Adapun pihak yang menjadi termohon dalam permohonan gugatan praperadilan ini antara lain, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto, hingga Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak.

Aiman mempertanyakan penyitaan ponselnya, sebab ia harus melindungi narasumber yang memberikan informasi terkait Polri yang dianggap tidak netral dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto.

Diketahui status Aiman saat ini sedang menghadapi proses hukum gegara pernyataannya yang menyebut Polri tidak netral dalam pemilu.

Terbaru, polisi juga melakukan penyitaan terhadap ponsel milik Aiman sebagai barang bukti.

Hasto menilai apa yang dilakukan polisi sudah masuk dalam kategori penyalahgunaan wewenang.

“Kapasitas kan sebagai saksi, sebagai saksi tidak boleh dilakukan penyitaan terhadap HP sehingga itu abuse of power,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Selasa, 30 Januari 2024.

Maka itu, Hasto menyebut, PDIP bakal mengerahkan seribu pengacara untuk membela Aiman menghadapi proses hukum.

Polda Metro Jaya pun akhirnya membeberkan alasan penyidik turut menyita HP milik Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud itu.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengklaim proses penyitaan oleh penyidik sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada.

“Penyitaan itu tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya, benda bergerak atau tidak, berwujud atau tidak berwujud,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin 29 Januari 2024.

Kata Ade, penyitaan boleh dilakukan meskipin statud Aiman masih sebatas saksi.

Ia mengatakan HP milik Aiman yang disita itu nantinya juga akan dilampirkan sebagai barang bukti ke pengadilan.

“Penyitaan dilakukan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan,” tuturnya.

Menurutnya, saat itu posisi Aiman berbicara sebagai jurnalis. Jika ada yang tidak terima, kata dia, maka cukup memberikan hak jawab.

“Aiman  adalah seorang jurnalis yang sedang menceritakan kondisi dengan hak dan kebebasan jurnalisme nya,” kata Ganjar dalam Hajatan Rakyat di Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2023).

“Maka caranya melawannya bukan menangkap, memeriksa tapi silakan anda punya hak jawab. Itu lah pers yang bebas yang saat itu diperjuangkan saat era reformasi,” tambah calon presiden nomor urut 3 itu.

Ganjar mengaku telah mendiskusikan hal ini dengan Tim Hukum Ganjar-Mahfud. Ganjar menyebut tim itu akan menanyakan beberapa hal kepada penegak hukum.

“Tim Ganjar-Mahfud hari ini akan mendampingi, kita akan tanyakan ke penegak hukum sebenarnya apa yang terjadi,” ucap dia.

Sebelumnnya, Polda Metro Jaya menerima enam laporan polisi terhadap Aiman buntut pernyataannya yang menyinggung soal ketidaknetralan aparat pada Pemilu 2024.

Usai memeriksa terlapor, para saksi, hingga ahli, penyidik lantas melakukan gelar perkara dan menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan

Dalam gelar perkara itu, polisi juga memutuskan tidak menerapkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam perkara ini.

Dengan demikian, dalam proses penyidikan ini penyidik fokus mendalami unsur terkait dugaan pelanggaran Pasal 14 dan pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.

“Terkait dengan barang siapa yang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong baik itu disengaja untuk menimbulkan keonaran, ataupun terkait penyiaran berita tidak lengkap yang diduga patut menimbulkan keonaran dalam masyarakat,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak kepada wartawan, Senin (8/1/2024).

Terbaru, Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono mengungkapkan penyidik telah menyita handphone miliknya saat proses pemeriksaan yang digelar Jumat (26/1/2024) hari ini.

Aiman diketahui diperiksa selama kurang lebih 12 jam sebagai saksi, terkait dugaan aparat tak netral dalam Pemilu 2024. Pada pemeriksaan itu, Aiman dicecar sebanyak 59 pertanyaan oleh penyidik.

Aiman menyatakan meski handphone miliknya disita oleh penyidik, dirinya tetap berkomitmen tidak akan membocorkan narasumber di balik pernyataannya soal ketidaknetralan aparat.

Kata Aiman, itu bagian dari kewajiban melindungi identitas narasumber.

Ia juga menilai pesan yang disampaikan kepadanya harus diketahui publik.

“Saya berkomitmen untuk tidak menyebutkan siapa narasumber saya karena saya meyakini mereka ini adalah orang-orang yang baik yang wajib dilindungi identitasnya,”tegas Aiman.

“Bukan siapa yang penting tapi isi pesannya itu yang kemudian harus disampaikan,” ujar Aiman usai menjalani pemeriksaan.

Bagian dari hal untuk ditindaklanjuti apakah itu benar apakah itu salah itu belakangan.

“Tapi yang penting adalah mereka menyampaikan sesuatu untuk ditindaklanjuti agar Pemilu ini berjalan jujur dan adil,” sambungnya.

Diketahui, saat ini kasus tersebut telah naik ke tahap penyidikan. Polda Metro Jaya menemukan unsur pidana dalam kasus tersebut.

“Jawaban saya tadi, saya sebagai warga negara akan taat dalam mengikuti proses hukum yang ada,” kata Aiman di Polda Metro Jaya pada Jumat (26/1/2024).

Meski begitu, Aiman merasa kasusnya tersebut tak layak diproses. Dia menilai pernyataan soal oknum aparat kepolisian tak netral pada Pemilu 2024 hanya sekadar kritikan.

“Meskipun tadi catatannya ketika netralitas jadi hal yang paling krusial paling penting, paling signifikan di 2024 ini ketika ada orang yang mengingatkan maka seharusnya bukan pidana yang diproses,” ucap dia

Dia menjelaskan, pernyataan yang disampaikannya itu disiarkan di berbagai media massa. Dia mengaku heran pihak kepolisian masih terus melanjutkan kasus tersebut hingga tahap penyidikan.

“Nah ini menjadi pertanyaan apakah media ini menyebarkan berita bohong seperti yang dituduhkan kepada saya? Tentu jawabannya kan tidak. Jadi kalau proses saya terus dilanjutkan tentu ini menjadi pertanyaan,” terang dia.

Aiman menegaskan, apa yang disampaikannya merupakan kritik terhadap institusi kepolisian.

“Saya yakin, saya masih punya keyakinan hal seperti itu sehingga hal seperti ini tentunya ini menjadi catatan juga untuk publik bahwa ini kritik bukan seharusnya pada proses pidana,” pungkas dia.

Dia datang didampingi oleh sejumlah advokat dan relawan Ganjar-Mahfud, Jumat, 26 Januari 2024.

Aiman menyampaikan kehadiran para advokat dan relawan itu sebagai bentuk dukungan atas kebebasan berekspresi.

Aiman tiba di Polda Metro Jaya didampingi oleh sejumlah advokat BAKI GAMA 03 dan juga dari tim hukum TPN Ganjar-Mahfud dan sejumlah relawan Calon Preaiden nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Aiman mengatakan sebelum tiba di Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan, dirinya bersama advokat terlebih dahulu ke Kantor Dewan Pers di Jakarta Pusat.

Dengan demikain Aiman mengakui keterlambatannya dari waktu yang telah dijadwalkan.

Kehadirannya kantor Dewan Pers untuk menilai apakah kritik yang disampaikan oleh seorang yang juga berprofesi sebagai jurnalis dapat ditindak secara pidana atau tidak.

Selain itu media yang dijadikan sumber dalam menyampaikan pendapat tersebut dapat karena bersumber dari data media.

Pemriksaan ini untuk klarifikasi terkait laporan soal pernyataan aparat tidak netral pada Pemilu 2024, Selasa 5 Desember 2023.

Aiman sedianya dimintai klarifikasi dalam kapasitasnya sebagai terlapor pada Jumat 1 Desember 2023 pukul 14.00 WIB.
Namun, ia tidak datang karena sudah memiliki kegiatan lain.

“Klarifikasi yang diagendakan dilakukan pada hari Selasa, 5 Desember 2023 pukul 09.00 WIB di ruang riksa Subdit Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya,” kata Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak dalam keterangannya, Minggu, 3 Desember 2023.

Surat pemanggilan kedua sudah dilayangkan, surat tersebut telah diterima di rumah yang bersangkutan pada Jumat sore.

Dia diperiksa terkait laporan polisi terhadapnya atas tudingan Aiman soal aparat yang tidak netral di Pemilu 2024.

Pemanggilan bakal dilakukan Jumat, 1 Desember 2023. Aiman diminta hadir ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Adapun berdasar surat panggilan, Aiman diminta hadir pukul 14.00 WIB. Aiman membenarkan adanya panggilan ini.

“Saya membenarkan pemanggilan kepada saya dari Polda Metro Jaya,” kata Aiman kepada wartawan, Rabu 29 November 2023.

Aiman mengaku bahwa dirinya baru mendapatkan surat panggilan untuk diperiksa sebagai saksi tanggal 28 November 2023, kemarin.

Surat baru diterima malam hari di kediamannya. Terkait pemanggilan ini, Aiman mengatakan ia menyerahkan sepenuhnya ke Biro Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan dalam menangani laporan ini penyidik akan terlebih dahulu meminta klarifikasi kepada pelapor dan sejumlah saksi terkait laporan tersebut.

“Setelah kami menerima laporan yang dimaksud dan kemudian menerima barang bukti elektronik yang disampaikan oleh para pelapor, penyidik akan melakukan klarifikasi terhadap para pelapor maupun saksi-saksi yang dibawa pelapor pada saat melaporkan dugaan tindak pidana terjadi di kantor SPKT Polda Metro Jaya,” kata Ade Safri, Selasa (14/11/2023).

Selain itu, lanjut Ade Safri, penyidik akan bekerja sama dengan para ahli, termasuk ahli ITE, ahli hukum pidana, ahli bahasa, hingga ahli sosiologi hukum.

“Barulah setelahnya, polisi bakal memeriksa Aiman Witjaksono sebagai saksi terlapor,” terangnya.

“Jadi, rangkaian itu dulu yang akan kita lalui. Setelah itu kita akan meminta klarifikasi terhadap saudara terlapor AW (Aiman Witjaksono),” jelasnya.

Aiman Witjaksono Dilaporkan ke Polisi

Mantan jurnalis yang kini jadi Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono dilaporkan oleh Aliansi Elemen Masyarakat Sipil untuk Demokrasi yang terdiri dari Garda Pemilu Damai, Front Pemuda Jaga Pemilu, dan Barisan Mahasiswa Jakarta ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/B/6813/XI/2023/SPKT/POLDA METRO JAYA.

Aiman dilaporan dengan Pasal 28 (2) juncto Pasal 45 A ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 dan/atau Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

“Kita melaporkan saudara Aiman Witjaksono terkait pernyataannya beberapa waktu lalu dan sempat mengguncang media juga, terkait pernyataannya ada temannya dari pihak kepolisian yang merasa keberatan adanya perintah dari komandannya untuk memenangkan salah satu calon presiden dan wakil presiden yaitu Prabowo-Gibran,” kata pelapor, Fikri Fakhruddin, di Polda Metro Jaya, Senin (13/11). (*)

Dengan bergabungnya dalam tim pemenangan Ganjar-Mahfud, Aiman menyatakan dirinya sudah tidak aktif lagi sebagai jurnalis.

“Benar, saya nonaktif dari segala kegiatan jurnalistik, baik sebagai Pemimpin Redaksi SindonewsTV, Wakil Pemimpin Redaksi iNews, maupun sebagai Pembawa Acara The Prime Show with Aiman yang tayang rutin di iNews”, ujar Aiman dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/11/2023).

Dia memilih tidak aktif lagi sebagai jurnalis lagi demi menjaga independensi dan etika sebagai jurnalis.

Selain itu, lanjut Aiman, salah satu klausul kode etik maupun pasal dalam Undang-Undang Pers mewajibkan seorang jurnalis untuk berlaku independen. Menurut dia, meski kata independen tidak memiliki ukuran yang pasti, tetapi menjadi juru bicara paslon capres-cawapres jelas sulit untuk dipersepsikan independen.

Selain menjadi juru bicara Ganjar-Mahfud, Aiman juga merupakan caleg DPR RI dari Partai Perindo. Dan, Sabtu (4/11) ini KPU RI merilis Daftar Calon Tetap (DCT) caleg DPR RI, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Nama Aiman tercatat dalam DCT.

“Sesuai janji saya dulu saat pertama kali mendaftar di partai, bahwa ketika DCT muncul dan ada nama saya di situ, maka seketika itu saya mundur dari profesi wartawan” pungkas Aiman. (*)