Dia diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan rumah susun (rusun) di Cengkareng, Jakarta Barat.

Wakil Kakortastipidkor Polri, Brigjen Pol. Arief Adiharsa mengungkapkan, Ahok diperiksa untuk memberikan keterangan soal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta Tahun 2015.

“Basuki Tjahaja Purnama hadir di Kantor Kortastipidkor Polri untuk diperiksa sebagai saksi terkait proses penyusunan APBD tahun 2015, saat ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta,” ungkap Arief dalam keterangannya, Rabu.

Menurutnya, Politikus PDIP itu memberikan keterangan ihwal prosedur dan proses penyusunan APBD murni dan perubahan, penggunaan e-Budgeting.

Ahok juga menjelaskan perihal ketidaksepakatan antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan penggunaan Pergub Nomor 160/2015 untuk APBD Murni.

“Saksi juga menyatakan tidak mengetahui detail pengadaan tanah dalam APBD Perubahan,” ujarnya, dikutip dari Antara.

Karena Ahok beralasan hal itu merupakan tanggung jawab SKPD terkait.

Adapun Ahok hadir di Kantor Kortastipidkor Polri, pada Rabu pagi kemarin sekitar pukul 09.30 WIB.

Ahok mengaku dirinya diperiksa penyidik untuk keperluan penambahan berita acara pemeriksaan (BAP) dalam kasus tersebut.

“Tambahan BAP Maret tahun lalu soal lahan Cengkareng,” kata Ahok.

Meski demikian, ia tak mengungkapkan terkait detail pemeriksaan dirinya di Bareskrim Polri.

Diberitakan sebelumnya, polisi telah menetapkan dua tersangka dalam kasus pengadaan lahan rusun di Cengkareng.

Dua tersangka yakni mantan Kepala Bidang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Dinas Perumahan dan Gedung DKI Jakarta, Sukmana, juga Rudy Hartono Iskandar yang merupakan pihak swasta.

“Berdasarkan laporan polisi nomor LP 656/VI/2016 Bareskrim tanggal 27 Juni 2016, di mana waktu kejadian pada tahun 2015 dengan dua tersangka, yaitu S (Sukmana) dan RHI (Rudy Hartono Iskandar),” ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Ahmad Ramadhan dalam konferensi pers yang dilaksanakan 2 Februari 2022 lalu.

Para tersangka diduga terlibat dugaan korupsi pengadaan tanah seluas 4,69 hektare di Cengkareng untuk pembangunan rusun oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015.

Di mana saat itu Gubernur DKI Jakarta dijabat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Penyidik tengah mengembangkan penyidikan usai menemukan dua alat bukti baru terkait kasus tersebut. []

Mengutip catatan CNNIndonesia, pemeriksaan rencananya akan digelar besok, Kamis, 13 Maret 2025, pukul 10.00 WIB.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harli Siregar, mengonfirmasi panggilan tersebut.

“Iya betul, sesuai jadwal rencananya besok,” kata Harli.

Namun, belum diketahui pasti apakah Ahok akan memenuhi panggilan tersebut.

Sebelumnya, Ahok menyatakan kesiapannya untuk menghadapi pemeriksaan dalam kasus mega korupsi tersebut.

“Ya bisa saja, dan aku senang jika diminta keterangan,” kata Ahok, Kamis, 27 Februari 2025.

Meski demikian, ia enggan menjelaskan lebih detail mengenai modus korupsi yang diduga terjadi di Pertamina, termasuk praktik impor BBM yang merugikan negara.

“Hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan. Ada pengawasan berlapis di Pertamina, termasuk dari Badan Pengawas Keuangan,” tambah Ahok.

Diketahui, kasus ini telah menyeret sembilan orang sebagai tersangka, terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Salah satu nama yang mencuat adalah Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

Kejagung menyebut total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun, yang meliputi kerugian ekspor minyak mentah, impor minyak mentah, impor BBM, serta pemberian kompensasi dan subsidi.

Menurut Kejagung, para tersangka diduga bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah dan mengolahnya dengan prosedur yang tidak semestinya.

Praktik ini menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akhirnya harus ditanggung pemerintah melalui subsidi APBN. []

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Febrie Adriansyah, menegaskan pihaknya tidak ragu memanggil siapa pun yang diperlukan, termasuk mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk membuktikan, pasti kita periksa,” kata Febrie di Kompleks MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu, 5 Maret 2025.

Febrie menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya membersihkan Pertamina agar tata kelola bisnisnya lebih baik dan kompetitif.

“Kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan akan menjadi lebih kuat,” ujarnya.

Nama lain yang terseret dalam pusaran kasus ini adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir.

Namun, Febrie menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan mereka.

“Belum ada (keterlibatan), ini masih proses penyidikan masih berjalan,” katanya.

Kejagung sejauh ini telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka, enam di antaranya merupakan petinggi di subholding Pertamina, sementara tiga lainnya berasal dari sektor swasta. Berikut daftarnya:

1. RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga

2. SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional

3. YF – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping

4. AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional

5. MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa

6. DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan PT Jenggala Maritim

7. GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak

8. MK – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga

9. EC – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga. []

Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Ahok, yang pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina dari tahun 2019 hingga 2024, disebut-sebut akan menjadi salah satu pihak yang diperiksa oleh Kejagung.

Hal ini diungkapkan oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Abdul Qohar.

Ia menegaskan bahwa semua pihak yang diduga terlibat dalam kasus ini akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

“Siapapun yang terlibat, baik berdasarkan keterangan saksi, dokumen, atau alat bukti lainnya, pasti akan kami panggil. Tidak ada pengecualian,” tegas Abdul Qohar dalam konferensi pers pada Rabu, 26 Februari 2025.

Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta.

Beberapa nama yang disebutkan antara lain Riva Siahaan (Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga), SDS (Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional), dan YF (Direktur Utama PT Pertamina International Shipping).

Selain itu, terdapat pula nama-nama seperti AP (VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International), MKAN (Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa), dan DW (Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim).

Terakhir, Maya Kusmaya (Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga) dan Edward Corne (VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga) juga termasuk dalam daftar tersangka.

Kejagung menyebutkan bahwa total kerugian negara dalam kasus ini mencapai Rp 193,7 triliun.

Rinciannya meliputi kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sebesar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sebesar Rp 2,7 triliun, dan kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker sebesar Rp9 triliun.

Selain itu, terdapat pula kerugian dari pemberian kompensasi pada tahun 2023 sebesar Rp 126 triliun dan kerugian pemberian subsidi pada tahun yang sama sebesar Rp 21 triliun. []

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019-2024 ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di PT Pertamina (Persero) Tahun 2011-2021.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” ucap juru bicara KPK, Tessa Mahardika kepada wartawan.

Tak hanya Ahok, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh saksi lainnya. Yakni, Sekretaris Direktur Gas PT Pertamina tahun 2012, Sulistia.

Kemudian Direktur Pengolahan PERTAMINA periode 12 April 2012-November 2014, Chrisna Damayanto Manager Korporat Strategic PT Pertamina Power, Ellya Susilawati.

Lalu, Business Development Manager PT Pertamina (14 November 2013 -13 Desember 2015), Edwin Irwanto Widjaja VP Financing PT Pertamina periode 2011 – 2013, Huddie Dewanto Senior Vice President (SVP) Gas PT Pertamina (Persero) tahun 2011-Juni 2012, Nanang Untung dan Doddy Setiawan selaku VP Treasury PT Pertamina periode Agustus 2022.

Ahok diketahui hadir memenuhi panggilan penyidik KPK. Ahok terlihat mengenakan kemaja batik lengan panjang saat menghadiri pemeriksaan KPK.

“Saksi untuk kasus korupsi LNG itu aja sih,” ujar Ahok usai menjalani pemeriksaan. Sayangnya Ahok tidak memerinci soal materi pemeriksaannya.

“Ngga banyak juga sih ya (pertanyaan penyidik),” imbuh dia.

Ahok mengklaim dugaan rasuah terkait pengadaan LNG ini terjadi bukan ketika dirinya menjabat.

Janji tersebut disampaikan Pramono Anung di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, Sabtu 28 September 2024.

“Saya berani mengambil sikap tegas apabila saya dipilih menjadi Gubernur Jakarta. Saya tidak main-main, bahkan saya berjanji akan lebih tegas dari Pak Ahok,” ucapnya.

Pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kali ini, Pram mengaku dirinya tidak memiliki beban mental untuk bertarung.

Mantan Sekretaris Kabinet ini mengaku tidak punya beban apa-apa meski diusung oleh partainya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pria yang akrab disebut Pram itu menyebut dirinya akan menunjukkan ketegasannya dengan membuat gebrakan-gebrakan baru dalam menata Kota Jakarta.

“Jadi cara tegasnya dalam mengambil keputusan karena apa yang saya lakukan kan terbukti,”janjinya.

“Misalnya, di tempat saya sebelumnya, kan saya sudah tidak lagi Menteri Sekretaris Kabinet. Saya adalah yang memulai program yang namanya bisa bekerja dari mana saja, work from everywhere,” sambung Pram.

Gagasan lain yang juga pernah ia lakukan di lingkungan Istana Negara adalah diadakannya layanan penitipan anak atau daycare.

“Sehingga, ibu-ibu yang punya anak kecil kemudian lagi hamil, wajib bagi negara untuk menyediakan itu. Itu saya siapkan,” jelasnya. []

Hal tersebut disampaikan Ahok usai bertemu Pramono dan Rano, di Jakarta, Kamis 19 September 2024.

“Saya kan DPP yang mendukung Mas Pram dan Bang Rano, jadi saya bertanggung jawab juga untuk kemenangan Mas Pram dan Bang Rano,” kata Ahok, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV.

“Bukan hanya bertanggung jawab untuk sekadar menang, tapi bagaimana Mas Pram dan Bang Rano bisa jadi gubernur-wakil gubernur terbaik di Jakarta,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Ahok juga menyebut, awalnya Pramono dan Rano akan berkunjung ke rumahnya, hanya saja mereka kesulitan mengatur waktu.

“Sebenarnya Mas Pram sama Bang Rano mau datang ke rumah, cuma ngatur waktu juga susah nih,” ucapnya.

“Jadi saya pas ada di sekitar sini, beliau juga pengen tahu Semanggi, ya udahlah kalau gitu, kita pas-pasan ke sini aja sudah,” tuturnya.

Ia pun menjelaskan, mengenai pembangunan Jembatan Susun Semanggi tersebut, yang sebagian orang mengira itu didanai oleh CSR.

“Kita juga jelaskan, pembangunan jembatan Semanggi bukan pakai dana CSR. Ini kewajiban dari Mori Building Company dari perusahaan Jepang,” kata Ahok.

“Ini ada kajian dari timnya Universitas Tarumanegara, jadi kebijakan yang kita bikin itu adalah menguntungkan semua pihak,“ tambahnya.

Menurutnya, pihak perusahaan mendapat keuntungan tapi juga memberi kontribusi dengan membangun jembatan Semanggi.

“Jadi saya kira inilah yang Mas Pram dan Bang Rano akan teruskan pola-pola kerja sama dengan swasta yang bisa menguntungkan seluruh stakeholder,” imbuhnya. []

Hal itu disampaikan Djarot saat menerima kunjungan perwakilan masyarakat Betawi, di Kantor DPP PDIP, Selasa 13 Agustus 2024.

Ia menjawab pertanyaan wartawan mengenai kemungkinan gagalnya Anies Baswedan mencalonkan di Pilkada Jakarta 2024.

Tinggal tunggu apakah ada kemungkinan PDI mengomunikasikan dengan partai politik lain untuk mengusungnya.

Menurut Djarot, pihaknya sudah membangun komunikasi dengan sejumlah partai politik, terutama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

“PDI Perjuangan sudah membangun komunikasi dengan partai-partai ya, terutamanya misalnya dengan PKB kita bangun komunikasi,” ujarnya dikutip dari Kompas TV, Selasa 13 Agustus 2024.

Djarot menambahkan, PDIP masih memerlukan tujuh kursi lagi untuk bisa mengusung kandidat di Pilkada Jakarta.

Sedangkan PKS masih membutuhkan tambahan empat kursi di DPRD untuk bisa mengusung.

Ia pun mempertanyakan, apakah PKS berani mengusung Basuki Tjahaja Purnama bersama PDIP di pilkada.

“PKS juga butuh 4 kursi lagi, berani nggak misalnya PKS mengusung Pak Ahok, nah itu luar biasa,” ucapnya.

Saat ditanya apakah itu berarti dirinya menantang PKS untuk bersama-sama mengusung Ahok, Djarot menyebut dirinya hanya memisalkan.

“Misalnya gitu loh ya, kan oke juga gitu. Sama seperti ada suara di kita, kita mendukung Pak Anies, boleh saja,” ucapnya. []

“Saya kasih nomor ke Pak Anies dia catat, waktu saya pulang saya terima WA, ‘test Anies’,” kata Ahok di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, Sabtu (3/8/2024).

Ahok menjawab pesannya dengan mengucap terima kasih karena sudah dihubungi. Setelahnya, Anies disebut mengajak bertemu.

“(Saya jawab) ‘ya Pak, siap’, gitu saja,” ucap Ahok.

Ahok membantah intens berkomunikasi dengan Anies. Komunikasi keduanya disebut cuma yang diceritakan tersebut.

“Sampai hari ini enggak ada WA (WhatsApp),” ujar Ahok.

Ahok menyampaikan hal itu saat hadir dalam dialog Rosi Kompas TV, Kamis 18 Juli 2024 malam.

“Saya membuat keputusan berdasarkan keyakinan. Jadi saya itu nggak pernah menyesali apa yang saya putuskan, karena saya memutuskan berdasarkan nurani saya,” jelas Ahok.

Keputusan mundur kata Ahok sudah dikomunikasikan dengan istri, anak dan keluarga.

“Kita memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan kita, kita ada doakan, sudah bicarakan dengan istri, minta tanda sama anak, ya kenapa harus menyesal,” jelas Ahok.

Kini Ahok diberikan jabatan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua DPP Bidang Ekonomi.

Sebelumnya, Ahok yang diangkat Menteri BUMN Erick Thohir pada 25 November 2019 tercatat mundur 2 Februari 2024 dari Komisaris Utama Pertamina.

Keputusannya mundur kemudian disertai dengan sikap politik bahwa Ahok mendukung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Ahok ketika itu mengaku alasan mundurnya adalah karena tidak ingin ada kebingungan terkait arah politik. []

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Said Abdullah terkejut dengan hasil survei itu.

Padahal, kata Said, Ahok belum dideklarasikan sebagai calon Gubernur Jakarta seperti halnya Anies Baswedan.

“Pembacaan kami terhadap survei karena yang baru declare ini kan Anies. Wajar saja jika di-declare maka penerimaan publik tinggi. Itu wajar,”ucap Said, dikutip dari Kompas TV.

“Justru yang mengejutkan yang tidak di-declare tapi tinggi, seperti Ahok. Bahkan itu seperti membuntuti, yaa itu tipis sekali,” sambungnya.

Kata Said, jika Ahok diputuskan oleh partai maju untuk Pilkada Jakarta tentu pertarungan akan kembali sengit.

Namun sebagaimana diketahui, penentuan kader PDI-P yang akan maju dalam kontestasi menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

“Kalau soal pertimbangan, kepemimpinan Ahok di Jakarta teruji. Pasti dipertimbangkan, apalagi dia Ketua DPP Bidang Perekonomian,”jelas Said.

“Kalau Ahok bisa maju dan katakanlah DPP PDI Perjuangan maka pertarungannya akan kembali sengit,” ucapnya lagi.

Walau pun keduanya menjadi sosok yang sama-sama difavoritkan dalam Pilkada 2024 berdasarkan survei Litbang Kompas.

Menurut PKS, kekuatan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilgub Jakarta kali ini tidak akan sebesar dulu saat masih didukung oleh Presiden Jokowi.

Hal tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Iqbal merespons hasil survei Litbang Kompas untuk Pilkada Jakarta, Kamis 18 Juli 2024.

“Mas Anies ini cukup besar peluangnya untuk menang di Jakarta, kenapa, karena Ahok dulu kan bisa hampir mengalahkan juga karena dukungan Pak Jokowi, dan sekarang beliau tidak didukung Pak Jokowi bahkan berseberangan dengan Pak Jokowi, saya kira kekuatannya tidak sebesar dulu,” kata M Iqbal dikutip dari dialog Kompas TV.

Kata dia, kali ini Anies lebih berpeluang menang jika dalam pertarungan Pilgub Jakarta berhadapan dengan Ridwan Kamil.

Berdasarkan sejumlah analisa pengamat, kata M Iqbal, Ridwan Kamil akan mendapatkan penolakan dari warga Jakarta yang menggemari bola.

“Memang yang paling resisten itu suporter sepak bola, ini harus jadi pertimbangan, karena Jakarta ini markasnya pendukung yang berseberangan dengan yang didukung Pak Ridwan Kamil. Jadi itu juga menjadi faktor menurut saya, beberapa analisa para pengamat,” jelas M Iqbal.

Atas dasar itu, M Iqbal yakin pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman akan menjadi kekuatan yang cukup besar pada pertarungan Pilgub Jakarta.

“Saya melihat, bahwa kalau Mas Anies dipasangan dengan Pak Sohibul Iman akan menjadi kekuatan yang cukup besar,” jelas Iqbal. []

Hasil survei menunjukkan keduanya bersaing ketat. Anies memiliki elektabilitas tidak kurang 29,8 persen sementara Ahok ada di posisi kedua dengan angka 20 persen.

Hasil survei tersebut merupakan survei teropong Kompas periode 15-25 Juni 2024 yang diselenggarakan dengan melibatkan 11 peneliti Litbang Kompas.

Selain nama Anies dan Ahok, ada nama Ridwan Kamil yang elektabilitasnya sebagai calon gubernur Jakarta berada di posisi ketiga atau 8,5 persen.

Selanjutnya ditempati Erick Thohir di urutan keempat dengan perolehan 2,3 persen dan Sri Mulyani di urutan ke lima dengan angka dukungan 1,3 persen.

Sementara nama Tri Rismaharini, Heru Budi Hartono, Kaesang Pangarep, dan Andika Perkasa berada di posisi 1,0 persen.

Mengutip Kompas.id, Selasa 16 Juli 2024 potensi penguasaan dukungan Anies dalam Pilkada Jakarta memang cukup signifikan.

Anies bukan hanya punya bekal potensi elektablitas yang relatif tinggi, tapi juga didukung barisan pemilih yang loyal atau strong voters.

Pelantikan itu berlangsung di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (5/7/2024).

Deddy Sitorus juga dilantik sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif.

Selanjutnya, Ronny Talapessy sebagai Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional dan Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.

Mereka dipanggil ke atas panggung untuk diambil sumpah jabatannya oleh Megawati.

“Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan,” kata Megawati.

Presiden kelima RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan.

“Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi,” ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, “Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa.”

Pelantikan ini bersamaan dengan perpanjangan kepengurusan DPP PDI Perjuangan hingga 2025.

Mereka yang ditambahkan masa jabatannya ialah pengurus lama, antara lain, anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Ada juga Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut diawali dengan pembacaan nama kader yang dilantik sebagai pengurus oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Struktur yang baru masa bakti 2019-2024 diperpanjang hingga 2025.

“Ketua Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif Bambang Wuryanto, Ketua Bappilu Eksekutif Deddy Sitorus MA, Ketum Bidang Ideologi dan kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat,” ucapnya dikutip dari YouTube Kompas TV.

Selanjutnya, Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi Syukur Nababan, Ketua Bidang Sumber Daya Said Abdullah.

“Ketua Bidang Politik Puan Maharani, Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Ganjar Pranowo, Ketua Bidang Luar Negari Dr Ahmad Basarah, Ketua Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat Yasonna Laoly,” lanjut Hasto.

Hasto kemudian membacakan, Ketua Bidang Reformasi Sitem Hukum Nasional Ronny Talapessy, Ketua Bidang Perekonomian Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Ketua Bidang Kebudayaan Rano Karno, Ketua Bidang penanggulangan Bencana Tri Rismaharini.

Sementara itu, pengurus DPP lainnya adalah Utut Adianto sebagai Wakil Sekjen Bidang Internal, kemudian Adian Napitupulu sebagai Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Bidang Komunikasi.

Setelah mereka berada di atas panggug, Megawati pun melantiknya dengan membacakan sumpah, diikuti oleh para pengurus DPP.

“Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan dalam rangka untuk menyesuaikan karena kongres kita itu kita kembalikan kepada waktu seperti waktu lalu, yaitu 2025,” kata Megawati.

“Akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019, piagam dan program perjuangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan segala ketentuan partai yang berlaku,” kata Megawati membacakan.

Megawati berharap, yang baru dilantik akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi.

“Saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa,”ucap Megawati. []