyakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo soal surat izin kampus dari Universitas Gadjah Mada.

“Pak Eddy ini Prof. Izin dari kampusnya belum ada, ya?” tanya Suhartoyo.

Kemudian Eddy mengaku jika dirinya tidak mengajukan izin kepada kampus untuk memberikan keterangan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran.

“Kami tidak mengajukan izin, jadi memang langsung ke sini,” jawab Eddy.

Suhartoyo pun menegaskan kepada Eddy, bahwa surat izin atau pun surat tugas dari kampus merupakan bagian dari kelengkapan formal untuk memberikan keterangan di MK.

Kendati demikian, Suhartoyo tetap mempersilakan Eddy menyampaikan paparannya.

“Surat tugas kalau ingin. Ya sudah, nanti keterangannya kami yang menilai karena ini bagian dari kelengkapan formal,” tutur Suhartoyo.

“Ya, baik,” jawab Eddy. []

Kata dia, selama karirnya sebagai pengacara inilah gugatan yang tidak jelas dan paling mengambang.

“Yang digugat apa, yang dibahas Bansos. 90 persen isi dari permohonan itu adalah tentang Bansos,”ujar Hotman usai sidang, Rabu 27 Maret 2024.

Kata dia, gugatan itu cukup dijawab dengan satu kalimat.

“Bansos itu adalah sah, sesuai dengan peraturan. MK tidak punya kewenangan menilai Bansos,”tegas Hotman.

Dia menambahkan, permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab satu paragraf saja. karena yang lainnya hanya ocehan-ocehan tidak jelas.

“Bansos itu kalau tidak disalurkan bisa digugat. KPK sudah turun untuk menyelidikinya kenapa Bansos tidak dibagi,”tegasnya. []

Kata dia, Presiden Jokowi terlibat langsung dalam Pilpres 2014, 2019 dan 2024.

Menurut penjelasannya, berdasarkan sejumlah survei, pada 2023 atau sebelum menggandeng Gibran Rakabuming Raka, elektabilitas Prabowo hanya berkisar diangka 24,6 persen.

Namun saat dipasangkan dengan putra sulung Jokowi tersebut, elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran naik di atas 30 persen dan melejit sampai 51,8 pada Februari 2024 sebelum pemungutan suara.

“Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34 persen hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung dari Okteober 2023-Februari 2024,” ujarnya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK, Rabu 27 Maret 2024.

“Ini sesuatu yang sangat luar biasa menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat,” sambungnya.

Ia pun menyebut, lonjakan suara Prabowo-Gibran tak lepas dari adanya pelanggaran berupa keterlibatan lembaga kepresidenan.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin, Iwan Tarigan, Thifal Solesa Waldi, Selasa 26 Maret 2024.

“Kami berharap jangan sampai nanti Bapak Hotman Paris menangis dan Bapak Otto Hasibuan masuk kamar nggak keluar-keluar lagi karena kalah di sidang sengketa pilpres di MK,” tegas Iwan Tarigan.

Lebih lanjut, Iwan Tarigan pun meyakini jika permohonan sengketa Pilpres yang diajukannya ke Mahkamah Konstitusi dapat membuktikan adanya kecurangan dalam pelaksanaan Pilpres 2024.

Hal ini disampaikan Iwan meresposn penilaian dari Hotman Paris yang menyebut Timnas Anies-Muhaimin cengeng dan salah kamar.

“Timnas AMIN perlu menegaskan bahwa pelanggaran-pelanggaran sengketa yang kami ajukan petitum dari kubu 01 ke MK mengenai proses kecurangan Pilpres sejak di MK, KPU, penggunaan PJ kepala daerah, aparat hukum, pengerahan aparat desa yang menyalahi undang-undang dan penyalahgunaan bansos sampai proses pemungutan suara adalah perselisihan tentang hasil pemilu,” jelas Iwan Tarigan mengutip Kompas TV.

“Karena proses yang curang dan bermasalah etika, dan abuse of power kekuasaan tentunya akan mempengaruhi hasil akhir di TPS dan KPU, dan mengenai perselisihan tentang hasil pemilu adalah tugas dan kewenangan MK untuk mengadili yang mempunyai dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945,”sambungnya.

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris Hutapea, merasa kebingungan atas pengajuan gugatan PHPU yang dilayangkan kubu 01 dan 03 ke MK.

Kata dia, gugatan yang meeka ajukan tidak akan diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan 01 dan 03 adalah cacat formil atau cacat prosedural karena tidak memenuhi syarat formil,”ucap Otto Hasibuan di Gedung MK, Jakarta, Senin malam 25 Maret 2024.

“Karena itu, kami melihat bahwa gugatan itu berpotensi besar tidak dapat diterima,”sambungnya.

Otto juga menganggap dalil kecurangan yang diajukan AMIN serta Ganjar-Mahfud ke MK salah alamat.

Dia mengatakan dugaan kecurangan yang dimaksud seharusnya dilaporkan ke Bawaslu.

“Tidak di MK. Jadi, dengan demikian dengan mereka mengajukan ke MK, tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran-pelanggaran, maka itu adalah salah kamar,” tegasnya.

Menurut Otto, permintaan 01 dan 03 itu tidak masuk dalam kewenangan MK.

Gugatan sengketa Pilpres 2024 di MK, kata dia, hanya seputar hasil penghitungan suara. Hal itu sudah diatur dalam Pasal 475 UU Pemilu.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, menyebut pihaknya menerima permohonan perkara PHPU tersebut pada Kamis 21 Maret 2024 dini hari.

“Iya, soal Pilpres. Dari tim 01 sudah masuk tadi. Penyerahan permohonan secara daring tadi malam, dini hari. Terus tadi datang ke MK untuk menyerahkan berkas,” kata Fajar di gedung MK, Jakarta Pusat, dikutip dari Kompas TV, Kamis 21 Maret 2024.

Fajar menyebut Timnas AMIN menginginkan agar pemungutan suara di ulang tanpa menyertakan calon wakil presiden dari salah satu pasangan calon.

Mengenai kemungkinan MK mengabulkan permohonan tersebut atau tidak, Fajar mengatakan itu bagian dari pokok perkara sehingga ia tidak bisa menanggapi.

“Kita terlalu dini untuk menyampaikan. Kita fokus dulu penerimaan permohonan. Kita registrasi, baru bicara persidangan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai gugatan perkara PHPU oleh pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Fajar mengatakan belum ada komunikasi yang diterima MK.

“Belum ada. Kita tidak janjian. Kalau memang mau datang, kita layani. Kalau mengabarkan, ya kita layani juga, tetapi sejauh ini belum,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Gugatan ini sebelumnya didaftarkan secara online pada Kamis dini hari sekitar pukul 01.00 WIB.

Kamis pagi anggota THN Anies-Muhaimin sudah berada di Gedung MK untuk melakukan proses administrasi.

“Kami resmi mendaftarkan permohonan PHPU ini ke MK. Pagi tadi jam 1 secara online kami sudah masukkan pendaftaran. Dan saat ini tim kami sudah di MK, lagi proses administrasi untuk kelengkapan berkasnya,” ucap Ari di Markas Pemenangan Timnas Amin, Kamis, 21 Maret 2024.

Ari menjelaskan bahwa berkas-berkas dan dokumen yang dibawa dalam pendaftaran gugatan PHPU ini sudah disiapkan cukup lama, yakni sekitar satu bulan.

Pihaknya juga telah mengumpulkan pendapat dari para pakar dan ahli.

Ia memastikan, bukti-bukti yang dibawa sudah cukup dan meyakinkan.

“Kami lengkapi dengan bukti-bukti yang cukup meyakinkan, dan saksi-saksi yang meyakinkan, insya Allah,” tegasnya.

Ketiga nama tersebut, akan memimpin 1.000 advokat yang siap mengungkap dugaan kecurangan Pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Timnas Anies-Muhaimin Iwan Tarigan dalam keterangannya, Jumat 15 maret 2024.

“Kami sudah menyiapkan tim hukum, tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah Ari Yusuf Amir, beliau adalah Ketua Hukum Tim Nasional AMIN, dibantu oleh wakil ketua Hamdan Zoelva, beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refly Harun,” jelas Iwan.

“Ketiganya didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan 1.000 orang pengacara,”sambungnya.

Saat ini kata Iwan, tim hukum dari Timnas Anies-Muhaimin sudah memiliki bukti yang cukup untuk mengungkap kecurangan Pemilu 2024.

“Kami sudah mengumpulkan bukti yang sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, jadi kami sudah mengumpulkan bukti-buktinya tinggal menunggu waktu yang tepat untuk nanti kami ajukan sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi,” beber Iwan.

Berdasarkan bukti yang dikantongi, Iwan menyatakan optimistis pihaknya bisa membuktikan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif yang terjadi di Pemilu 2024.

Reza Isfadhilla Zen selaku Kuasa Hukum Pelapor atau Pengadu yang juga merupakan Tim Hukum Nasional Amin menjelaskan, ada 2 laporan dari THN Amin yang tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat materiil.

“Dalam surat pemberitahuan status laporan yang diterima oleh pengadu tidak dijelaskan syarat materiil mana yang tidak memenuhi syarat. Dalam Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 6 Ayat (3) Huruf d berbunyi: “Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas – luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik,” ucapnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, 27 Februari 2024.

Padahal, sambung Reza, jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 24 Ayat 1 disebutkan Bawaslu RI harus memberitahu kepada pelapor terkait syarat materiil mana yang kurang untuk kemudian dilengkapi.

Data yang masuk ke KPU untuk DKI Jakarta sebanyak 62,88 persen atau 19.345 suara dari 30.766 tempat pemungutan suara (TPS) di Jakarta.

Berdasarkan data tersebut, pasangan AMIN unggu sementara dengan perolehan suara 1.037.043 atau 41,25 persen.

Sementara, pasangan nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih dukungan suara 1.026.605 atau 40,83 persen.

Sedangkan pasangan nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya mendapatkan 450.500 suara atau 17,92 persen.

Untuk diketahui, data yang tersaji di dalam situs web KPU hanyalah alat bantu untuk keterbukaan hasil perhitungan suara.

Perhitungan suara secara resmi tetap dilakukan melalui mekanisme rekapitulasi berjenjang dari Tingkat TPS, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat dengan penandatanganan berita acara di setiap tingkatan.

KPU sampai saat ini masih melakukan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai tanggal 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

penetapan hasil Pemilu 2024 dilakukan paling lambat tiga hari setelah memperoleh surat pemberitahuan atau putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). (*)

Mereka yang bakal ikut pidato diantaranya Ketua umum partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Hal itu dikatakan langsung oleh Juru Bicara Timnas Anies-Cak Imin (Amin) Angga Putra Fidrian. “Ya perwakilan dari partai koalisi juga akan (berpidato), Pak Surya Paloh, Presiden Syaikhu dan lain-laib juga akan pidato. Kalau PKB, kan diwakili Gus Imin ya,” ujar Angga kepada wartawan dikutip Sabtu pagi

Angga juga menjelaskan bahwa wakil presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla alias JK turut diundang dalam kampanye akbar di JIS. Tetapi, belum dipastikan kehadiran JK dalam kampanye akbar hari ini.