Pernyataan tersebut disampaikan Sahroni di Jakarta pada Senin 18 Mei 2026 menyusul meningkatnya laporan aksi kriminal jalanan di sejumlah kota besar. Menurut dia, kondisi keamanan di beberapa wilayah sudah mengkhawatirkan karena para pelaku semakin berani melakukan aksinya, bahkan di kawasan ramai dan area yang sebelumnya dianggap aman.

“Sekali lagi saya minta seluruh Polda segera instruksikan jajarannya untuk berani lakukan tembakan terukur kepada para pelaku begal. Kalau perlu masing-masing Polda buat tim pemburu begal seperti yang dilakukan Polda Metro Jaya,” kata Sahroni.

Ia menilai langkah tegas diperlukan karena aksi pembegalan kini tidak lagi menyasar lokasi sepi saja, tetapi juga mulai terjadi di jalan-jalan utama hingga kawasan perkotaan padat aktivitas. Menurut Sahroni, situasi tersebut membuat masyarakat semakin merasa tidak aman saat beraktivitas, terutama pada malam hari.

Bendahara Umum Partai NasDem itu juga meminta kepolisian memperkuat jumlah personel di lapangan untuk menangani kasus kejahatan jalanan. Ia menilai patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan masih perlu ditingkatkan agar ruang gerak pelaku kriminal dapat dipersempit.

“Pastikan anggotanya banyak, karena aksi begal sudah tidak pandang bulu. Di tempat ramai bahkan sampai di kawasan elit pun mereka nekat beraksi, apalagi di tempat sepi. Situasinya sudah darurat,” ujarnya.

Sahroni menyebut laporan terkait pembegalan dan penjambretan hampir muncul setiap hari di sejumlah daerah seperti Jakarta, Makassar, hingga Lampung. Menurut dia, peningkatan kasus tersebut tidak boleh dianggap biasa karena berkaitan langsung dengan rasa aman masyarakat di ruang publik.

Dalam beberapa waktu terakhir, aksi kriminal jalanan memang kembali menjadi sorotan publik. Berbagai kasus pembegalan ramai diperbincangkan di media sosial setelah sejumlah korban mengalami luka serius bahkan kehilangan nyawa akibat serangan pelaku yang menggunakan senjata tajam.

Kasus terbaru yang menjadi perhatian publik adalah pembegalan terhadap seorang model muda di kawasan Jakarta Barat yang mengalami luka berat di bagian kepala. Peristiwa tersebut memicu reaksi luas masyarakat dan kembali memunculkan desakan agar aparat keamanan mengambil langkah lebih tegas terhadap pelaku kejahatan jalanan.

Menurut Sahroni, negara harus hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui tindakan nyata aparat penegak hukum. Ia menilai operasi penindakan terhadap begal perlu dilakukan secara masif dan terukur agar pelaku tidak lagi merasa bebas melakukan aksi kriminal.

“Ini tidak boleh dibiarkan. Semua Polda harus menggelar operasi besar-besaran di wilayahnya masing-masing untuk memastikan jalanan aman. Negara harus hadir memberi rasa aman, dan aparat harus menunjukkan ketegasan nyata agar pelaku tidak lagi merasa leluasa beraksi,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/101915/jalanan-dinilai-tak-lagi-aman-sahroni-dorong-polisi-perketat-operasi-begal/feed 0 Aditya https://eranasional.com/98820/sahroni-dukung-kejagung-dalam-penghentian-kasus-guru-honorer-misbahul-huda https://eranasional.com/98820/sahroni-dukung-kejagung-dalam-penghentian-kasus-guru-honorer-misbahul-huda#respond Fri, 27 Feb 2026 00:36:24 +0000 https://eranasional.com/98820/sahroni-dukung-kejagung-dalam-penghentian-kasus-guru-honorer-misbahul-huda Jakarta, ERANASIONAL.COM — Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni memberikan dukungan kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam menghentikan penyidikan kasus guru honorer M. Misbahul Huda.

Sahroni memandang guru honorer tersebut tidak ada niat jahat dalam tindakan yang dilakukan

“Saya sangat mendukung keputusan Kejaksaan Agung melalui Kejati Jatim yang telah melihat dan memutuskan perkara ini secara jernih dan menggunakan hati nurani,” ujar Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 26 Februari.

Kejagung telah memutus kasus ini dengan melihat secara keseluruhan, bahwa memang tidak ada niat jahat.

Lalu, sumber gajinya juga berbeda, memang tidak sepatutnya yang bersangkutan diproses hukum.

“Jadi langkah Kejagung sudah sangat tepat sekali,” sambungnya.

Sahroni pun meyakini Kejagung akan terus menjaga dan mengedepankan hati nurani dalam menjalankan perannya.

“Saya juga percaya bahwa Kejagung sebagai salah satu garda terdepan penegak keadilan, akan terus konsisten dengan nilai-nilai seperti ini,” ujarnya.

Sahroni mengatakan, hukum harus tegas, tapi juga harus punya empati.

“Kita harus bisa membedakan antara perbuatan yang memang berniat merugikan negara dan yang tidak. Jangan sampai hukum terasa kaku dan justru melukai rasa keadilan masyarakat kecil yang sedang berjuang,” terangnya.

Sebelumnya, Kasus dugaan korupsi rangkap jabatan guru tidak tetap (GTT) akhirnya dihentikan.

Kejaksaan Agung memastikan kasus dihentikan usai perkara diambilalih Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur (Jatim).

Salah satu pertimbangan penghentian kasus, yakni tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan.

Penghentian Kasus dengan Terbitnya SKP2

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengatakan bahwa penghentian kasus dilakukan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2). Kasus rangkap jabatan berupa guru tidak tetap dan pendamping lokal desa (PLD) awalnya diambilalih Kejatim Jatim.

“Diambil Kejati Jatim, lalu per Rabu (25/2) kasus dihentikan penyidikannya,” ujarnya.

Terdapat sejumlah pertimbangan dilakukan penghentian terhadap kasus tersebut, yakni perbuatan melawan hukum negatif atau perbuatan melawan hukum bisa dihapus bila tidak bertentangan dengan kesadaran hukum atau atas masyarakat tidak tertulis.

“Pertimbangan lainnya, tersangka tidak menikmati keuntungan pribadi secara signifikan,” tandasnya.

Penetapan tersebut diumumkan dalam rapat di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis, oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang membidangi urusan Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Apakah Ahmad Sahroni dapat disetujui untuk ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI?” ujar Dasco dalam forum rapat, yang kemudian dijawab setuju oleh anggota Komisi III yang hadir.

Komisi III DPR RI sendiri merupakan alat kelengkapan dewan yang membidangi urusan penegakan hukum, hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan.

Dasco menjelaskan, penetapan Sahroni dilakukan setelah Pimpinan DPR menerima surat resmi dari Fraksi Partai NasDem DPR RI Nomor F-NasDem/107/DPR RI/II/2026 tertanggal 12 Februari 2026. Surat tersebut berisi penyampaian pergantian nama Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Badan Anggaran, serta Anggota Badan Anggaran.

Dalam perubahan tersebut, Sahroni menggantikan Rusdi Masse Mappasessu yang sebelumnya sempat mengisi posisi Wakil Ketua Komisi III.

Langkah ini menandai kembalinya Sahroni ke posisi strategis di komisi yang selama ini identik dengan isu-isu hukum dan keamanan nasional.

Usai ditetapkan kembali, Sahroni menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR dan rekan-rekannya di Komisi III. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada MKD yang telah memproses perkaranya beberapa waktu lalu.

“Terima kasih untuk Pimpinan MKD yang telah menyidangkan saya dan mudah-mudahan saya menjadi lebih baik ke depannya,” ujarnya.

]]> https://daerah.eranasional.com/98443/nasdem-ajukan-kembali-ahmad-sahroni-dpr-setujui-jadi-wakil-ketua-komisi-iii/feed 0 Aditya https://eranasional.com/93450/mkd-dpr-ri-menggelar-sidang-etik-uya-kuya-hingga-ahmad-sahroni https://eranasional.com/93450/mkd-dpr-ri-menggelar-sidang-etik-uya-kuya-hingga-ahmad-sahroni#respond Tue, 04 Nov 2025 15:02:07 +0000 https://eranasional.com/93450/mkd-dpr-ri-menggelar-sidang-etik-uya-kuya-hingga-ahmad-sahroni Jakarta, ERANASIONAL.COM – Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sidang etik terbuka dalam rangka memeriksa dugaan pelanggaran kode etik lima anggota DPR non aktif yakni Surya Utama alias Uya Kuya, Nafa Urbach, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio, Adies kadir, dan Ahmad Sahroni.

Dipimpin langsung oleh Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, sidang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (3/11/2025).

Nazarudin menjelaskan bahwa sidang etik yang digelar kali ini merupakan tindak lanjut dari berbagai dinamika yang mencuat ke permukaan dan menuai perhatian luas dari masyarakat sejak 15 Agustus 2025 hingga 3 September 2025.

Ia menegaskan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan memiliki kewenangan untuk menelaah setiap dugaan pelanggaran kode etik yang melibatkan lima anggota dewan non aktif.

“Mahkamah Kehormatan Dewan mendapatkan surat dari Pimpinan DPR RI untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk mencari kejelasan terkait rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus 2025 sampai 3 September 2025,” kata Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, pada Selasa (4/11/2025).

Dia menjelaskan peristiwa berawal dari Sidang tahunan MPR RI 2025 dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 15 Agustus 2025 lalu yang turut dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam momen tersebut dijelaskan Nazaruddin terdapat beberapa anggota dewan yang berjoget usai mendengar adanya kenaikan gaji bagi DPR.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2025 dilaksanakan sidang tahunan MPR RI 2025. Dalam sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi, bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR RI yang direspon oleh sejumlah anggota DPR dengan berjoget,” ujarnya.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini kemudian menambahkan bahwa selain berjoget, lima anggota DPR non aktif diduga menyampaikan kalimat dengan melakukan gesture yang dinilai tidak etis.

Setelah sidang tersebut, beberapa anggota DPR dituduh menyampaikan kalimat dan melakukan gesture yang tidak etis.

“Sebagaimana kita ketahui ada lima anggota DPR RI yang telah dinyatakan non aktif oleh partai masing-masing, yaitu Dr. Adies Kadir, Nafa Indria Urbach, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan Dr. Ahmad Sahroni,” tambahnya.

Dalam sidang etik terbuka ini, sejumlah saksi serta ahli dihadirkan untuk dimintai keterangan.

Adapun delapan orang saksi serta ahli yang dihadirkan dalam sidang perdana ini adalah sebagai berikut:

1. Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Suprihartini
2. Koordinator Orkestra Universitas Pertahanan Letkol Suwarko
3. Pengamat media sosial Ismail Fahmi
4. Perwakilan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Erwin Siregar
5. Pakar kriminologi Adrianus Eliasta Sembiring Meliala
6. Ahli Hukum Satya Arinanto
7. Pakar Sosiologi Trubus Rahadiansyah
8. Ahli analisis perilaku Gusti Aku Dewi. []

Melalui sebuah video yang viral di TikTok pada Senin (3/11), Sahroni menyampaikan kekecewaannya terhadap para pelaku penjarahan. Bukan hanya karena kehilangan harta benda, tapi juga karena ia merasa telah difitnah.

Menurut Sahroni, aksi itu muncul akibat framing menyesatkan bahwa rumahnya dibangun dari uang rakyat hasil korupsi. Ia membantah keras tudingan tersebut.

“Saya alhamdulillah tidak korupsi, tapi dianggap rumah ini adalah duit rakyat dari hasil pajak,” tegas Sahroni dalam video, dikutip eranasional, Selasa (4/11).

Politikus yang dikenal blak-blakan itu kemudian melontarkan sindiran tajam kepada para penjarah.

Dengan nada pedas, ia menuding pelaku justru bukan pembayar pajak, melainkan pihak yang kerap menerima bantuan pemerintah.

“Saya yakin tuh orang-orang yang teriak itu boro-boro bayar pajak, pasti nunggu sembako juga,” ujarnya.

Pernyataan itu menjadi sorotan karena dianggap menampar keras kelompok yang melakukan perusakan dengan dalih “uang rakyat”.

Sahroni menyayangkan, banyak masyarakat yang mudah terprovokasi oleh narasi politik tanpa memahami konteks sebenarnya. Ia menyebut para pelaku sebagai korban “pembodohan publik”.

“Sayang bapak ibu, konteks politik di ruang publik ini di-frame oleh orang yang gak ngerti kondisi sebenarnya,” tutur Sahroni.

Ia bahkan menyindir keras pihak yang terus menggulirkan isu tanpa dasar.

“Ini kalau nggak ditutup sama terpal omongannya, ya Allah ya Tuhan,” ujarnya sambil menggeleng.

Sahroni juga menjelaskan alasan di balik “menghilangnya” ia dari sorotan publik sejak kasus itu mencuat. Menurutnya, situasi saat itu sangat berat karena ia merasa menjadi musuh bersama masyarakat.

“Kenapa saya baru hadir lagi hari ini? Karena semua orang membenci saya, semua orang mencari saya,” ungkapnya.

Kemunculan kembali Sahroni kali ini bukan sekadar klarifikasi soal kekayaannya, tetapi juga pembelaan diri.

Ia menegaskan bahwa dirinya tidak korupsi, sementara para pelaku penjarahan hanyalah korban hoaks dan propaganda.

Diketahui kasus ini merupakan buntut dari gelombang demonstrasi besar yang berlangsung pada 25 hingga 31 Agustus lalu.

Sidang pendahuluan tersebut mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik lima anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait izin DPR.

“Ada pihak-pihak yang menyampaikan informasi bahwa di saat itu diumumkan kenaikan gaji anggota DPR yang direspon sejumlah anggota DPR dengan berjoget,” kata Ketua MKD DPR Nazaruddin Dek Gam membuka sidang, Senin (3/11/2025).

Pada kesempatan itu saksi yang dihadirkan yakni, Suprihartini selaku Deputi Persidangan Setjen DPR RI, Letkol Suwarko selaku Koordinator Orkestra pada sidang bersama 15 Agustus.

Sementara, ahli yang dihadirkan yakni, Adrianus Eliasta selaku kriminolog, Satya Adianto selalu ahli hukum, sosiolog Tubus rahadiansyah, Gustia Ayudewi selalu ahli analisis perilaku, dan Erwin Siregar selalu perwakilan dari Koordinatorat Wartawan Parlemen.

“Hari ini MKD akan meminta keterangan dari Saksi-saksi dan ahli untuk memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus hingga 3 September 2025,” kata Dek Gam.

Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem, Uya Kuya dan Eko Patrio dari PAN, serta Adies Kadir dari Fraksi Golkar diizinkan menjadi anggota DPR oleh partai mereka masing-masing buntut gelombang demo 25-31 Agustus

Partai milik Surya Paloh itu menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai anggota DPR per Senin, 1 September 2025.

Kebijakan ini diambil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyikapi dinamika yang terjadi di tengah masyarakat.

“DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025 DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai NasDem,” ujar Sekjen DPP Partai NasDem Hermawi Taslim saat membacakan surat keputusan DPP Partai NasDem, Jakarta, Minggu, 31 Agustus 2025.

Menurut, Hermawi aspirasi masyarakat harus tetap menjadi acuan utama dalam perjuangan Partai NasDem.

Sebab, perjuangan Partai NasDem merupakan kristalisasi dan semangat kerakyatan yang bertumpu pada tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Namun, kata Hermawi, dalam perjalanannya mengemban aspirasi masyarakat, ternyata ada pernyataan dari pada wakil rakyat, khususnya Anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem, yang telah menyinggung dan mencederai perasaan rakyat.

Dia menegaskan hal tersebut merupakan penyimpangan terhadap perjuangan Partai NasDem.

“Atas berbagai peristiwa yang terjadi akhir akhir ini, Partai NasDem menyatakan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya sejumlah warga Negara Indonesia dalam upaya memperjuangkan aspirasinya,” ujar Hermawi. []

Menjelang sore, tanpa ada pemicu, sejumlah orang mulai masuk ke dalam rumah. Tak tampak pengamanan di sana. Sejumlah orang mengambil barang-barang milik Sahroni dari dalam rumah.

Sejumlah barang berharga berbagai ukuran mulai tas, barang elektronik hingga uang tunai diambil. Lemari, kasur hingga AC ikut diambil massal.

Beredar di linimasa X, dua tas merek Louis Vuitton ikut diambil massa dari dalam rumah politisi Partai NasDem tersebut.

“Anyway, tas istri Sahroni (yang kena loot) ini Rp 60 juta lebih. Bisa buat apa aja ya btw? UMR tertinggi Indonesia saja Rp 5,9 juta loh hehe,” tulis akun

Aksi massal di depan rumah Sahroni pun mulanya berjalan biasa. Mereka hanya berteriak dan menuntut Sahroni meminta maaf atas ucapannya yang menyebut orang yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolol.

Belum ada penjelasan dari Sahroni atau pihak kepolisian terkait hal ini. Massa juga memecahkan kaca rumah tersebut. Sebuah kendaraan yang ada di dalam garasi juga rusak massal.

Nama Sahroni dikecam publik akhir-akhir ini buntut pernyataannya menyebut orang yang meminta DPR dibubarkan sebagai orang tolong sedunia saat berada di Sumatera Utara pada 22 Agustus silam. []

Kabar itu mencuat setelah warganet membagikan foto dan informasi terkait keberadaan Ahmad Sahroni. Dalam unggahan akun X @senjatanuklir, ditampilkan tangkapan layar percakapan yang menyebut Sahroni sudah tidak berada di Indonesia.

“Sahroni udah gak di Indo dari 2 hari lalu,” demikian isi pesan yang dibagikan pada Jumat (29/8/2025).

Warga yang mengaku sempat melihat Sahroni di Singapura juga mengatakan tidak mengetahui keberadaan terakhirnya. “Singapura terakhir, gak tau kalo pindah lagi,” tulis keterangan tersebut.

Akun X lain, @akun_buat_marah, juga membagikan foto Ahmad Sahroni saat berada di bandara. Politisi NasDem itu tampak santai mengenakan jaket cokelat, topi hitam, dan earphone sambil bermain ponsel. “Sahroni kabur nih ke SG (Singapura),” tulis akun tersebut.

Dugaan itu semakin diperkuat dengan unggahan influencer sekaligus founder Malaka Project, Ferry Irwandi. Ia menduga Ahmad Sahroni memang pergi ke Singapura.

“Kalau ini benar, maka orang ini sama pengecut dan rendahnya dengan katak bhizzer. Mau kabur sejauh apapun, warga sipil akan selalu ada dimanapun. Hadapi kausalitas yang anda sudah lahirkan bukan kabur. Sekali lagi jika ini benar, Kami tidak sudi diwakili pengecut bermental culun seperti anda,” tulis Ferry dalam akun Instagram pribadinya.

Merujuk surat pergantian alat kelengkapan dewan (AKD) Nomor F.Nasdem.758/DPR-RI/VIII-2025 perihal pergantian nama anggota Komisi I dan III, Sahroni digeser menjadi anggota Komisi I DPR.

Surat keputusan pergantian Sahroni ditandatangani langsung oleh Ketua Fraksi Nasdem DPR Viktor Bungtilu Laiskodat hari ini, Jumat, 29 Agustus 2025.

Terpisah, Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim membenarkan pergantian posisi Sahroni dalam rangka penyegaran.

“Benar, rotasi rutin, sesuatu yang biasa,” kata Hermawi saat dikutip dari RMOL.

Sahroni baru-baru ini menjadi bulan-bulanan publik setelah menyebut orang tolol sedunia kepada pihak-pihak yang meminta DPR dibubarkan.

Tak hanya itu, Sahroni juga mengimbau anggota DPR WFH atau bekerja dari kantor saat ada demo buruh pada Kamis, 28 Agustus 2025 kemarin. Sontak, pernyataan ini kembali memancing kemarahan publik.

Saat kerusuhan di Segitiga Senen, Jakarta Pusat Jumat dini hari tadi, nama Sahroni juga disuarakan demonstran. Massa meneriakkan “gantung Sahroni” buntut kekecewaan terhadap wakil rakyat dari Nasdem tersebut.

Namun saat disinggung rentetan polemik tersebut, Hermawi membantah pencopotan Sahroni dari pimpinan Komisi III berkaitan dengan kritikan publik.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu mulanya memuji aksi Demonstrasi yang berlangsung di pintu belakang DPR RI, tepatnya di Gerbang Pancasila.

“Aksi unjuk rasa di Gerbang Pancasila itu sangat apresiasi bagus. Kenapa saya bilang bagus, karena menyampaikan secara langsung, aspirasi di ruang terbuka tanpa anarkisme, itu empat jempol buat teman-teman,” kata Sahroni dalam pernyataannya yang dikutip, Selasa (26/8/2025).

Namun, Sahroni kemudian menyalahkan massa yang menggelar demonstrasi secara anarkis.

Sahroni sesumbar bahwa sebenarnya pihak DPR bisa saja menerima perwakilan demonstran, namun karena anarkis akhirnya mereka menghindar.

“Kalau kemarin misalnya teman-teman menyampaikan A, oke ingin bertemu dengan perwakilan DPR atau pimpinan DPR, disampaikan secara langsung, secara baik-baik misalnya, menyampaikan secara langsung, mungkin pimpinan DPR akan menerima dengan baik juga,” jelasnya.

“Cuma karena kemarin penyampaiannya mungkin tidak didahulukan oleh perwakilan dari para pendemo. Tapi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran yang baik,” sambungnya.

Sahroni bahkan dengan percaya diri mengungkapkan bahwa dirinya memang tidak mau hadir secara langsung ke para demonstran.

Dia mengakui lebih memilih bersembunyi sembari mencari informasi perihal aksi demonstrasi.

“Saya nggak mungkin menampakkan fisik. Saya ngumpet-ngumpet dan mendengar langsung,” ucapnya.

Seperti diketahui, pada Senin (27/8) kemarin, massa menggelar demonstrasi di sekitar gedung DPR menolak tunjangan rumah anggota DPR Rp 50 juta.

Aksi massa hingga berujung kericuhan di sekitar kompleks parlemen. []

Sahroni menilai desakan untuk membubarkan DPR merupakan sikap yang keliru. Ia bahkan menyebut pandangan tersebut sebagai mental orang tolol.

“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang Cuma bilang bubarin DPR itu orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” ujar Sahroni saat melakukan kunjungan kerja di Polda Sumut, Jumat (22/8).

Bubarkan DPR, kadang kadang nih ya masyarakat boleh kritik, boleh komplain boleh caci maki, enggak apa apa kita terima, tapi ada adat istiadat yang mesti disampaikan, tambahnya.

Menurut Sahroni, wacana pembubaran DPR justru akan menimbulkan masalah baru. Pasalnya, tanpa DPR, fungsi legislasi, pengawasan, dan representasi rakyat tidak dapat berjalan.

“Apakah dengan bubarkan DPR itu memang bisa meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Maka jangan menyampaikan hal hal seenaknya. Bubarkan DPR, jangan. Memang yang ngomong itu rata-rata orang yang nggak pernah jadi duduk di DPR,” urainya.

Politikus asal NasDem itu mengklaim anggota DPR tidak anti terhadap kritik. Namun ia berharap kritik yang dilontarkan bisa memberi ruang untuk perbaikan.

“Kita boleh dikritik, mau bilang anjing, babi, bangsat enggak apa apa, mampus nggak apa apa. Tapi ingat bahwa kita sebagai wakil rakyat juga punya kerja kerja, juga punya empati. Silahkan kritik mau ngapain saja boleh. Tapi jangan mencaci maki berlebihan,” ungkapnya.

Sahroni menyampaikan bahwa anggota DPR juga manusia biasa yang bisa salah.

“Tapi ada cara tata kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita. Kita memang belum tentu benar. Belum tentu hebat, nggak. Tapi minimal kita mewakili kerja kerja masyarakat yang mumpuni untuk teman teman masyarakat semuanya,” katanya.

Ia menilai larangan itu penting demi mencegah penyalahgunaan citra institusi negara oleh kelompok sipil.

“Kalau sekarang Kemendagri sudah tegas melarang, tentu saya sangat setuju. Sudah dari seminggu lalu saya minta agar tidak ada ormas yang pakai seragam mirip aparat, apalagi militer. Ini meresahkan masyarakat,” kata Sahroni, Jumat, 20 Juni 2025.

Menurut politisi NasDem ini, kemunculan ormas dengan seragam militeristik di ruang publik kerap menimbulkan kesan seolah mereka memiliki wewenang seperti aparat negara.

Alih-alih menjaga ketertiban, kehadiran mereka justru menimbulkan keresahan.

“Mereka yang bukan aparat, tiba-tiba nongol dengan seragam militer lengkap. Seakan punya kuasa hukum, padahal jelas-jelas bukan. Ini bikin masyarakat bingung dan takut. Mereka jadi merasa jagoan. Makanya saya minta polisi dan pemda ikut menertibkan,” tegasnya.

Sahroni meminta Kemendagri memberikan batas waktu bagi ormas yang masih memakai atribut serupa aparat untuk segera menggantinya. Jika tetap membandel, ia menyarankan izin organisasi dicabut.

“Kasih waktu maksimal 30 hari. Kalau masih pakai seragam mirip TNI/Polri, cabut saja SK-nya. Enggak peduli itu ormas besar atau kecil. Undang-Undangnya sudah jelas,” tegasnya lagi.

UU Ormas

Langkah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Dalam Pasal 59 ayat (1), ormas secara tegas dilarang menggunakan atribut, lambang, nama, atau bendera yang menyerupai lembaga negara, termasuk lembaga internasional, tanpa izin.

Kemendagri bahkan telah meminta kepala daerah untuk aktif menertibkan pelanggaran ini.

Jika ormas tetap membangkang, sanksi administratif dapat dijatuhkan, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan surat keterangan terdaftar atau status badan hukum organisasi.

Dengan aturan yang sudah jelas, Sahroni menekankan pentingnya konsistensi penegakan hukum.

“Sudah ada dasar hukum, tinggal dijalankan. Jangan lagi ada ormas berkeliaran dengan seragam seolah-olah mereka tentara atau polisi,” pungkasnya. []

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.

Mengingat masa sidang Anggota DPR RI periode 2019-2024 yang hanya tersisa hitungan hari.

Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem itu menyebut, RUU Perampasan Aset akan dibahas pada periode Anggota DPR masa jabatan selanjutnya.

“Masa sidang ini kan tinggal beberapa hari, jadi kemungkinan di masa sidang yang akan datang, di periode yang baru,” kata Sahroni dalam keterangannya, Minggu 8 September 2024 dikutip dari siaran Kompas TV.

Sahroni mengakui pengesahan RUU tersebut memang mendesak, namun ia menegaskan proses pembahasannya harus komprehensif.

“Karena waktu sidang tinggal sedikit, kita harus realistis dan kemungkinan besar akan dilanjutkan pada masa sidang mendatang,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta DPR untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mengingat, RUU Perampasan Aset juga sangat penting untuk pemberantasan korupsi di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menyoroti langkah cepat DPR dalam membatalkan revisi Undang-Undang Pilkada.

Ia pun berharap sikap cepat DPR tersebut juga dapat dilakukan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Respons yang cepat adalah hal yang baik, sangat baik dan harapan itu juga bisa diterapkan untuk hal-hal yang lain juga, yang mendesak. Misalnya seperti RUU Perampasan Aset,” kata Jokowi, Selasa 27 Agustus 2024.

Sebagai informasi, UU Perampasan Aset sendiri bertujuan untuk memberikan mekanisme hukum yang lebih kuat dalam pengembalian aset yang dirugikan negara akibat tindak pidana korupsi. []

“Hari ini untuk kepastiannya kami menunda Pak Ahmad Sahroni, selain itu kami juga mendapat info dari staf Pak Ahmad Sahroni kemarin siang,” kata Jaksa KPK, Meyer Simanjuntak, Rabu (29/5/2024).

Alasan Sahroni absen menjadi saksi di persidangan, karena ada kegiatan di Komisi III DPR RI sehingga tidak dapat ditinggalkan.

“Dapat kami sampaikan minggu depan kami masih punya jadwal untuk menghadirkan saksi-saksi. Berdasarkan timeline kami mingu depan sudah kemungkinan besar habis saksi dalam berkas, oleh karena itu kami bisa memanggil saksi-saksi di luar berkas,” jelas dia.

Sebelumnya, agenda sidang hari ini Jaksa KPK akan menghadirkan pedangdut Nayunda dan Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni sebagai saksi.

“Untuk persidangan terdakwa Syahrul Yasin Limpo dkk, besok (hari ini, Rabu 29 Mei) bertempat di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat, Tim Jaksa akan hadirkan saksi-saksi, Nayunda Nabila Nizrinah (Penyanyi),” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (28/5).

“Saksi di luar berkas perkara yang akan dihadirkan yaitu Ahmad Sahroni (Anggota DPR RI),” sambung Ali.

Beberapa saksi lainnya yang juga turut dimintai keterangannya juga ada dari pihak Kementan yakni Yuli Yudiyani Wahyuningsih (Staf Laboratorium / Analisis Kesehatan Klinik Utama, Biro Umum dan Pengadaan Kementan).

Lalu Oky Anwar Djunaidi (Supir pada Subbagian Rumah Tangga Pimpinan, Biro Umum dan Pengadaan Kementan) dan juga salah seorang ART SYL, Nur Habibah Al Majid.