Menurut Doli, penyampaian niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto saja tidak cukup.

Sebab, keputusan pengunduran diri seorang wakil presiden merupakan persoalan ketatanegaraan yang harus diketahui masyarakat.

Pernyataan tersebut disampaikan Doli menanggapi keterangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Prasetyo mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/11) pagi.

“Pengunduran diri itu seharusnya disampaikan ke publik menurut, kalau memang apa namanya, sebagai bentuk keputusan pengunduran diri,” ujar Doli di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11).

Doli juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak memiliki kewenangan untuk menerima ataupun menolak pengunduran diri Gibran.

Menurutnya, proses pengunduran diri wakil presiden harus melalui mekanisme konstitusional yang melibatkan DPR.

Jika Gibran benar-benar mengundurkan diri, DPR nantinya akan menggelar sidang istimewa.

Dalam proses tersebut, Presiden juga diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden untuk mengisi posisi yang kosong.

“Kalau kemudian memang betul mengundurkan diri, nah justru nanti institusi-institusi seperti DPR yang harus yang akan menyikapi,” katanya.

Di sisi lain, Gibran tidak menyinggung kabar pengunduran dirinya saat memberikan keterangan pers di Istana Wakil Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran justru menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memintanya menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen ijazahnya.

Pernyataan Gibran itu pun belum memberikan penjelasan langsung mengenai kabar niat pengunduran dirinya yang sebelumnya disampaikan Mensesneg Prasetyo Hadi. []

“Jadi Insya Allah partai Golkar tetap siap menghadapi Pilkada 2024,” kata Doli dalam keterangannya, Senin (12/8/2024).

Doli menegaskan pihaknya sudah membagi tugas untuk mengatur dan bertanggung jawab atas jalannya Partai Golkar sementara tanpa adanya ketua umum. Termasuk segela kegiatan Partai Golkar telah diatur.

“Kita sudah membagi tugas bahwa kepemimpinan di partai Golkar ini sifatnya kolektif kolegial, kalau ketua umum berhalangan maka tugasnya diambil oleh wakil ketua umum. Saya tegaskan pada seluruh kader partai Golkar, Insya Allah roda organisasi partai Golkar terus berjalan,” jelas dia.

Adapun Airlangga resmi mengundurkan diri dari ketua umum Partai Golkar sejak Sabtu malam, 10 Agustus 2024. Keputusan itu diambilnya setelah mempertimbangkan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar.

JAKARTA, Eranasional.com – Wakil Ketua Umum Partai Golkar Doli Kurnia mengatakan partainya sangat terbuka untuk membentuk koalisi besar. Termasuk jika PDIP ingin bergabung ke dalamnya.

“Kita terbuka saja dengan partai mana pun. Judulnya saja membangun koalisi besar. Kalau pada akhirnya semakin besar koalisinya, ya semakin bagus,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Doli menyebut wacana koalisi besar memberikan hal yang positif bagi Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dia mengungkapkan, hingga saat ini PDIP masih ingin sendiri.

“Sementara ini kan yang ketemu KIB dan KIR, kalau PDIP sampai sekarang masih mengambil posisi, mereka merasa bisa mengambil kekuatan sendiri dan itu kita hormati,” ungkap Doli.

Menurut Doli, untuk membangun koalisi besar pertemuan tak cukup hanya sekali dua kali saja. Ia menyinggung awal terciptanya KIB.

“Tentu untuk merumuskan koalisi besar itu enggak mungkin cukup hanya satu kali pertemuan, tapi diteruskan. Sama seperti waktu kami membentuk KIB. Sebelum atau setelah deklarasi ada pertemuan-pertemuan selanjutnya,” tuturnya.

“Untuk membangun kesepahaman, Partai Golkar ketemu PAN dan PPP, kemudian dibuat tim. Tim tersebut kemudian merumuskan kira-kira apa dasar-dasar yang bisa buat kita duduk bersama, setelah itu kita sepakati untuk deklarasi,” jelasnya.

“Setelah deklarasi dibentuk lagi agenda-agenda kerja. Jadi saya kira, harus ada pertemuan berikutnya untuk mematangkan,” sambungnya.