Menurutnya, prosesi tersebut pada dasarnya hanya bersifat simbolis.

Ahmad Ali menilai kedekatan Jokowi dengan PSI sebenarnya sudah terlihat dari berbagai pernyataan dan sikap politik yang disampaikan dalam sejumlah kesempatan.

Karena itu, ia berpendapat keberadaan Jokowi di lingkaran PSI tidak semata ditentukan oleh seremoni penggunaan atribut partai.

Ia menyinggung sejumlah agenda PSI sebelumnya, termasuk Kongres di Solo dan Rapat Kerja Nasional di Makassar, di mana Jokowi disebut menyatakan kesiapan membantu kerja politik partai hingga ke tingkat kecamatan.

Menurut Ahmad Ali, pernyataan tersebut dapat dipahami sebagai sinyal bahwa Jokowi telah menunjukkan kedekatan yang kuat dengan PSI.

Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga menanggapi kritik terhadap rencana safari politik Jokowi ke berbagai daerah.

“Aktivitas tersebut merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh tokoh nasional,”ujar Ahmad Ali.

Ia membandingkan agenda tersebut dengan kegiatan politik yang juga kerap dilakukan tokoh-tokoh lain di Indonesia dan menegaskan bahwa kunjungan semacam itu bukan sesuatu yang luar biasa dalam dinamika politik.

“Polemik yang muncul lebih disebabkan oleh cara sebagian pihak memandang aktivitas politik Jokowi secara berlebihan,”tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie menyampaikan bahwa Jokowi direncanakan akan segera mengenakan jaket PSI secara resmi sebagai Ketua Dewan Pembina partai.

Grace menjelaskan saat ini PSI sedang mempercepat pembentukan dan penyempurnaan struktur organisasi hingga tingkat desa dan kelurahan di berbagai daerah sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan verifikasi partai.

“Konsolidasi tersebut dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia agar ketika proses selesai, Jokowi dapat tampil secara formal sebagai bagian dari struktur partai dan ikut menyapa masyarakat secara langsung,”ucap Grace.

Menurut Grace, persiapan organisasi di Nusa Tenggara Timur sejauh ini menunjukkan perkembangan yang positif.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah aspek yang perlu disempurnakan sebelum agenda kunjungan Jokowi dilaksanakan. []

MAMUJU, Eranasional.com – Partai Nasional Demokrat (Nasdem) optimis bahwa Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang disiapkan untuk mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang, dapat mengantarkan Anies menjadi Presiden RI.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Nasdem, Ahmad Ali, saat menghadiri orientasi Calon Anggota DPRD Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) di Mamuju, Sulbar, Selasa, 1 Agustus 2023.

Meski demikian, Ahmad Ali mengungkapkan, pihaknya belum mengumumkan siapa sosok yang bakal mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang.

“Saya pada forum ini menyampaiakan tidak akan ada pengumununan calon wakil presiden sebelum partai lain mengumumkan calon wakil presidennya,” kata Ahmad Ali.

JAKARTA, Eranasional.com – Partai NasDem tetap memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatannya.

NasDem tetap di dalam koalisi pemerintahan Jokowi walau kini beda dukungan di Pilpres 2024.

Hal itu dipertegas Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali kepada wartawan pasca pelantikan Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menggantikan kursi yang dulunya diduduki kader NasDem Johnny G Plate.

Kabar terbaru bahkan Jokowi dan Surya Paloh sudah bertemu di Istana Kepresidenan pada Senin, 17 Juli 2023.

Hal itu juga diakui Sekjen NasDem Hermawi Taslim. Menurutnya, pertemuan itu benar adanya. 

Taslim menampik pertemuan tersebut terkait reshuffle kabinet Indonesia Maju. Mengingat jatah menteri dari partainya berkurang.

Menanggap pencopotannya, Ahmad Ali mengatakan bahwa keputusan Surya Paloh itu berkaitan dengan rencana konsolidasi internal partai.

“22 Februari ini Partai NasDem akan meresmikan kantor pusat di sana nanti aktivitas kepartaian akan semakin meningkat dilakukan,” kata Ahmad Ali kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2/2022).

Ahmad Ali mengaku dirinya tengah diberi ‘hukuman’ oleh Surya Paloh dengan diberi tugas yang lebih berat yaitu mempimpin konsolidasi internal partai menuju Pemilu 2024. Tugas tersebut, kata dia, akan menyita banyak waktu.

“Karena saya sedang dihukum oleh Ketua Umum (Paloh). Dihukum dalam tanda kutip, saya diberikan tugas yang lebih berat lagi untuk melakukan konsolidasi secara nasional,” bebernya.