Kritik tersebut disampaikan Adian melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, yang menampilkan e-flyer bernada sindiran. Dalam unggahan itu, Adian membandingkan nasib guru honorer yang telah mengabdi hingga puluhan tahun namun belum juga memperoleh kepastian status, dengan petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disebut dapat langsung diangkat menjadi PPPK.

“Agak laen,” tulis anggota DPR RI tersebut, menyertai visual perbandingan antara guru honorer dengan masa pengabdian panjang dan petugas dapur MBG yang baru mendaftar.

Adian merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Dalam Pasal 17, peraturan tersebut menyebutkan bahwa pegawai SPPG dapat diangkat sebagai PPPK sesuai ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adian, regulasi tersebut sah secara hukum. Namun, ia menilai kebijakan itu secara tidak langsung memperlihatkan adanya ketimpangan dalam prioritas negara terhadap tenaga pendidik.

“Kami mendukung penuh program-program pemerintah yang bertujuan menyejahterakan rakyat, termasuk Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Adian menanggapi unggahannya.

“Namun pada saat yang sama, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada rasa ketidakadilan yang dialami guru honorer yang telah puluhan tahun mengabdi, tetapi hingga kini statusnya masih tidak pasti,” lanjutnya.

Adian menilai pengangkatan petugas MBG sebagai PPPK justru kembali membuka luka lama di sektor pendidikan. Ia menyebut persoalan status guru honorer telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penyelesaian menyeluruh.

Menurutnya, guru honorer merupakan tulang punggung pembangunan sumber daya manusia dan memiliki peran strategis dalam membentuk masa depan bangsa. Karena itu, ia mendesak pemerintah agar memberikan perhatian dan kepastian status yang adil bagi para tenaga pendidik.

“Jika petugas dapur untuk program yang relatif baru saja bisa langsung diangkat sebagai PPPK, maka guru-guru yang sudah membentuk generasi selama belasan bahkan puluhan tahun seharusnya lebih layak mendapatkan kepastian yang sama,” tegasnya.

Adian menekankan bahwa kritik yang ia sampaikan bukanlah penolakan terhadap MBG, melainkan dorongan agar pemerintah lebih adil dalam menetapkan prioritas kebijakan kepegawaian.

Ia meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang kebijakan pengangkatan aparatur negara agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial, khususnya di kalangan guru honorer.

“Prioritas dan keadilan harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan. Jangan sampai ada kesan bahwa pengabdian puluhan tahun kalah nilainya dibanding program yang baru berjalan,” pungkas Adian.

Salah satu kesiapan yang telah dilakukan adalah pembentukan tim pemenangan Pilkada Serentak secara nasional oleh Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri.

“Saat ini sudah dibentuk Tim Pemenangan Pilkada secara nasional yang sudah ditandatangani SK-nya oleh Ketua Umum PDI-Perjuangan,” kata Ketua Tim Pemenangan Pilkada Nasional PDIP, Adian Napitupulu, di arena Rakernas V di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Adian melaporkan bahwa dalam Pilkada Serentak 2024 nanti, terdapat 142 Kabupaten/Kota di 11 Provinsi, PDIP bisa mencalonkan sendiri pasangan calon kepala daerah dan calon wakil Kepala daerah.

“Di luar daripada itu, kita membangun kerja sama dengan partai-partai yang lain,” ujarnya.

Adian mengaku menangkap pesan penting yang disampaikan oleh pengurus daerah PDIP di seluruh Indonesia. Mereka bersepakat, tak ingin apa yang terjadi pada pilpres kemarin.

“Jangan ada lagi aparatur negara yang bekerja secara politik untuk kepentingan satu dua calon yang lain. Biarlah kemudian pilkada ini memang yang diadu adalah tim pemenangan masing-masing, kemampuan partai politiknya. Jangan Kita diadu dengan aparatur negara yang sama-sama kita biayai bersama-sama, itu tidak fair,” kata dia.

Adian menyebut, PDIP ingin pilkada nanti menjadi pertarungan yang sehat dan tidak menakutkan. Adian mengatakan, rakyat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara riang dan gembira.

“Dan memilih dengan bebas tanpa diintimidasi, distop fasilitasnya, dikurangi bantuan sosial dan sebagainya. Itu harapan kita sama-sama yang dapat saya simpulkan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam jumpa pers tersebut diantaranya Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono, Ketua DPD Kalimantan Selatan Lasarus, Ketua DPD Sumatera Utara Rapidin Simbolon, Ketua DPD Sulawesi Selatan, Andi Ridwan Wittiri, Ketua DPD Maluku Benhur G. Watubun, Ketua DPD Papua Barat Daya Yoppy Ones.

Andi Gani mengaku pihaknya belum dapat menyimpulkan apakah kejadian ini memang direncanakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghalang-halangi kehadiran pendukung Ganjar-Mahfud pada kampanye akbar yang dibalut konser musik tersebut.

“Seperti teman-teman 01 (Anies-Cak Imin) mengalami juga. Mereka mengumumkan kesulitan mendapatkan bus, bahkan dibatalkan secara mendadak oleh PO-PO bus. Ada apa ini?” tanya Andi Gani saat konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara, Jakarta Pusat, Selasa, Selasa, 30 Januari 2024.

Sebagai informasi, Anies-Cak Imin akan menggelar kampanye akbar di Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024.

Andi mengungkapkan, sejumlah buruh di Tangerang, Bekasi dan Bogor yang menyatakan akan hadir di konser ‘Salam M3tal’, sejak Senin malam kemarin kesulitan menghubungi PO-PO bus untuk memberangkatkan ke GBK Senayan.

Di tempat yang sama, Wakil Deputi Kinetik Teritorial TPN Ganjar-Mahfud, Adian Napitupulu mengecam jika benar terjadi sabotase terhadap PO-PO bus agar tidak mengangkut massa pendukung Ganjar-Mahfud ke kampanye akbar sekaligus konser ‘Salam M3tal’ grup band Slank di GBK Senayan, Sabtu besok.

Dia menegaskan, kampanye akbar merupakan perintah negara dalam rangkaian tahapan pemilu sehingga tidak boleh ada yang menghalangi.

“Ini perintah negara dan keputusan negara. Tidak boleh ada pihak yang sengaja menghalang-halangi kehendak rakyat di satu sisi, dan kehendak negara di sisi lain,” ucap Adian.

Adian yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pemilu Presiden (TKRPP) Ganjar-Mahfud memastikan, masyarakat akan tetap datang menggunakan sarana transportasi lain, jika tidak dihalang-halangi menggunakan bus.

“Bisa menggunakan motor, kereta api, atau kalau perlu jalan kaki,” ujarnya.

Dia kembali menegaskan, bahwa pemilu merupakan momentum untuk menguji semua pihak, mulai dari presiden, menteri, kepala desa, partai politik hingga rakyat. (*)

JAKARTA, Eranasional.com – Politisi PDIP adian Napitupulu menyatakan dirinya ogah baper memikirkan Gibran Rakabuming Raka yang jadi cawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Kata Adian, dia tidak menyesalkan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi cawapres Prabowo padahal masih berstatus kader PDIP. Dia menegaskan PDIP tidak menyesal membesarkan telah Gibran.

“Selama 111 hari ke depan kami tidak punya waktu untuk penyesalan. Maaf saja, kita ini sudah jadi aktivis sangat lama, berpolitik cukup lama, dan kita sudah belajar bagaimana tidak baperan,” ujar Adian, Kamis (26/10/2023).

Mantan aktivis 98 ini menegaskan, apapun yang terjadi rakyat, konstitusi, bangsa, dan negara tetap berada di atas persoalan lain. Dia juga menegaskan PDIP akan berjuang untuk memenangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD pada Pilpres 2024.

“Kita akan perjuangkan Ganjar Pranowo dan Mahfud yang rekam jejaknya jauh lebih bersih, tidak ada ceceran darah di tangannya, tidak ada uang korupsi di dompetnya. Itu untuk Indonesia akan kita lakukan,” ujarnya.

“Gue enggak mikirin Gibran. Gibran aja nggak mikirin kita,” sambil Adian berseloroh.

Adian menegaskan, dirinya tidak akan membuang waktu dan energi hanya untuk memikirkan yang lain di luar memenangkan Ganjar-Mahfud.

Menyinggung sikap Jokowi terkait Gibran menjadi cawapres Prabowo Subianto, menurutnya siapa pun bisa berdalih. Katanya, biarkan waktu yang akan menguji.

“Orang bisa berdalih macam-macam, tapi waktu yang akan menjadi penguji paling setia dari masing-masing kita, waktu akan menguji kata-kata kita, waktu akan menguji kebersihan kita,” ujarnya.

Dia lantas berbicara soal kebaikan PDIP terhadap Jokowi dan anak-anaknya. Menurutnya, akan lebih bagus jika kebaikan dibalas dengan kebaikan, tapi jika tidak, maka keadilan yang akan berbicara.

“Kalau perbuatan baik itu dibalas dengan perbuatan baik juga,  itu bagus. Kalau tidak, percayalah keadilan akan mencari jalannya sendiri,” pungkas anggota DPR RI ini.

JAKARTA, Eranasional.com – Politikus PDIP Adian Napitupulu membocorkan isi pembicaraan saat dirinya mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi Pasar Parung, Bogor, Jawa Barat, beberapa hari lalu.

Di kesempatan itu, Adian mengaku dirinya memiliki satu pertanyaan yang harus dijawab Jokowi.

“Yang gue sampaikan dua, yang gue tanya satu,” kata Adian Napitupulu saat ditemui di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (24/6/2023).

Satu pertanyaan yang ditujukan kepada Jokowi adalah soal capres. Dia bertanya langsung, siapa yang didukung Jokowi pada Pilpres 2024.

“Bapak dukung capres siapa?” tanya Adian kepada Jokowi.

Adian menegaskan, dirinya bertanya seperti itu bukan karena ragu akan capres yang didukung Jokowi. Dirinya hanya ingin bertanya langsung kepada Jokowi saja.

“Gue enggak ragu, enggak memastikan juga. Pengen nanya aja,” ujarnya.

Lantas apa jawaban Jokowi ke dirinya? “Ganjar,” jelas Adian menirukan perkataan Jokowi.

Selain itu, kata Adian, dua hal lainnya yang disampaikan Jokowi kepada dirinya yaitu soal mahasiswa Papua yang terlunta-lunta di luar negeri karena beasiswanya tidak turun.

“Dan kedua, soal amnesti,” ungkap Adian Napitupulu.